Mutasi Komjen Buwas Karena Intervensi Jusuf Kalla?

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Sabtu, 05 September 2015
Mutasi Komjen Buwas Karena Intervensi Jusuf Kalla?

Komjen Budi Waseso saat di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (4/9). (Foto: MerahPutih/Bartolomeus Papu)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Nasional - Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso (Komjen Buwas) resmi dimutasi menjadi Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN). Sebagai gantinya Komjen Pol Anang Iskandar akan duduk sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) menggantikan Komjen Buwas.

Kasus pencopotan Komjen Buwas sejak sepekan ini memang menjadi perhatian serius publik tanah air. Sejumlah politikus mulai dari Bambang Soesatyo, Fahri Hamzah, Masinton Pasaribu menyayangkan sikap Polri yang melakukan mutasi terhadap alumnus Akademi Kepolisan (Akpol) tahun 1984 tersebut.

Bahkan sejumlah pihak menuding dimutasinya Komjen Buwas dari posisi Kabareskrim karena ada kepentingan politik. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan menjelaskan mutasi Kabareskrim Komjen Buwas sebagai Kabareskrim bukan mutasi biasa dan memiliki muatan politis.

Dikatakan bermuatan politis karena Komjen Buwas bersama dengan anak buahnya tengah mengungkap dugaan kasus korupsi yang terjadi di Pelindo II pimpinan RJ Lino. Menurutnya DPR akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki kasus tersebut.

"Memang ada muatan politik, jadi mutasi Buwas bukan mutasi biasa, tapi mutasi ini akibat dari penanganan sebuah perkara. Buwas korban kekekuasaan pusat-pusat bisnis," kata Trimedya saat dihubungi, Jumat (4/9).

Kasus mutasi Komjen Buwas juga menarik perhatian para aktivis, salah satunya aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Ketua Bidang Advokasi Pengurus PMII Bambang Tri Anggono menuding Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Rini Soemarno adalah aktor intelektual dibalik mutasi Komjen Buwas dari Kabareskrim menjadi Kepala BNN.

Padahal, sambungnya selama beberapa bulan menjadi Kabareskrim mantan Kapolda Gorontalo itu gencar mengungkap dugaan kasus-kasus korupsi di tanah air yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Karena itu ia mengaku heran dengan mutasi tersebut.

"Bagaimana mungkin pencopotan Komjen Buwas dilakukan? Ini kan aneh. Padahal Bareskrim sedang fokus melakukan penyidikan untuk mengurai kasus dugaan korupsi di Pelindo II," kata Bambang Tri di Jakarta, Sabtu (5/9).

Intervensi politik sambung Bambang Tri dalam mutasi Komjen Buwas semakin terlihat jelas ketika Wapres Jusuf Kalla menghubungi Komjen Buwas melalui sambungan telepon selang beberapa jam setelah Bareskrim menggeladah kantor Pelindo II.

"Harusnya Wapres Jusuf Kalla dan pejabat kementerian dukung pengungkapan kasus dugaan korupsi besar di Pelindo II dong," tandas Bambang Tri.

Diberitakan Merahputih.com sebelumnya pada Jumat (28/8) penyidik Bareskrim menggeladah kantor Pelindo II di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penggeledahan dilakukan terkait dugaan korpsi pengadaan mobil crane pada tahun 2013. Bareskrim sendiri sudah menyita 10 unit mobil Crane. Ketya Federasi Serikat Pekerja BUMN Arief Poyuono mengatakan laporan dugaan korupsi mobile crane berjumlah sekitar US$4,5 juta atau sekitar Rp63,5 miliar.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sendiri menepis tudingan bahwa dirinya telah melakukan intervensi ke Mabes Polri terkait pergeseran Komjen Buwas menjadi Kepala BNN. Politikus yang akrab disapa JK menejaskan dirinya sama sekali tidak pernah melakukan intervensi. Terkait mutasi Komjen Buwas menurutnya adalah urusan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti.

"Intervensi apa? Pemerintah kan memang harus melihat ini secara keseluruhan. Tidak ada intervensi," ujar Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (2/9). 

Di sudut lain Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Victor Edison Simanjuntak menjelaskan bahwa penggeladahan di Pelindi II terkait dugaan korupsi pengadaan mobil crane sebesar Rp54 miliar.

"Ada pengadaan mobile crane yang kami duga tak sesuai aturan. Maka itu, kami geledah untuk mencari alat-alat bukti," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Victor Edison Simanjuntak kepada wartawan Jumat (28/8).

BACA JUGA:  

Badrodin Tepis Ada Intervensi Istana, Buwas Bantah Dicopot 

Tunggu Sertijab, Komjen Buwas: Saya Masih Kabareskrim 

Resmi Dicopot dari Kabareskrim, Begini Tanggapan Buwas 

Digeser dari Kabareskrim, Komjen Buwas Korban Keganasan Kartel?

#Dirut Pelindo RJ Lino #Jusuf Kalla #Komjen Pol Budi Waseso #Komjen Buwas
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui
Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mencari terpidana tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui
Indonesia
JK Tekankan Generasi Muda Jika Kuliah Harus Punya Ide, Bukan Cuma Pinter Lalu Buta Arah
JK berharap seluruh perguruan tinggi di Indonesia mulai menanamkan ideologi yang tepat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
JK Tekankan Generasi Muda Jika Kuliah Harus Punya Ide, Bukan Cuma Pinter Lalu Buta Arah
Indonesia
Ditunda Sepekan, PN Jaksel Gelar Sidang PK Silfester Kasus Pencemaran Nama Baik JK
Pada tingkat kasasi, vonis Silfester diperberat menjadi 1,5 tahun penjara. Namun, hingga saat ini, vonis hukuman penjara Silfester belum juga dieksekusi.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Agustus 2025
Ditunda Sepekan, PN Jaksel Gelar Sidang PK Silfester Kasus Pencemaran Nama Baik JK
Indonesia
Sidang PK Silfester Terpidana Pencemaran Nama Baik JK Ditunda, Sakit Dada Dirawat 5 Hari
Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 Tahun 2012 mengatur pengaju atau pemohon PK harus hadir dalam persidangan.
Wisnu Cipto - Rabu, 20 Agustus 2025
Sidang PK Silfester Terpidana Pencemaran Nama Baik JK Ditunda, Sakit Dada Dirawat 5 Hari
Indonesia
Penundaan Eksekusi Silfester Matutina yang Merupakan Relawan Jokowi Rusak Prinsip Keadilan Hukum
Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina tak kunjung ditahan meski sudah divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus fitnah terhadap Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Frengky Aruan - Rabu, 13 Agustus 2025
Penundaan Eksekusi Silfester Matutina yang Merupakan Relawan Jokowi Rusak Prinsip Keadilan Hukum
Indonesia
Prabowo Makan Siang Bareng Jusuf Kalla, Saling Bertukar Pikiran
Prabowo makan siang bareng Jusuf Kalla. Keduanya saling bertukar pikiran dan membahas isu strategis.
Soffi Amira - Selasa, 04 Februari 2025
Prabowo Makan Siang Bareng Jusuf Kalla, Saling Bertukar Pikiran
Indonesia
Ketum Golkar Pilih Bungkam Terkait Konflik JK Vs Agung Laksono di PMI
Bahlil lantas pergi tanpa mengomentari lebih jauh kisruh saling lapor antara Jusuf Kalla dan Agung Laksono
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Desember 2024
Ketum Golkar Pilih Bungkam Terkait Konflik JK Vs Agung Laksono di PMI
Indonesia
Pemerintah Siap Turun Tangan Mediasi Konflik JK Vs Agung Laksono di PMI
Pemerintah siap turun tangan dalam konflik dualisme kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) yang terjadi saat ini.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Desember 2024
Pemerintah Siap Turun Tangan Mediasi Konflik JK Vs Agung Laksono di PMI
Indonesia
Pembiaran Munas Tandingan Bikin Malu PMI di Dunia
Proses Munas tandingan tersebut dipandang sebagai pengabaian prinsip-prinsip gerakan kepalangmerahan internasional.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 09 Desember 2024
Pembiaran Munas Tandingan Bikin Malu PMI di Dunia
Indonesia
JK Lapor Polisi soal Kisruh PMI, Agung Laksono: Ini Bukan Masalah Pidana
Politikus senior Partai Golkar Agung Laksono menanggapi laporan polisi yang dilayangkan Jusuf Kalla terhadap dirinya terkait kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI).
Frengky Aruan - Senin, 09 Desember 2024
JK Lapor Polisi soal Kisruh PMI, Agung Laksono: Ini Bukan Masalah Pidana
Bagikan