Mutasi Komjen Buwas Karena Intervensi Jusuf Kalla?

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Sabtu, 05 September 2015
Mutasi Komjen Buwas Karena Intervensi Jusuf Kalla?

Komjen Budi Waseso saat di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (4/9). (Foto: MerahPutih/Bartolomeus Papu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso (Komjen Buwas) resmi dimutasi menjadi Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN). Sebagai gantinya Komjen Pol Anang Iskandar akan duduk sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) menggantikan Komjen Buwas.

Kasus pencopotan Komjen Buwas sejak sepekan ini memang menjadi perhatian serius publik tanah air. Sejumlah politikus mulai dari Bambang Soesatyo, Fahri Hamzah, Masinton Pasaribu menyayangkan sikap Polri yang melakukan mutasi terhadap alumnus Akademi Kepolisan (Akpol) tahun 1984 tersebut.

Bahkan sejumlah pihak menuding dimutasinya Komjen Buwas dari posisi Kabareskrim karena ada kepentingan politik. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan menjelaskan mutasi Kabareskrim Komjen Buwas sebagai Kabareskrim bukan mutasi biasa dan memiliki muatan politis.

Dikatakan bermuatan politis karena Komjen Buwas bersama dengan anak buahnya tengah mengungkap dugaan kasus korupsi yang terjadi di Pelindo II pimpinan RJ Lino. Menurutnya DPR akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki kasus tersebut.

"Memang ada muatan politik, jadi mutasi Buwas bukan mutasi biasa, tapi mutasi ini akibat dari penanganan sebuah perkara. Buwas korban kekekuasaan pusat-pusat bisnis," kata Trimedya saat dihubungi, Jumat (4/9).

Kasus mutasi Komjen Buwas juga menarik perhatian para aktivis, salah satunya aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Ketua Bidang Advokasi Pengurus PMII Bambang Tri Anggono menuding Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Rini Soemarno adalah aktor intelektual dibalik mutasi Komjen Buwas dari Kabareskrim menjadi Kepala BNN.

Padahal, sambungnya selama beberapa bulan menjadi Kabareskrim mantan Kapolda Gorontalo itu gencar mengungkap dugaan kasus-kasus korupsi di tanah air yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Karena itu ia mengaku heran dengan mutasi tersebut.

"Bagaimana mungkin pencopotan Komjen Buwas dilakukan? Ini kan aneh. Padahal Bareskrim sedang fokus melakukan penyidikan untuk mengurai kasus dugaan korupsi di Pelindo II," kata Bambang Tri di Jakarta, Sabtu (5/9).

Intervensi politik sambung Bambang Tri dalam mutasi Komjen Buwas semakin terlihat jelas ketika Wapres Jusuf Kalla menghubungi Komjen Buwas melalui sambungan telepon selang beberapa jam setelah Bareskrim menggeladah kantor Pelindo II.

"Harusnya Wapres Jusuf Kalla dan pejabat kementerian dukung pengungkapan kasus dugaan korupsi besar di Pelindo II dong," tandas Bambang Tri.

Diberitakan Merahputih.com sebelumnya pada Jumat (28/8) penyidik Bareskrim menggeladah kantor Pelindo II di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penggeledahan dilakukan terkait dugaan korpsi pengadaan mobil crane pada tahun 2013. Bareskrim sendiri sudah menyita 10 unit mobil Crane. Ketya Federasi Serikat Pekerja BUMN Arief Poyuono mengatakan laporan dugaan korupsi mobile crane berjumlah sekitar US$4,5 juta atau sekitar Rp63,5 miliar.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sendiri menepis tudingan bahwa dirinya telah melakukan intervensi ke Mabes Polri terkait pergeseran Komjen Buwas menjadi Kepala BNN. Politikus yang akrab disapa JK menejaskan dirinya sama sekali tidak pernah melakukan intervensi. Terkait mutasi Komjen Buwas menurutnya adalah urusan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti.

"Intervensi apa? Pemerintah kan memang harus melihat ini secara keseluruhan. Tidak ada intervensi," ujar Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (2/9). 

Di sudut lain Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Victor Edison Simanjuntak menjelaskan bahwa penggeladahan di Pelindi II terkait dugaan korupsi pengadaan mobil crane sebesar Rp54 miliar.

"Ada pengadaan mobile crane yang kami duga tak sesuai aturan. Maka itu, kami geledah untuk mencari alat-alat bukti," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Victor Edison Simanjuntak kepada wartawan Jumat (28/8).

BACA JUGA:  

Badrodin Tepis Ada Intervensi Istana, Buwas Bantah Dicopot 

Tunggu Sertijab, Komjen Buwas: Saya Masih Kabareskrim 

Resmi Dicopot dari Kabareskrim, Begini Tanggapan Buwas 

Digeser dari Kabareskrim, Komjen Buwas Korban Keganasan Kartel?

#Dirut Pelindo RJ Lino #Jusuf Kalla #Komjen Pol Budi Waseso #Komjen Buwas
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
JK Ungkap Hasil Pertemuan dengan Prabowo, Bahas Proyek Energi Raksasa Senilai Rp 70 Triliun
JK membeberkan hasil pertemuan dengan Prabowo. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah percepatan proyek energi nasional bernilai hingga Rp 70 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
JK Ungkap Hasil Pertemuan dengan Prabowo, Bahas Proyek Energi Raksasa Senilai Rp 70 Triliun
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Disinggung Jusuf Kalla soal Peran Jadi Presiden, Jokowi: Saya Bukan Siapa-siapa, Cuma Orang Kampung
Presiden ke-7 RI, Jokowi, menanggapi statement Jusuf Kalla. Ia menyebut bahwa Jokowi menjadi presiden berkat dirinya.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Disinggung Jusuf Kalla soal Peran Jadi Presiden, Jokowi: Saya Bukan Siapa-siapa, Cuma Orang Kampung
Indonesia
JK: Kasih Tahu Termul-Termul, Jokowi Jadi Presiden Karena Saya!
Istilah termul yang digunakan JK itu merujuk kepanjangan dari Ternak Mulyono. Adapun, Mulyono merupakan nama masa kecil Jokowi yang akhirnya diganti oleh orang tuanya karena sering sakit-sakitan
Wisnu Cipto - Minggu, 19 April 2026
 JK: Kasih Tahu Termul-Termul, Jokowi Jadi Presiden Karena Saya!
Indonesia
Waka Banggar DPR dari Gerindra Pertanyakan Motif JK Usul Naikkan Harga BBM
Politikus Gerindra Wihadi Wijanto menegaskan APBN Indonesia masih kuat dan mampu menahan dampak kenaikan energi global, merespons usulan Jusuf Kalla soal kenaikan BBM.
Wisnu Cipto - Sabtu, 11 April 2026
Waka Banggar DPR dari Gerindra Pertanyakan Motif JK Usul Naikkan Harga BBM
Indonesia
Diminta Jusuf Kalla Tunjukkan Ijazah, Jokowi: Pihak yang Menuding Membuktikan
Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan pihaknya tidak mau berspekulasi soal sosok orang besar di balik ijazah palsu.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
Diminta Jusuf Kalla Tunjukkan Ijazah, Jokowi: Pihak yang Menuding Membuktikan
Indonesia
PMI Buka Rekening Bantuan Buat Iran, Gandeng Pakistan Buat Beli Obat-Obatan
JK menyampaikan bahwa minggu ini, tim PMI akan ke Islamabad, Pakistan, untuk melakukan pengadaan obat-obatan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 09 April 2026
 PMI Buka Rekening Bantuan Buat Iran, Gandeng Pakistan Buat Beli Obat-Obatan
Indonesia
Geram Dituduh Bohir Ijazah Palsu Jokowi, JK Polisikan Rismon Sianipar
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) geram namanya ikut diseret-seret dalam kasus polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi)
Wisnu Cipto - Rabu, 08 April 2026
Geram Dituduh Bohir Ijazah Palsu Jokowi, JK Polisikan Rismon Sianipar
Berita Foto
Sejumlah Tokoh Nasional Hadiri Pemakaman Wapres ke-6 Try Sutrisno di TMP Kalibata Jakarta
Prosesi pemakaman Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Senin (2/3/2026).
Didik Setiawan - Senin, 02 Maret 2026
Sejumlah Tokoh Nasional Hadiri Pemakaman Wapres ke-6 Try Sutrisno di TMP Kalibata Jakarta
Indonesia
Cewek Tabrak Pagar Rumah JK Sepakat Bayar Ganti Rugi Rp 25 Juta, Polisi Hentikan Perkara
Kepolisian resmi menghentikan perkara penabrakan pagar rumah JK karena pihak korban tidak membuat laporan resmi ke kepolisian.
Wisnu Cipto - Kamis, 19 Februari 2026
Cewek Tabrak Pagar Rumah JK Sepakat Bayar Ganti Rugi Rp 25 Juta, Polisi Hentikan Perkara
Bagikan