Meski Anggaran Terbatas, DKPP Tidak Pernah Kecil Hati

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Jumat, 12 Juni 2015
Meski Anggaran Terbatas, DKPP Tidak Pernah Kecil Hati

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa kondisi yang dimiliki lembaganya serba terbatas. Terbatas mengenai jumlah pegawai, terbatas anggaran, terbatas akan fasilitas.

“Kami tidak pernah merasa berkecil hati. Tidak pernah merasa kurang. Semua gedung milik pemerintah adalah milik DKPP. Jumlah pegawai juga tidak perlu banyak-banyak. Semua pegawai milik DKPP. Dengan begitu, DKPP merasa cukup,” kata Prof Jimly Asshiddiqie saat menyampaikan sambutan ulang tahun ketiga lembaganya di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No.14, Jakarta Pusat, Jumat (12/6).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mencontohkan, ketika DKPP membutuhkan fasilitas teknologi informasi (IT) untuk sidang jarak jauh atau video conference, pihaknya bekerja sama dengan Mabes Polri dan Kejaksaan Agung.

"Fasilitas Mabes Polri dan Kejagung juga miliki kita. Tinggal bagaimana kita cara berkomunikasi. Kami sampai sekarang masih menggunakan fasilitas miliki Kejagung dan Mabes Polri untuk sidang jarak jauh,” tandas Jimly.

Tamu undangan yang hadir pun tertawa dan bertepuk tangan. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, Ketua Bawaslu RI Muhammad dan Kapolri Badrodin Haiti. Tamu undangan lainnya Plt Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Susilo dan perwakilan dari Kejaksaan Agung. (bhd)

BACA JUGA:

Sekjen Bawaslu Usulkan DKPP Jadi Dewan Etik Pemilu

 

#DKPP
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
DKPP Ingatkan Potensi PSU Berulang seperti di Pilkada 2024, Minta Integritas Penyelenggara Diperketat
Ketua DKPP mengingatkan pentingnya mitigasi terhadap isu-isu krusial yang muncul dalam penyelenggaraan Pilkada di 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 14 Juli 2025
DKPP Ingatkan Potensi PSU Berulang seperti di Pilkada 2024, Minta Integritas Penyelenggara Diperketat
Indonesia
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
DKPP akan mendengarkan keterangan dari para pihak, baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Mei 2025
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
Indonesia
DKPP Pecat Anggota KPU Lombok Timur Zainul Muttaqin, Masih Terdaftar Kader PDIP
Zainul Muttaqin dinilai belum memenuhi syarat mengundurkan diri sekurang-kurangnya lima tahun sebagai anggota partai politik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 Maret 2025
DKPP Pecat Anggota KPU Lombok Timur Zainul Muttaqin, Masih Terdaftar Kader PDIP
Indonesia
DKPP Diminta Segera Tindaklanjuti Laporan Sengketa Pilkada Hingga Pileg
Bahtra menekankan pentingnya independensi DKPP
Angga Yudha Pratama - Selasa, 18 Februari 2025
DKPP Diminta Segera Tindaklanjuti Laporan Sengketa Pilkada Hingga Pileg
Indonesia
Evaluasi secara Tertutup, Komisi II DPR Akui Potensi Pergantian Anggota DKPP
Komisi II DPR RI melakukan evaluasi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara tertutup, Selasa (11/2).
Frengky Aruan - Selasa, 11 Februari 2025
Evaluasi secara Tertutup, Komisi II DPR Akui Potensi Pergantian Anggota DKPP
Indonesia
Dugaan Pelanggaran Pemilu Barito Utara, KPU Dinilai Langgar Aturan
DKPP menilai KPU telah melanggar aturan terkait Pemilu Barito Utara.
Soffi Amira - Kamis, 30 Januari 2025
Dugaan Pelanggaran Pemilu Barito Utara, KPU Dinilai Langgar Aturan
Indonesia
DKPP: KPU Kab Sukabumi Terbukti Bersalah Tidak Akomodir Aduan Ribka Tjiptaning
Ribka mendalilkan para teradu diduga telah melakukan tindakan yang struktur, sistematis dan masif dengan cara menggelembungkan suara Partai Amanat Nasional (PAN) untuk dapil Jawa Barat IV pada Pemilu 2024.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Januari 2025
DKPP: KPU Kab Sukabumi Terbukti Bersalah Tidak Akomodir Aduan Ribka Tjiptaning
Bagikan