Mendagri: Konflik di Indonesia akibat Kurangnya Koordinasi Pemimpin Daerah

Fredy WansyahFredy Wansyah - Rabu, 16 September 2015
Mendagri: Konflik di Indonesia akibat Kurangnya Koordinasi Pemimpin Daerah

Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) bersama Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghadiri Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Provinsi Jakarta, Senin (22/6). (Foto: Antara/Akbar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, banyaknya konflik di Indonesia dilatarbelakangi oleh kurangnya koordinasi antara pemimpin daerah dan pihak keamanan.

"Konflik itu intinya pada kordinasi. Karena undang-undang sudah ada, peraturan pemerintahnya sudah ada. Dimana didaerah itu ada kepala daerah dengan perangkatnya, ada TNI dengan perangkatnya, ada kepolisian, ada kejaksaan dan ada tokoh masyarakat," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (16/9).

Menurut kader PDIP ini, berbagai konfik tersebut menjadi masalah yang serius. Tjahjo meminta kepada para pemimpin daerah agar aktif melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait untuk meminimalisir konflik.

"Disitu ada kepolisian, ada tentara, ada kejaksaan yang bisa memberi masukan. Ini yang harus dimiliki. Yang lebih punya anggaran siapa, Pemda, nah Pemda lah yang harus lebih rutin koordinasi," ujarnya.

Bukan hanya itu, penempatan kepala dinas yang tepat juga sangat berpengaruh dalam meminimalisir konflik sosial. Tjahjo mengambil contoh kepala dinas yang memiliki agama berbeda dengan masyarakat di daerah tersebut.

"Walaupun masalah agama sudah tidak menjadi masalah. Tapi menempatkan kepala dinas, taruh ini daerahnya 99% agamanya katolik jangan ditaruh orang yang beragama budha atau islam disitu. Karena kan berhubungan dengan masyarakat. Semua elemen pejabat ini akan berhubungan dengan masyarakat," jelasnya. (yni)

Baca Juga:

Wow, TJahjo Kumolo Koleksi Golok Sepanjang 1 Meter

Jadi Saksi Pertemuan Abraham Samad, Bareskrim Bakal Panggil Tjahjo dan Hasto

Pengacara Gatot Protes Pernyataan Mendagri

#Kemendagri #Tjahjo Kumolo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jangan Kalah Sama yang Lain, Kemendagri Wajibkan ASN Kerja Cerdas Belajar Pakai AI
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir minta 6,7 juta ASN tinggalkan pola kerja rutin dan mulai manfaatkan AI generatif demi pelayanan publik yang cepat dan transparan.
Wisnu Cipto - Selasa, 29 September 2026
Jangan Kalah Sama yang Lain, Kemendagri Wajibkan ASN Kerja Cerdas Belajar Pakai AI
Indonesia
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Anggaran tersebut harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Indonesia
Kemendagri Terbitkan 11 Ribu Lebih Dokumen Kependudukan Korban Gempa NTT
Pemulihan dokumen administrasi kependudukan menjadi kebutuhan mendesak agar warga terdampak bencana tetap dapat memperoleh hak-hak dasarnya.
Dwi Astarini - Rabu, 02 September 2026
Kemendagri Terbitkan 11 Ribu Lebih Dokumen Kependudukan Korban Gempa NTT
Indonesia
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Rentetan OTT terhadap tiga bupati dalam sebulan menjadi sorotan DPR. Eka Widodo mendesak Kemendagri memperkuat pembinaan, pengawasan, dan pendidikan antikorupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Indonesia
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
DPR meminta Kemendagri mengusut temuan BPK terkait ASN di Kutai Kartanegara yang tercatat menerima pembayaran honor hingga 900 kali dalam setahun.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
Indonesia
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Kemendagri menegaskan bahwa e-KTP tetap diperlukan untuk check-in hotel. Sebelumnya, beredar kabar bahwa check-in hotel tak membutuhkan e-KTP.
Soffi Amira - Selasa, 12 Mei 2026
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Indonesia
Detik-Detik ASN Kemendagri Terobos Api di Tangga Darurat Kantor Demi Nyawa
Saat kebakaran terjadi, Agus berada di lantai tiga Gedung D bersama puluhan ASN lain yang sedang rapat.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 April 2026
Detik-Detik ASN Kemendagri Terobos Api di Tangga Darurat Kantor Demi Nyawa
Dunia
Kebakaran Gedung Kemendagri Pasar Minggu Merembet ke Pemukiman, Sumber Api di Lantai 2
Kebakaran yang melanda Gedung D Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (20/4), turut merembet ke rumah warga sekitar.
Wisnu Cipto - Senin, 20 April 2026
Kebakaran Gedung Kemendagri Pasar Minggu Merembet ke Pemukiman, Sumber Api di Lantai 2
Indonesia
Kantor Kemendagri di Pasar Minggu Kebakaran, tak Ada Korban Jiwa
Berdasarkan informasi yang dihimpun, laporan pertama kali diterima petugas pemadam kebakaran pada pukul 13.38 WIB dari warga melalui Pos GulkarMat.
Dwi Astarini - Senin, 20 April 2026
Kantor Kemendagri di Pasar Minggu Kebakaran, tak Ada Korban Jiwa
Indonesia
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Integrasi narasi kebijakan di semua level pemerintahan amat diperlukan.
Dwi Astarini - Kamis, 09 April 2026
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Bagikan