Mendagri: Konflik di Indonesia akibat Kurangnya Koordinasi Pemimpin Daerah

Fredy WansyahFredy Wansyah - Rabu, 16 September 2015
Mendagri: Konflik di Indonesia akibat Kurangnya Koordinasi Pemimpin Daerah

Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) bersama Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghadiri Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Provinsi Jakarta, Senin (22/6). (Foto: Antara/Akbar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, banyaknya konflik di Indonesia dilatarbelakangi oleh kurangnya koordinasi antara pemimpin daerah dan pihak keamanan.

"Konflik itu intinya pada kordinasi. Karena undang-undang sudah ada, peraturan pemerintahnya sudah ada. Dimana didaerah itu ada kepala daerah dengan perangkatnya, ada TNI dengan perangkatnya, ada kepolisian, ada kejaksaan dan ada tokoh masyarakat," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (16/9).

Menurut kader PDIP ini, berbagai konfik tersebut menjadi masalah yang serius. Tjahjo meminta kepada para pemimpin daerah agar aktif melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait untuk meminimalisir konflik.

"Disitu ada kepolisian, ada tentara, ada kejaksaan yang bisa memberi masukan. Ini yang harus dimiliki. Yang lebih punya anggaran siapa, Pemda, nah Pemda lah yang harus lebih rutin koordinasi," ujarnya.

Bukan hanya itu, penempatan kepala dinas yang tepat juga sangat berpengaruh dalam meminimalisir konflik sosial. Tjahjo mengambil contoh kepala dinas yang memiliki agama berbeda dengan masyarakat di daerah tersebut.

"Walaupun masalah agama sudah tidak menjadi masalah. Tapi menempatkan kepala dinas, taruh ini daerahnya 99% agamanya katolik jangan ditaruh orang yang beragama budha atau islam disitu. Karena kan berhubungan dengan masyarakat. Semua elemen pejabat ini akan berhubungan dengan masyarakat," jelasnya. (yni)

Baca Juga:

Wow, TJahjo Kumolo Koleksi Golok Sepanjang 1 Meter

Jadi Saksi Pertemuan Abraham Samad, Bareskrim Bakal Panggil Tjahjo dan Hasto

Pengacara Gatot Protes Pernyataan Mendagri

#Kemendagri #Tjahjo Kumolo
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito: Langgar Aturan Pergi ke Luar Negeri
Mendagri Tito Karnavian memberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS selama tiga bulan karena bepergian ke luar negeri tanpa izin.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito: Langgar Aturan Pergi ke Luar Negeri
Indonesia
Kemendagri Telusuri Sumber Biaya Umrah Bupati Aceh Selatan di Tengah Bencana
Pentingnya transparansi terkait keberangkatan umrah rombongan Mirwan MS dalam proses pemeriksaan yang dilakukan tim inspektorat jenderal Kemendagri
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
Kemendagri Telusuri Sumber Biaya Umrah Bupati Aceh Selatan di Tengah Bencana
Indonesia
Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana, Anak Buahnya Ikut Terseret Diperiksa
Pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap Bupati Mirwan, tetapi juga aparatur terkait lainnya di Pemkab Aceh Selatan.
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana, Anak Buahnya Ikut Terseret Diperiksa
Indonesia
Mirwan MS dalam Pemeriksaan, Wamendagri: Kepala Daerah Tak Boleh Tinggalkan Tugas Saat Bencana
Wamendagri Bima Arya menilai Bupati Aceh Selatan Mirwan MS membuat kesalahan fatal karena pergi umrah saat wilayahnya dilanda bencana.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
Mirwan MS dalam Pemeriksaan, Wamendagri: Kepala Daerah Tak Boleh Tinggalkan Tugas Saat Bencana
Indonesia
Presiden Prabowo Minta Kemendagri Copot Bupati Aceh Selatan, Ini Respons Wamendagri
Kemendagri akan memeriksa Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang umrah saat wilayahnya terkena bencana. Wamendagri Bima Arya membuka kemungkinan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
Presiden Prabowo Minta Kemendagri Copot Bupati Aceh Selatan, Ini Respons Wamendagri
Indonesia
60 Ribu Desa Tak Punya Aturan Jelas Batas Wilayah, Negara Targetkan 5 Ribu Beres 2029
Program prioritas nasional ini akan dijalankan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri dengan kolaborasi bersama Kementerian ATR/BPN.
Wisnu Cipto - Senin, 24 November 2025
60 Ribu Desa Tak Punya Aturan Jelas Batas Wilayah, Negara Targetkan 5 Ribu Beres 2029
Indonesia
Cuma 14% Desa Indonesia Punya Perkada Batas Desa, 60 Ribu Sisanya Simpan Potensi Konflik
Kemendagri mencatat hanya 14,4% desa di Indonesia memiliki batas wilayah jelas alias hanya 10.909 desa dari total 75.266 desa di seluruh Indonesia.
Wisnu Cipto - Senin, 24 November 2025
Cuma 14% Desa Indonesia Punya Perkada Batas Desa, 60 Ribu Sisanya Simpan Potensi Konflik
Indonesia
Bupati Pati Sudewo Batal Dimakzulkan, Kemendagri: Ini Pelajaran Mahal bagi Kepala Daerah
DPRD Pati memutuskan tidak melanjutkan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Kemendagri menghormati keputusan tersebut dan menegaskan agar kepala daerah lebih peka terhadap aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 02 November 2025
Bupati Pati Sudewo Batal Dimakzulkan, Kemendagri: Ini Pelajaran Mahal bagi Kepala Daerah
Indonesia
Kasus Wakil Bupati Pidie Jaya Gampar Kepala SPPB MBG Sudah Masuk Radar Inspektorat Kemendagri
Pemanggilan itu dilakukan berdasarkan laporan dari Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengenai insiden pemukulan yang dilakukan Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Oktober 2025
Kasus Wakil Bupati Pidie Jaya Gampar Kepala SPPB MBG Sudah Masuk Radar Inspektorat Kemendagri
Indonesia
Profil Akhmad Wiyagus, Pensiunan Polri yang Baru Dilantik Jadi Wamendagri
Akhmad Wiyagus baru saja dilantik jadi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri). Pelantikan itu dilakukan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
Profil Akhmad Wiyagus, Pensiunan Polri yang Baru Dilantik Jadi Wamendagri
Bagikan