Mantan Wakapolri Minta KPK Selidiki Dugaan Rekening Gendut Badrodin Haiti

Selvi PurwantiSelvi Purwanti - Sabtu, 17 Januari 2015
Mantan Wakapolri Minta KPK Selidiki Dugaan Rekening Gendut Badrodin Haiti

sumber foto:antara foto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menulusuri kasus dugaan kepemilikan rekening gendut Pelaksana Tugas Kepala Kepolisan RI, Komisaris Jenderal, Badrodin Haiti. Penelusuran lembaga edhoc tersebut cukup diperlukan untuk membuktikan tentang benar tidaknya kepemilikan rekening gendut Badrodin ini.

"Kalau ada masalah silahkan KPK atau penyidik Bareskrim bertindak," ujar Mantan Wakapolri, purn Komisaris Jenderal Polisi, Oegroseno usai menjadi pembicara disksusi di Restoran Gado-Gado Baplo, Jl. Gereja Theresia No. 41, Menteng - Jakarta Pusat, Sabtu (17/1).

Menurutnya, tidak ada masalah bagi Polri apabila lembaga adhoc yang dipimpin Abaraham Samad tersebut menulusuri dugaan rekening gendut Badrodin. Apalagi, kata dia, dugaan kepemilikan rekening tak wajar seperti calon Kapolri pilihan Presiden Jokowi, Komjen Budi Gunawan juga sedang KPK selidiki.

"Enggak ada masalah. Kebetulan yang sekarang sedang dibuka pertama punya pak BG (Budi Gunawan) oleh KPK. Terus jangan diembel-embelin bahwa itu enggak ada," ucapnya

Namun, Oegroseno sendiri mengaku tidak tahu apakah Badrodin memiliki rekening tak wajar seperti yang beredar selama ini. Untuk membuktikan kepemilikan rekening tak wajar pengganti sementara Sutarman ini, Oegroseno menyarankan agar langsung ditanyakan kepada KPK. "Jangan tanya saya, tanya KPK," sarannya.

Seperti diketahui, Badrodin Haiti menjadi Plt Kapolri. Ditunjukan langsung oleh Presiden Jokowi setelah Komjen Budi Gunawan menyandang status tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait kepemilikian rekening gendut. Isu kepemilikan rekening gendut petinggi Polri sendiri beredar sejak 2010 silam dan telah diselidiki oleh Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri.

Hasil penyelidikan dan penyidakan Mabes Polri terhadap sejumlah perwira tinggi polri tidak menemukan bukti yang cukup. Bahkan, pada saat Komjen Budi Gunawan diajukan sebagai calon Kapolri, dia dinyatakan clear dan clean. Tapi fakta di KPK menyatakan bahwa sudah ada dua alat bukti yang cukup untuk memberikan label tersangka kepada mantan ajudan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri itu. (Hur)


Follow Twitter kami di @Merahputihcom

Like FanPage Facebook kami di Merahputih.com

Berita Lainnya :

Kisah Cinta Lucu Bung Karno Ditolak Noni Belanda

#Joko Widodo #Pro Kontra Budi Gunawan #Budi Gunawan #Komjen Budi Gunawan #Ketua KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Selvi Purwanti

Simple, funny and passionate. Almost unreal

Berita Terkait

Indonesia
MPR Sebut Pertemuan Prabowo-Jokowi Bawa Kebaikan dan Hadirkan Situasi Politik yang Sejuk Serta Guyub
Eddy menambahkan bahwa Presiden Prabowo selama ini dikenal sebagai sosok yang terbuka dalam menerima
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
MPR Sebut Pertemuan Prabowo-Jokowi Bawa Kebaikan dan Hadirkan Situasi Politik yang Sejuk Serta Guyub
Olahraga
Tatap SEA Games 2025, BG Targetkan Timnas Esport Pertahankan Gelar Juara Umum
Meraih pencapaian tertinggi di SEA Games 2025 untuk mengulangi prestasi edisi sebelumnya saat juara umum di Kamboja dengan tiga emas dan dua perak.
Wisnu Cipto - Selasa, 07 Oktober 2025
Tatap SEA Games 2025, BG Targetkan Timnas Esport Pertahankan Gelar Juara Umum
Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Indonesia
PSI Sebut Prabowo dan Jokowi 'Bestie' yang Rutin Bahas Nasib Bangsa, Pikiran dan Hati Selalu untuk Rakyat
Andy menyebutkan bahwa keduanya rutin membicarakan nasib bangsa
Angga Yudha Pratama - Senin, 06 Oktober 2025
PSI Sebut Prabowo dan Jokowi 'Bestie' yang Rutin Bahas Nasib Bangsa, Pikiran dan Hati Selalu untuk Rakyat
Indonesia
Jokowi Absen Hadiri HUT Ke-80 TNI, Ajudan: Masih Pemulihan, Tidak Dianjurkan Berkegiatan di Luar Ruangan
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) absen menghadiri acara HUT ke-80 TNI di kawasan Monumen Nasional (Monas), Minggu (5/10).
Frengky Aruan - Minggu, 05 Oktober 2025
Jokowi Absen Hadiri HUT Ke-80 TNI, Ajudan: Masih Pemulihan, Tidak Dianjurkan Berkegiatan di Luar Ruangan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Marah Setelah Prabowo Masukan Anies ke Deretan Menteri Kabinet Merah Putih
Akun Facebook “Atun Trisnawati” mengunggah narasi yang menyebut Jokowi tak suka dengan keputusan Prabowo
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Marah Setelah Prabowo Masukan Anies ke Deretan Menteri Kabinet Merah Putih
Indonesia
Ditunjuk Jadi Menko Polkam Ad Interim, Menhan Sjafrie Akui Belum Komunikasi dengan Budi Gunawan
Sjafrie mengaku dirinya belum menjalin komunikasi apapun dengan mantan Menko Polkam, Budi Gunawan yang terkena reshuffle kabinet kemarin.
Wisnu Cipto - Selasa, 09 September 2025
Ditunjuk Jadi Menko Polkam Ad Interim, Menhan Sjafrie Akui Belum Komunikasi dengan Budi Gunawan
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Prabowo Tunjuk Menhan Sjafrie Jadi Menkopolkam Ad Interim
Sjafrie sebagai menko polkam ad interim sampai dengan diangkatnya menko polkam yang baru.
Wisnu Cipto - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Prabowo Tunjuk Menhan Sjafrie Jadi Menkopolkam Ad Interim
Berita
Ad Interim Adalah Jabatan Sementara, Sjafrie Sjamsoeddin Ditunjuk Jadi Menko Polkam
Ad Interim Adalah berasal dari bahasa Latin, yang secara harfiah berarti "untuk sementara waktu". Sjafrie Sjamsoeddin kini menduduki posisi tersebut di Menko Polkam
ImanK - Selasa, 09 September 2025
Ad Interim Adalah Jabatan Sementara, Sjafrie Sjamsoeddin Ditunjuk Jadi Menko Polkam
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Bagikan