Raden Yusuf Nayamenggala
MerahPutih Nasional - Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi menegaskan, atas pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomer 4 tahun 2009 tentang Minerba, DPR bisa gunakan hak politiknya terhadap pemerintah.
"Ini gimana pemerintah melanggar, kan DPR bisa gunakan hak politiknya, interpelasi, hak angket," kata Mulyadi, di DPR, Jakarta, Selasa (27/1).
Namun, ketika didesak apakah bisa mengimpeacment, Mulyadi hanya bisa berharap tidak sampai berujung pada pemakzulan Presiden Joko Widodo. Namun, itu tergantung dari Pemerintah sendiri sebagai mitra DPR.
"Kalau secara pribadi dan partai enggak sampai ke sana (impeachment). Tapi kalau yang dibantu (pemerintah) enggak mau, ya enggak bisa juga, kan semua orang punya hak politik," tutur Politisi Demokrat ini.
Kader PDI Perjuangan sendiri di DPR, kata Mulyadi, justru bersikap sangat keras. Hal itu dikarenakan kader PDI Perjuangan lebih mementingkan urusan bangsa ketimbang partai.
"Saya enggak tahu Gerindra, kemarin ternyata PDIP keras, karena PDIP berasumsi bukan partai tapi bangsa," tandasnya. (mad)
Berita Lainnya:
5 Pose Seksi Miss Universe 2015 Paulina Vega
