Kritik Yusril Ihza Mahendra Terhadap Gubernur Ahok

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 13 September 2016
Kritik Yusril Ihza Mahendra Terhadap Gubernur Ahok

Yusril Ihza Mahendra saat deklarasi relawan pendukungnya hari Minggu kemarin (Foto: MP/Muchammad Yani)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan = Pusaran persaingan bakal calon gubernur DKI Jakarta masih terus bergulir. Gubernur Petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selalu jadi sasaran empuk serangan lawan-lawannya.

Belum lama ini, bakal calon Gubernur DKI Jakarta Yusril Ihza Mahendra mengkritik pemerintahan Gubernur Ahok dalam sebuah acara deklarasi relawan pendukungnya. Yusril menyebut Ahok tidak boleh menjadi gubernur lagi.

"Di Jakarta ini telah tumbuh kelompok masyarakat yang menginginkan Gubernur petahana diganti dengan yang baru. Kita ingin gubernur baru yang amanah, jujur, sopan, manusiawi, yang tidak semena-mena bertindak seenaknya kepada masyarakat," ujar Yusril Ihza Mahendra di GOR Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (11/9).

Menariknya, saat Yusril berbicara seperti itu justru dihadapan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. Saefullah yang nota bene masih berstatus pembantu Gubernur Ahok lebih memilih diam daripada menanggapi pernyataan Yusril Ihza Mahendra.

Memang, pada kesempatan itu, Saefullah hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua PWNU DKI. Saefullah juga disebut Yusril sebagai cawagubnya.

"Kita ingin gubernur yang jujur, yang baik, bukan tukang gusur rakyat. Bukan bikin susah rakyat banyak. Ini keinginan kita," ujar Yusril Ihza Mahendra yang digadang-gadang sebagai calon dari poros baru Pilgub DKI 2017 itu.

BACA JUGA:

  1. Yusril Enggan Tanggapi Kabar PAN Akan Calonkan Rizal Ramli
  2. Yusril Klaim akan Buat Poros Baru di Pilkada DKI 2017
  3. Yusril Akan Berpasangan dengan Saefullah di Pilkada DKI
  4. Yusril Klaim Sudah Punya Dukungan dari Empat Partai
  5. Yusril Kirim Sinyal Bikin Poros Baru di Pilkada DKI 2017
#Pilgub DKI 2017 #Gubernur Ahok #Yusril Ihza Mahendra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kericuhan Pejompongan Telan Korban, Menko Yusril Minta Warga Tak Termakan Isu Liar
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra angkat bicara soal kericuhan Pejompongan pasca demo 27 Agustus. Warga diminta tenang dan tak termakan hoaks selagi Polda Metro Jaya usut tuntas kasus ini
Angga Yudha Pratama - Minggu, 30 Agustus 2026
Kericuhan Pejompongan Telan Korban, Menko Yusril Minta Warga Tak Termakan Isu Liar
Indonesia
Yusril Minta Situasi Aceh Tetap Kondusif Usai Kericuhan Peringatan Damai Aceh
Yusril Ihza Mahendra berharap situasi Aceh tetap kondusif setelah kericuhan dalam rangkaian peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 17 Agustus 2026
Yusril Minta Situasi Aceh Tetap Kondusif Usai Kericuhan Peringatan Damai Aceh
Indonesia
Yusril Ihza Mahendra Sebut Kasus Penghinaan Presiden Resmi Jadi Delik Aduan Murni Tanpa Perantara
Konstruksi KUHP Nasional menetapkan tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden serta wakil presiden sebagai delik aduan murni
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 Agustus 2026
Yusril Ihza Mahendra Sebut Kasus Penghinaan Presiden Resmi Jadi Delik Aduan Murni Tanpa Perantara
Indonesia
Marak Terduga Maling Mati Diamuk Massa, Menko Yusril Soroti di Mana Aparat Hukum
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra soroti maraknya maling tewas diamuk massa di Bali dan Morowali. Ia minta Polri hadir cegah main hakim sendiri
Wisnu Cipto - Rabu, 29 Juli 2026
Marak Terduga Maling Mati Diamuk Massa, Menko Yusril Soroti di Mana Aparat Hukum
Indonesia
Menko Yusril Bantah Warga Palestina yang Dideportasi Ulama Gaza, Buka-bukaan Datangi MUI
Menko Hukum HAM Yusril Ihza Mahendra menegaskan Abdul Karim Raeq Miqdad bukan ulama Palestina atau aktivis Gaza. Ia akan menemui MUI untuk klarifikasi kasus deportasi.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 Juli 2026
Menko Yusril Bantah Warga Palestina yang Dideportasi Ulama Gaza, Buka-bukaan Datangi MUI
Indonesia
KPK Dianggap Tidak Perlu Ambil Alih Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Sesuai dengan aturan perundang-undangan, KPK dapat melakukan supervisi suatu kasus meskipun yang melakukan penyelidikan adalah Kepolisian RI (Polri) atau Kejaksaan Agung.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Juli 2026
KPK Dianggap Tidak Perlu Ambil Alih Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Indonesia
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Papua merupakan bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan referendum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan program ketahanan pangan juga dijalankan di daerah lain seperti Kalimantan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Mei 2026
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Indonesia
9 WNI Ditahan Militer Israel, Menko Yusril Tegaskan Pemerintah Siapkan Langkah Hukum
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra tegaskan Indonesia siap ambil langkah hukum terkait dugaan penculikan sembilan WNI oleh militer Israel di perairan Mediterania.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Mei 2026
9 WNI Ditahan Militer Israel, Menko Yusril Tegaskan Pemerintah Siapkan Langkah Hukum
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
DPR Sebut Usulan Ambang Batas Parpol Berdasarkan Komisi sudah Lama Digodok
Pembahasan itu berkaitan dengan kebutuhan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
DPR Sebut Usulan Ambang Batas Parpol Berdasarkan Komisi sudah Lama Digodok
Bagikan