Kritik Yusril Ihza Mahendra Terhadap Gubernur Ahok

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 13 September 2016
Kritik Yusril Ihza Mahendra Terhadap Gubernur Ahok

Yusril Ihza Mahendra saat deklarasi relawan pendukungnya hari Minggu kemarin (Foto: MP/Muchammad Yani)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Megapolitan = Pusaran persaingan bakal calon gubernur DKI Jakarta masih terus bergulir. Gubernur Petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selalu jadi sasaran empuk serangan lawan-lawannya.

Belum lama ini, bakal calon Gubernur DKI Jakarta Yusril Ihza Mahendra mengkritik pemerintahan Gubernur Ahok dalam sebuah acara deklarasi relawan pendukungnya. Yusril menyebut Ahok tidak boleh menjadi gubernur lagi.

"Di Jakarta ini telah tumbuh kelompok masyarakat yang menginginkan Gubernur petahana diganti dengan yang baru. Kita ingin gubernur baru yang amanah, jujur, sopan, manusiawi, yang tidak semena-mena bertindak seenaknya kepada masyarakat," ujar Yusril Ihza Mahendra di GOR Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (11/9).

Menariknya, saat Yusril berbicara seperti itu justru dihadapan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. Saefullah yang nota bene masih berstatus pembantu Gubernur Ahok lebih memilih diam daripada menanggapi pernyataan Yusril Ihza Mahendra.

Memang, pada kesempatan itu, Saefullah hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua PWNU DKI. Saefullah juga disebut Yusril sebagai cawagubnya.

"Kita ingin gubernur yang jujur, yang baik, bukan tukang gusur rakyat. Bukan bikin susah rakyat banyak. Ini keinginan kita," ujar Yusril Ihza Mahendra yang digadang-gadang sebagai calon dari poros baru Pilgub DKI 2017 itu.

BACA JUGA:

  1. Yusril Enggan Tanggapi Kabar PAN Akan Calonkan Rizal Ramli
  2. Yusril Klaim akan Buat Poros Baru di Pilkada DKI 2017
  3. Yusril Akan Berpasangan dengan Saefullah di Pilkada DKI
  4. Yusril Klaim Sudah Punya Dukungan dari Empat Partai
  5. Yusril Kirim Sinyal Bikin Poros Baru di Pilkada DKI 2017
#Pilgub DKI 2017 #Gubernur Ahok #Yusril Ihza Mahendra
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
TNI Diminta Jalin Komunikasi dengan Ferry Irwandi, Yusril: Pidana Adalah Jalan Terakhir
Yusril juga berharap TNI dapat mengkaji tulisan Ferry di media sosial dengan cermat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
TNI Diminta Jalin Komunikasi dengan Ferry Irwandi, Yusril: Pidana Adalah Jalan Terakhir
Indonesia
Menko Yusril Tegaskan TNI Tidak Bisa Laporkan Aktivis Ferry Irwandi Atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik
Secara hukum telah diatur pihak yang bisa mengadukan pencemaran nama baik, hanyalah perseorangan (individu), bukan institusi.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Menko Yusril Tegaskan TNI Tidak Bisa Laporkan Aktivis Ferry Irwandi Atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik
Indonesia
Dijenguk Menko Yusril di Rutan Polda, Delpedro Marhaen Bersikukuh Tidak Bersalah
Delpedro kini berstatus sebagai tersangka dugaan penyebaran hasutan melalui media sosial yang memicu kerusuhan saat demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu.
Wisnu Cipto - Selasa, 09 September 2025
Dijenguk Menko Yusril di Rutan Polda, Delpedro Marhaen Bersikukuh Tidak Bersalah
Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Alasan Penerapan Restorative Justice untuk Delpedro Marhaen Belum Bisa Dilakukan
Delpedro dituduh menghasut para pelajar dan anak-anak untuk terlibat dalam aksi anarkis di beberapa lokasi unjuk rasa
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Menko Yusril Jelaskan Alasan Penerapan Restorative Justice untuk Delpedro Marhaen Belum Bisa Dilakukan
Indonesia
Demo di Indonesia Jadi Sorotan Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yusril Pastikan Penuhi Tuntutan 17+8
pemerintah bakal merespons positif 17+8 Tuntutan Rakyat yang dirangkum usai unjuk rasa di Jakarta dan berbagai daerah hingga akhir Agustus lalu.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Demo di Indonesia Jadi Sorotan Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yusril Pastikan Penuhi Tuntutan 17+8
Indonesia
Kontroversi Permintaan Amnesti Immanuel Ebenezer, Menko Yusril Beri Update Terbaru
Kasus pemerasan di Kemenaker ini dianggap merugikan masyarakat karena biaya sertifikasi K3 melonjak dari Rp275 ribu menjadi Rp6 juta
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
Kontroversi Permintaan Amnesti Immanuel Ebenezer, Menko Yusril Beri Update Terbaru
Indonesia
Yusril Sebut Prabowo Tegas Berantas Tambang Ilegal hingga Judi Online Tanpa Pandang Bulu
Presiden RI, Prabowo Subianto, bakal memberantas tambang ilegal hingga judi online tanpa pandang bulu.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Yusril Sebut Prabowo Tegas Berantas Tambang Ilegal hingga Judi Online Tanpa Pandang Bulu
Indonesia
Menko Yusril Dukung Daud Beureu'eh Jadi Pahlawan Nasional
Yusril dukung usulan masyarakat Aceh agar Teungku Muhammad Daud Beureu'eh dicalonkan sebagai Pahlawan Nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 11 Juli 2025
Menko Yusril Dukung Daud Beureu'eh Jadi Pahlawan Nasional
Indonesia
Pejuang dan Tokoh Pendiri DI/TII Daud Beureueh Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Ini Kiprahnya
Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara pada era Orde Lama dan Orde Baru juga pernah dianggap pemberontak PRRI.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 Juli 2025
Pejuang dan Tokoh Pendiri DI/TII Daud Beureueh Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Ini Kiprahnya
Indonesia
Klarifikasi Menko Yusril: Wapres Gibran Tak akan Berkantor di Papua
Yusril sebut Wakil Presiden mempunyai tugas-tugas konstitusional yang telah diatur oleh UUD 1945.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 09 Juli 2025
Klarifikasi Menko Yusril: Wapres Gibran Tak akan Berkantor di Papua
Bagikan