Ketua DPR Prihatin Musibah Terus Melanda Indonesia

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 08 Juli 2015
Ketua DPR Prihatin Musibah Terus Melanda Indonesia

Ketua DPR Setya Novanto (kanan) menerima kunjungan Presiden Parlemen Jerman Norbert Lammert (kiri) di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (31/3).(Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ikut prihatin atas semua musibah yang menimpa Indonesia belakangan ini antara lain musibah kecelakaan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara di Medan, bencana erupsi Gunung Sinabung yang masih terus terjadi hingga kini dan masalah perlindungan anak.

"Kami seluruh anggota DPR turut berfuka atas jatuhnya Pesawat Hercules TNI Angkatan Udara C-130 di Medan minggu lalu yang menelan sejumlah korban jiwa prajurit dan masyarakat sipil," tutur Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Setya Novanto dalam Rapat Paripurna, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, (7/7).

Dia berharap, para keluarga korban yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menemrima cobaan ini.

"Terkait musibah tersebut kami meminta pemerintah untuk memberikan bantuan terbaik bagi para keluarga korban termasuk korban yang mengalami luka," sambungnya.

Dia mengakui, kejadian tersebut merupakan kesalahan dari pemerintah. Karena, dalam hal ini pemerintah masih saja mengoperasikan kapal yang sudah tua dan tidak layak pakai yang tentunya dapat mengakibatkan bukan hanya bagi penggunanya itu sendiri melainkan juga orang lain.

Oleh sebab itu, dia sepakat bersama Pemerintah untuk merevitalisasi dan memodernisasi Alutsista TNI guna mencegah peristiwa ini terulang kembali.

Sementara itu, terkait bencana erupsi Gunung Sinabung. Setya selaku Pimpinan DPR mendorong agar penanganannya langsung ditangani pemerintah pusat.

"Untuk itu diperlukan Keputusan Presiden tentang Tim Koordinasi Penanganan Bencana Sinabung. Nah Tim kami usulkan untuk dipimpin Menteri Koordinator. Sementara, pada tataran tekhnis operasionalnya itu dapat dikoordinasikan gubernur dan didampingi bupati serta pejabat daerah setempat," katanya.

Sedangkan, dalam permasalahan perlindungan anak di dalam negeri. Dia mengakui, bahwa penanganannya belum cukup maksimal. Hal tersebut terlihat dalam kasus Engeline, dan kasus-kasus terkait perlindungan anak lainnya, termasuk juga belum terpenuhinya pendidikan dasar dan gizi anak di sejumlah daerah yang ada di Indonesia.

Oleh sebab itu, DPR menghimbau kepada seluruh elemen bangsa, khususnya bagi orangtua, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial kemasyarakatan, dan aparat penegak hukum serta masyarakat pada umumnya untuk bersama-sama memberi perhatian yang lebih terhadap perlindungan anak.

"Sepertu melaksanakan dengan sungguh-sungguh Undang-Undang tentang Perlindungan Anak," pungkasnya.(rfd)

 

Baca Juga:

Pengalaman Netizen Saat Menumpang Pesawat Hercules C-130

Tiba di Bandara Halim, Korban Hercules C-130 Disambut Upacara Militer

Aparat TNI Penjual Tiket Hercules C-130 Segera Ditindak

Margriet Tersenyum Saat Rekonstruksi Engeline Dibunuh

Tewasnya Engeline Buktikan UU Perlindungan Anak Mandul

 

 

 

#Undang-Undang Perlindungan Anak #Setya Novanto #DPR #Engeline #Korban Hercules C-130 #Hercules C-130
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Usman menekankan perlunya pengawasan yang ketat untuk memastikan implementasi penurunan HET di lapangan berjalan tanpa penyimpangan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Unggahan tersebut terbilang populer dengan lebih dari 12.400 tanda suka dan 2.400 komentar
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Indonesia
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Prinsip utama adalah mendukung kebijakan pendidikan yang mampu meningkatkan daya saing global
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Indonesia
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
Penting untuk dipastikan bahwa pengajaran bahasa Portugis, sama seperti bahasa asing lainnya, memiliki landasan dan tujuan yang kuat
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
Indonesia
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Penyelesaian konflik antara warga dan pengembang harus berpegangan pada tiga prinsip utama hukum
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Indonesia
Pabrik Air Kemasan Pakai Sumur Bor, Badan Perlindungan Konsumen Diminta Turun Tangan
Jika terbukti ada pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan perlindungan konsumen, ia mendesak agar langkah tegas segera diambil.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Oktober 2025
Pabrik Air Kemasan Pakai Sumur Bor, Badan Perlindungan Konsumen Diminta Turun Tangan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus tepat guna dan tepat sasaran
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Indonesia
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
Gaji yang tinggi tidak boleh menjadi satu-satunya jaminan moral
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Bagikan