Luhung Sapto
MerahPutih, Bisnis-Komisi VI DPR menyayangkan, Kementerian Perdagangan belum memiliki perangkat regulasi teknis yang mengatur tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok. Pemerintah didesak segera mengeluarkan Perpres tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok. Perpres tersebut akan mengatur kewenangan Menteri Perdagangan secara lebih jelas dan tegas.
“Pantas saja, Kementerian Perdagangan kelihatan bingung dan tidak mempunyai arah sama sekali dalam ihwal pengelolaan dan pengendalian barang kebutuhan pokok yang makin hari makin melonjak,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan di Jakarta, Jumat (29/5) dikutip dari laman resmi DPR RI.
Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang sudah disahkan 2014 sepertinya “tidak mempunyai kaki”. Padahal, peraturan turunan seperti Perpres tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok diperlukan Kementerian Perdagangan sebagai panduan teknis untuk mengendalikan dan mengelola barang kebutuhan pokok.
Akibatnya, harga barang kebutuhan pokok periode Mei 2015 mulai menunjukkan tren naik. Di pasar-pasar tradisional, harga beras (medium) naik pada kisaran Rp10.800 per kg, minyak goreng pada kisaran Rp.11.300 per kg, bawang putih pada kisaran Rp23.000 per kg, gula pasir pada kisaran Rp12.700 per kg, dan daging pada kisaran Rp108.000 per kg.
Kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok tersebut, akan sangat memberatkan masyarakat. Alokasi pengeluaran rumah tangga jadi lebih tinggi akibat kenaikan harga BBM, LPG dan TDL. Alokasi pengeluaran itu bahkan bisa mencapai 40 persen.
Politisi Gerindra ini mendesak Kementerian Perdagangan untuk mengantisipasinya sejak dini. Jika tidak, kenaikan harga barang tersebut akan berdampak pada kenaikan inflasi. Saat ini, berdasarkan laporan dari Bank Indonesia (BI), laju inflasi pada April 2015 sudah mencapai 6,79 persen. Laju inflasi tersebut adalah yang tertinggi jika dibandingkan degan Negara-negara di kawasan ASEAN seperti Malaysia, Filipina dan Thailand.
Sementara, Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengendalian harga pangan jelang masuknya bulan Ramadan dan Lebaran masih belum ada kejelasannya. Menteri Perdagangan, Rahmat Gobel, belum berkomentar lebih jauh terkait regulasi pengendalian harga pangan tersebut.
Rahmat meminta masyarakat bersabar. "Ya kita tunggu saja," katanya singkat, di Hotel Borobudur, Jakarta.
