Jurus Jokowi Menggenjot Swasembada Beras

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 23 Februari 2015
Jurus Jokowi Menggenjot Swasembada Beras

Presiden Joko Widodo sedang menanam padi di persawahan kampung Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (Foto:Antara)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Nasional - Persoalan ketahanan pangan nasional rupanya menjadi cermin dari kekuatan serta kewibawaan suatu bangsa. Indonesia yang sudah menjadi negara berdaulat selama 7 dekade masih tertinggal dalam soal kedaulatan rakyat atas pangan. Sementara, negara tetangga yang belakangan resmi berdaulat dibanding Indonesia sudah jauh lebih mapan dalam soal mengenyangkan perut sekaligus dompet rakyat mereka.

Presiden Joko Widodo mengaku malu saat ditanya Presiden Vietnam terkait pembelian beras dari Vietnam. Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia adalah negara paling luas di Asia Tenggara dan mempunyai beberapa provinsi yang bergelut dalam bidang pangan, khususnya beras. Berkaca dari realita itulah Jokowi berharap ke depan bangsa Indonesia tidak lagi mengimpor beras dan harus harus berdaulat dalam bidang pangan.

"Saya malu waktu ketemu Presiden Vietnam di ASEAN Summit ditanyakan, Presiden Jokowi kapan beli beras lagi dari Vietnam,” ujar Jokowi pada akhir Desember 2014 silam.

Kepala Negara menegaskan tidak ingin ada pertanyaan seperti itu lagi. Karena itu Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Pertanian agar bisa mewujudkan swasembada pangan maksimal dalam waktu tiga tahun, termasuk beras. Ia menilai, Indonesia memiliki kemampuan untuk swasembada pangan.

Menurut Presiden, problem utama pertanian kita adalah rendahnya tingkat produksi. "Saya kalau ke daerah selalu tanya, 1 hektare panen berapa ton, jawabannya paling 4,5 ton sampai 6 ton. Enggak pernah 8 ton,” ungkap Jokowi geram.

Presiden menilai, salah satu persoalan rendahnya tingkat produksi pertanian itu adalah karena tidak ada insinyur yang mendampingi para petani di sawah. Karena itu, Presiden Jokowi meminta kepada Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, agar para insinyur pertanian tidak hanya berdiam diri di kantor. Para penyuluh pertanian harus banyak berada di lapangan. Merasakan panas dan keringat petani.

Berikut dua langkah dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla melalui Kementerian Pertanian untuk menggenjot swasembada pangan khususnya komoditas beras sebagai makanan pokok rakyat Indonesia. (mad)


Anggaran Pertanian Semakin Jumbo

Kementerian Pertanian (Kementan) kini dapat tersenyum lebar. Pasalnya, pemerintah pada anggaran 2015 mengguyur kementerian yang dipimpin Amran Sulaiman ini dengan anggaran yang fantastis, Rp32 triliun. Jauh dari pagu yang alokasi anggaran sebelumnya sebesar Rp15,4 triliun.

"Baru kali ini besar sekali, sampai Rp30 triliun lebih," ujar Kasubdit. Padi Irigasi Wasito Hadi pada merahputih.com ketika ditemui di kantor Ditjen Tanaman Pangan, Selasa (17/2).

Dana sebesar itu, kata Wasito, akan digunakan untuk perbaikan irigasi tersier. Sedangkan untuk irigasi primer dan sekunder ditangani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Sebanyak 2,6 hektare yang dikerjakan Kementan yaitu irigasi tersier. Tersier itu yang langsung ke petak petani. Kalau sekunder dan primer ke PUPR," katanya.

Untuk mengawasi dana yang sebesar itu, kata Wasito, dalam pelaksanaannya digunakan sistem CLCP, yakni calon lokasi calon petani. Dalam sistem tersebut memudahkan pengawasan, karena dapat terpantau hingga titik koordinat yang akan diperbaiki.

"Misal 100 meter diperbaiki, tumpang tindih enggak bisa dicek. Untuk dapat ini ada survei. Pengawasan lain dari internal, ada Itjen, Bawasda," imbuh dia.

Untuk memperbaiki irigasi ini, lanjut Wasito, pihaknya juga melibatkan aparat TNI. "TNI, Babinsa diikutsertakan. Kami ada MoU Mentan dengan KSAD, Panglima TNI untuk mengawal UPSUS (upaya khusus) ini," tandasnya.

Diharapkan program perbaikan irigasi ini dapat menambah produksi padi gabah dari 70 juta ton per tahun menjadi sekitar 73 juta ton. Menurut Mentan Amran Sulaiman ada dua kunci kebijakan yang mendukung arah swasembada pangan yakni membenahi infrastruktur dan pelayanan kepada pemangku kepentingan pertanian. Hal itu dijabarkan dalam bentuk perbaikan besar-besaran irigasi pertanian, benih unggul, penyediaan pupuk, serta alat pertanian yang memadai termasuk di dalamnya meningkatkan mutu pelayanan dan penyuluhan kaum petani.

 

 

 

Layanan Penyuluhan Dipermudah

Pernahkah Anda mengalami kesulitan dalam menentukan kapan masa tanam, jenis varietas yang cocok untuk ditanam di daerah Anda serta pupuk apa yang sesuai? Kini kaum petani tak perlu mondar-mandir atau mengikuti birokrasi yang rumit.

Pasalnya, pusat penelitian dan pengembangan Kementerian Pertanian (Kementan) memiliki program Katam (Kalender Tanam). Program ini cukup mudah diakses. Melalui jaringan media sosial interaksi antara Kementan sebagai penyuluh dan pembina sektor pertanian dengan
kalangan petani semakin erat dan mudah diakses kapan saja.

Anda hanya cukup mengirimkan pesan layanan pendek atau Short Message Service (SMS) ke nomor 081235651111 maupun 082123456500 untuk menanyakan, kapan masa tanam, jenis pupuk dan varietas yang cocok sesuai daerah yang diinginkan.

"Ketik info katam (nama admistrasi/kecamatan), untuk kapan tanam. Kalau pupuk ketik info pupuk (padi/jagung/kedelai) (nama kecamatan), kalau varietas ketik info varietas (padi/jagung/ kedelai) (nama administrasi)," kata Kasubdit Padi Irigasi, Wasito Hadi kepada merahputih.com, di kantor Ditjen. Tanaman Pangan, Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (17/1).

Warsito menejaskan, setelah petani mengirim SMS tersebut akan mendapat balasan dari Litbang Kementan. Tarif SMS standar normal. Program ini sebenarnya sudah berlangsung sejak dua tahun lalu.

"Kalau era Kelompencapir itu dulu (petani) mengikuti siaran radio, kalau sekarang sudah ada internet enggak perlu kumpul-kumpul lagi. Layanan ini termasuk info pasar," tukasnya.

 

 

 

#Kementerian Pertanian #Ketahanan Pangan #Swasembada Pangan #Swasembada Beras #70 Tahun Indonesia Merdeka
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Dapat Pagu Anggaran Rp 40 Triliun, Mentan Teruskan Program Cetak Sawah Buat Swasembada Pangan
Swasembada pangan rancangan program prioritas Kementerian Pertanian tahun 2026 di antaranya peningkatan produksi padi, jagung, dan komoditas strategis lainnya, termasuk daging, telur dan susu sapi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Dapat Pagu Anggaran Rp 40 Triliun, Mentan Teruskan Program Cetak Sawah Buat Swasembada Pangan
Indonesia
4 Provinsi Bakal Dipilih Jadi Tempat Swasembada Pangan, Air dan Energi, Rp 8 Triliun Buat Cetak Sawah Baru
"Nanti kita tetapkan, mana yang menjadi kawasan prioritas untuk proyek strategis ini. Yang sudah ada (opsi) yaitu di Wanam, Merauke, Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan,” ujar Zulhas
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Agustus 2025
4 Provinsi Bakal Dipilih Jadi Tempat Swasembada Pangan, Air dan Energi, Rp 8 Triliun Buat Cetak Sawah Baru
Indonesia
Gerakan Pangan Murah di Seluruh Indonesia, Polri-Bulog Jual Beras hingga Minyak di Bawah Harga Normal
Kegiatan ini digelar untuk menstabilkan harga pangan, terutama beras, agar tetap terjangkau masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 14 Agustus 2025
Gerakan Pangan Murah di Seluruh Indonesia, Polri-Bulog Jual Beras hingga Minyak di Bawah Harga Normal
Indonesia
BUMD PT BDS Pemkab Bandung Gagal Bayar Proyek Ketahanan Pangan
PT BDS belum membayar vendor atas proyek ketahanan pangan yang dijanjikan sebagai program prioritas Pemkab Bandung.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 04 Agustus 2025
BUMD PT BDS Pemkab Bandung Gagal Bayar Proyek Ketahanan Pangan
Indonesia
Kementan Klaim Indonesia Sudah Swasembada Daging dan Telur Ayam, Sapi Masih Impor
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus memperkuat upaya stabilisasi harga ayam ras hidup (livebird) guna melindungi peternak rakyat dari tekanan harga yang tidak wajar.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 Juli 2025
Kementan Klaim Indonesia Sudah Swasembada Daging dan Telur Ayam, Sapi Masih Impor
Indonesia
Dugaan Beras Oplosan, 212 Perusahaan Produsen Beras Premium Diperiksa Bareskrim
Kementerian Pertanian melibatkan semua pihak untuk melakukan pengawasan agar beras oplosan tidak beredar di masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 13 Juli 2025
Dugaan Beras Oplosan, 212 Perusahaan Produsen Beras Premium Diperiksa Bareskrim
Indonesia
Komisi VI DPR Minta Kementan Tingkatkan Pengawasan Bantuan Alat Pertanian
Pemerintah harus melakukan lebih daripada sekadar memberikan bantuan, tapi juga memastikan alat pertanian tepat sasaran. ?
Dwi Astarini - Selasa, 08 Juli 2025
Komisi VI DPR Minta Kementan Tingkatkan Pengawasan Bantuan Alat Pertanian
Berita Foto
Indonesia Berikan Bantuan Kemanusiaan 10.000 Ton Beras untuk Palestina
Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman (kiri) dan Menteri Pertanian Palestina Rezq Basheer-Salimia saat penandatanganan naskah kerja sama antara Indonesia dan Palestina di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Didik Setiawan - Senin, 07 Juli 2025
Indonesia Berikan Bantuan Kemanusiaan 10.000 Ton Beras untuk Palestina
Indonesia
Dari Lumbung Padi ke Teknologi Greenhouse: RI-Belanda Resmikan Era Baru Pertanian Berkelanjutan
Indonesia dan Belanda resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang pertanian berkelanjutan, hortikultura, teknologi greenhouse, hingga peningkatan kapasitas generasi muda petani.
Frengky Aruan - Selasa, 17 Juni 2025
Dari Lumbung Padi ke Teknologi Greenhouse: RI-Belanda Resmikan Era Baru Pertanian Berkelanjutan
Indonesia
TNI Mau Rekrut 24 Ribu Tamtama untuk Pertanian, DPR: Harusnya Diserahkan ke Kementan
TNI berencana untuk merekrut 24 ribu tamtama di pertanian. Komisi I DPR menyebutkan, bahwa hal itu harusnya diserahkan ke Kementerian Pertanian (Kementan).
Soffi Amira - Kamis, 12 Juni 2025
TNI Mau Rekrut 24 Ribu Tamtama untuk Pertanian, DPR: Harusnya Diserahkan ke Kementan
Bagikan