Ana Amalia
MerahPutih Bisnis - Keberadaan PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah mencapai 48 tahun lamanya. Seabrek keuntungan perusahaan ini yang sudah didapat. Namun pelanggaran termasuk perusakan lingkungan hidup diabaikan. Dan tetap saja pemerintah mengabaikannya.
Pemerintahan Jokowi-JK melalui Menteri ESDM Sudirman Said dan Dirjen Minerba R Sukhyar malah memperpanjang kontrak izin operasi tambang dan ekspor mineral PT Freeport Indonesia (PTFI). Padahal, UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) Jo. PP No.1/2014 dan Permen ESDM No.1/2014, menyebutkan bahwa sejak tanggal 12 Januari 2014, dilarang ada kegiatan ekspor minerba dalam wujud raw material/ore, sebelum dilakukan pengolahan dan pemurnian melalui smelter.
Direktur Indonesia Mining and Energy Studies (IMES) Erwin Usman mempertanyakan motif Menteri ESDM memperpanjangan kontrak izin operasi tambang dan ekspor mineral PTFI ini. Sebagai kepala pemerintahan, Erwin meminta agar Presiden Jokowi memeriksa Menteri ESDM dan Dirjen Minerba karena dua orang ini yang memfasilitasi dari penandatanganan MOU perpanjangan izin kontrak tersebut.
BACA JUGA: Kontrak Izin Freeport Diperpajang, Jokowi Didesak Panggil Menteri ESDM
"Makanya kita minta kemarin supaya KPK dan Polri hentikan kegaduhan. Ayo bersatu usut ada apa di balik perpanjangan izin ekspor Freeport ini. Kemudian periksa semua hal-hal yang terkait kejahatan korporasi Freeport selama 48 tahun lebih di Indonesia," kata Erwin.
Menurut Erwin banyak pelanggaran yang sudah dilakukan oleh PTFI. Mulai dari pelanggaran perusakan lingkungan hidup, manipulasi pajak, hingga pelanggaran HAM lainnya, termasuk pada persoalan kaum buruh. Menurutnya, keselamatan kerja tidak menjadi perhatian utama di perusahaan asing tersebut.
"Kita tahu Freeport dalam keselamatan kerjanya sudah berkali-kali ada kejadian meninggal," pungkasnya.
Dikatakan Erwin, pemerintah mestinya membentuk tim untuk memeriksa semua pelanggaran yang dilakukan PTFI ini. Apalagi, Erwin mengaku yakin PTFI tidak terlalu bagus dalam konteks membayar pajak pada negara.
"Kita minta Jokowi periksa Sudirman Said dan Dirjen Minerba karena yang menfasilitasi pertemuan dengan bigbos Freeport 7 setengah jam Kamis kemarin. Kita minta juga KPK dan Polri sama-sama mengusut skandal ini," tutup Erwin. (Hur)
Berita Lainnya:
Pembantu Rumah Tangga Ini Tega Menyiksa Seorang Nenek
Empat Alat Aneh ini Jadi Tren di Jepang
