Insiden Tolikara Jadi Peringatan Intelijen Jelang Pilkada Serentak


Kerusuhan Tolikara (Foto Ist)
MerahPutih, Nasional-Pejabat Polri di daerah, mulai Kapolsek, Kapolres, dan Kapolda tidak peka dan tidak punya kepedulian yang tinggi. Meletusnya kerusuhan di Tolikara, Papua, Jumat (17/7) adalah gambaran betapa tidak pekanya pimpinan kepolisian di sana terhadap dinamika sosial di daerahnya pasca Kapolri mengatakan sudah memetakan daerah rawan konflik.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane mengatakan Kapolri begitu bersemangat menjelaskan tentang peta daerah rawan konflik beberapa waktu lalu. Kapolri mengatakan, peta itu untuk mengantisipasi situasi kamtibmas menjelang Pilkada serentak Desember mendatang.
“Pemetaan daerah rawan konflik ini tidak akan ada gunanya, jika Kapolri tidak menekankan kepada para pimpinan kepolisian di daerah, terutama kapolsek, kapolres, dan kapolda agar meningkatkan kepekaan serta mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap dinamika sosial di tempatnya bertugas,” katanya di Jakarta, Senin (20/7).
Neta mengatakan ada dua hal yang harus dilakukan kepolisian. Pertama, meningkatkan kinerja intelkamnya, terutama di daerah rawan konflik. Intelkam harus benar-benar menjadi mata dan telinga Polri dalam rangka melakukan deteksi dan antisipasi dini. Intelkam harus bisa mengubah kinerja Polri sebagai "pemadam kebakaran" menjadi "pengurai api" agar konflik tidak muncul ke permukaan.
Kedua, meningkatkan koordinasi kerja antar institusi intelijen, yakni antara Intelkam Polri dengan BIN daerah dan intelijen TNI, sehingga terjadi sinerji yang solid untuk membangun kinerja dan tidak ada "pembusukan" atau saling "menjatuhkan" satu sama lain.
Sementara, Ketua Setara Institute Hendardi menyatakan insiden di Tolikara, Papua merupakan akumulasi diskriminasi dan ketidakadilan yang berkepanjangan. Berdasarkan temuan tim Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Hendardi menambahkan kekerasan itu dimulai karena provokasi bersenjata oleh pihak tertentu sebelum pembakaran masjid.
“Polri harus serius bekerja dan jujur mengungkap fakta,” kata Hendardi. (Luh)
Baca Juga:
Kerusuhan Tolikara, Rhoma Irama: Umat Islam Jangan Terprovokasi
PGI: Hindari Pendekatan Keamanan dalam Atasi Kerusuhan Tolikara
Tangkal Konflik Tolikara, Puluhan Pemuda dan Pelajar Papua Berlebaran Bersama
Bagikan
Berita Terkait
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja

Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M

KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri

Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari

MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu

Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret

MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan

28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024

Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK

Forum Mahasiswa Solo Serukan Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2024
