Ingin Keadilan Ditegakkan, Sugianto Sabran Laporkan Bambang Widjojanto ke Polisi

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Jumat, 23 Januari 2015
Ingin Keadilan Ditegakkan, Sugianto Sabran Laporkan Bambang Widjojanto ke Polisi

Foto: Antara

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Mabes Polri angkat bicara terkait penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto. 

Karopenas Mabes Polri Kombes Pol Rikwanto mengatakan, bahwa ditangkapnya Bambang Widjojanto atas laporan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sugianto Sabran. Sugianto melaporkan Bambang Widjojanto ke Mabes Polri pada tanggal 15 Januari 2015 atas tuduhan menghadirkan saksi palsu dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Kotawaringin Barat pada tahun 2010 silam di Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Pelapor Haji Sugianto Sabran, (mantan) anggota DPR," kata Rikwanto di Mabes Polri, Jumat (23/1). 

Di tepi lain Sugianto Sabran sendiri menegaskan, bahwa laporan yang disampaikan olehnya ke Mabes Polri adalah murni untuk menegakkan hukum dan tidak ada sama sekali motif balas dendam. Sugianto berdalih Bambang Widjojanto dilaporkan kepada aparat berwajib karena profesinya sebagai kuasa hukum pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto dalam pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. 

"Motif saya tidak ada dendam pribadi. Saya hanya ingin keadilan ditegakkan," katanya di Mabes Polri, Jumat (23/1). 

Ia mengaku melaporkan Bambang Widjojanto ke Bareskrim Mabes Polri dengan alasan ingin membersihkan KPK dari oknum-oknum kotor. 

"Kami mencintai KPK jangan sampai ada oknum kotor di dalamnya," tandas mantan suami Ussy Sulistyawaty. 

Dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Kotawaringin Barat pada tahun 2010 silam diikuti dua pasang kontestan yaitu Sugianto Sabran dan Eko Sumarso (SUKSES) dan pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto (UJI-BP). 

Pada tanggal 12 Juni 2010 KPUD Kotawaringin Barat menyatakan pasangan SUKSES tampil sebagai pemenang  dengan raihan suara  67.199 suara sedangkan UJI-BP hanya memperoleh 55.281 suara. 

Pasangan UJI-BP tidak terima dengan keputusan KPUD setempat dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasangan UJI-BP menunjuk Bambang Widjojanto sebagai kuasa hukumnya. Sidang PHPU dihelat MK dan dipimpin Hakim Konstitusi Akil Mochtar. Lembaga peradilan tertinggi di tanag air memenangkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan kubu UJI-BP dengan kuasa hukumnya Bambang Widjojanto. 

Dalam gugatan yang diajukan ke MK, Bambang Widjojanto berdalih bahwa pasangan SUKSES melakukan praktek money politik (politik uang) dan intimidasi bagi warga Kota Waringin Barat. Kecurangan juga dilakukan secara sistematis oleh kubu SUKSES. Bambang menegaskan bahwa penyelenggara pemilu dan aparat keamanan sudah dibeli oleh Kubu SUKSES. Hasilnya, MK gugatan UJI-BP dan mendiskualifikasi pasangan SUKSES. 

Sesuai dengan amar putusan MK, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan UJI-BP. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2011 Mendagri Gamawan Fauzi tetap melantik Ujang Iskandar-Bambang Purwanto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat 2011-2016. (BHD)

 

#KPK Vs Polri #Polri #Penangkapan Bambang Widjojanto #Bambang Widjajanto Ditangkap #Bambang Widjajanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Polri Kini Sudah Punya 672 SPPG, Paling Banyak Ada di Jawa Tengah
Polri kini sudah memiliki 672 SPPG. Namun, SPPG Polri yang paling banyak berada di Jawa Tengah.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
Polri Kini Sudah Punya 672 SPPG, Paling Banyak Ada di Jawa Tengah
Indonesia
Ahli Gizi Sebut SPPG Polri Bisa Jadi Role Model Program MBG, Dinilai Bersih dan Higienis
Ahli Gizi mengatakan, bahwa SPPG Polri bisa menjadi role model dalam program MBG.
Soffi Amira - Kamis, 16 Oktober 2025
Ahli Gizi Sebut SPPG Polri Bisa Jadi Role Model Program MBG, Dinilai Bersih dan Higienis
Indonesia
Mabes Polri Sebut Oknum Polisi Rusak Citra Anggota Lain, Turunkan Tingkat Kepercayaan Rakyat
Masalah-masalah etik masih terjadi di tubuh Polri
Dwi Astarini - Kamis, 16 Oktober 2025
Mabes Polri Sebut Oknum Polisi Rusak Citra Anggota Lain, Turunkan Tingkat Kepercayaan Rakyat
Indonesia
Peneror Bom Sekolah Internasional NJIS Kelapa Gading Minta Tebusan Bitcoin US$ 30 Ribu
Pelaku meminta tebusan 30.000 dolar Amerika Serikat yang dibayarkan ke alamat bitcoin
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
Peneror Bom Sekolah Internasional NJIS Kelapa Gading Minta Tebusan Bitcoin US$ 30 Ribu
Indonesia
DPR Minta Polri Tunjukkan Kinerja Transparan, Serta Dorong Model Pemberantasan Tambang Ilegal
Publikasi yang masif bukan hanya membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPR Minta Polri Tunjukkan Kinerja Transparan, Serta Dorong Model Pemberantasan Tambang Ilegal
Indonesia
DPR Desak Perlindungan Hukum dan Jaminan Kesejahteraan yang Mendesak Bagi Anggota Polri dalam Pembahasan RUU KUHAP
Menurutnya, aparat kepolisian justru menjadi pihak yang paling rentan bersinggungan langsung dengan kejahatan dan ancaman fisik di lapangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 08 Oktober 2025
DPR Desak Perlindungan Hukum dan Jaminan Kesejahteraan yang Mendesak Bagi Anggota Polri dalam Pembahasan RUU KUHAP
Indonesia
Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata
Andreas menegaskan bahwa profesionalisme Polri
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata
Indonesia
DPR Ungkap Polri Telah Miliki Lebih daripada 600 SPPG, Siap Sukseskan MBG
Keberhasilan SPPG mencerminkan komitmen Polri mendukung program pemerintah.
Dwi Astarini - Senin, 06 Oktober 2025
DPR Ungkap Polri Telah Miliki Lebih daripada 600 SPPG, Siap Sukseskan MBG
Indonesia
Akpol Resmi Luncurkan Siniar, Jadi Media Edukasi dan Keterbukaan
Jadi terobosan komunikasi publik yang dirancang untuk membangun ruang dialog terbuka.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Akpol Resmi Luncurkan Siniar, Jadi Media Edukasi dan Keterbukaan
Indonesia
Ini nih, Poin Reformasi Kepolisian, Ada Kebebasan Berekspresi, Penyalahgunaan Wewenang, hingga HAM
Menekankan tiga isu strategis yang menjadi prioritas reformasi Korps Bhayangkara.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Oktober 2025
Ini nih, Poin Reformasi Kepolisian, Ada Kebebasan Berekspresi, Penyalahgunaan Wewenang, hingga HAM
Bagikan