IDI Memperingati Hari Dokter Nasional Dengan Demo Tolak DLP

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 24 Oktober 2016
IDI Memperingati Hari Dokter Nasional Dengan Demo Tolak DLP

Program DLP ditolak oleh para dokter Indonesia. (Dok. rri.co.id)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Ironis, Di peringatan hari jadinya yang ke 66 tahun, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) justru akan menggelar unjuk rasa.

Demo yang rencananya diikuti 2.000 orang dokter itu, dimaksudkan untuk menolak program pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP).

Program yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter itu, dianggap mubazir.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis SpOG mengatakan akan menggelar aksi damai dalam unjuk rasa hari Senin (24 Okt).

Aksi damai tersebut kata Dr Marsis merupakan puncak dari berbagai usaha yang telah dilakukan untuk menyadarkan pemerintah mengenai persoalan dokter.

Demo para dokter akan dimulai di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, dilanjutkan dengan jalan kaki menuju ke Istana Negara.

Khawatir memicu kemacetan lalu lintas, para dokter tidak akan berdemonstrasi di kantor Kementerian Kesehatan di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Menurut Profesor Marsis program DLP mereka tolak karena hanya akan menghabiskan anggaran negara yang cukup tinggi. Dalam hitungan IDI, negara akan mengeluarkan biaya hingga Rp 300 juta setiap tahun untuk satu orang dokter yang akan mengikuti program DLP. Tercatat ada 110 ribu dokter yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

“Bayangkan ada 110 ribu dokter yang harus disekolahkan,” serunya.

Program DLP juga memberatkan calon dokter dan merendahkan serta meragukan kompetensi dokter. Pasalnya para dokter sebelum bertugas telah melalui proses uji kompetensi untuk proses sertifikasi dan masa internsip dokter yang juga diatur dalam UU Pendidikan Kedokteran.

Sebagai solusi untuk mengatasi persoalan pelayanan kesehatan, pemerintah disarankan mengatur distribusi dokter agar merata di setiap daerah.

Sebagai ganti program DLP yang mereka tolak, kepada pemerintah, IDI menawarkan Program Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (P2KB).

Sejauh ini IDI telah mengupayakan advokasi agar pemerintah memahami konsep P2KB. (dsyamil)

BACA JUGA

Para Dokter akan Berpuisi di Sastra Bulan Purnama ke-59

Ketum PB IDI Meminta Kejelasan Status Dokter Korban atau Pelaku

Dokter Cantik Eva Carneiro Kembali ke Chelsea?

 

 

#Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis SpOG #Ikatan Dokter Indonesia (IDI) #Dokter Kecil
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Viral Anak Meninggal Dunia dengan Cacing di Otak, Kenali Tanda-Tanda Awal Kecacingan yang Sering Dikira Batuk Biasa
Riza Chalid, selaku pemilik manfaat PT Orbit Terminal Merak, merupakan salah satu dari delapan tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah
Angga Yudha Pratama - Jumat, 22 Agustus 2025
Viral Anak Meninggal Dunia dengan Cacing di Otak, Kenali Tanda-Tanda Awal Kecacingan yang Sering Dikira Batuk Biasa
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: IDI Publikasikan 19 Minuman yang Sebabkan Diabetes dan Pengerasan Otak
Pesan berantai dengan klaim “IDI rilis 19 minuman yang mengandung Aspartame penyebab pengerasan otak” adalah konten palsu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Mei 2025
[HOAKS atau FAKTA]: IDI Publikasikan 19 Minuman yang Sebabkan Diabetes dan Pengerasan Otak
Indonesia
PB IDI Protes Mutasi dan Pemberhentian Dokter Vertikal oleh Kemenkes, Dinilai Tidak Punya Alasan
PB IDI memohon kepada Kementerian Kesehatan untuk menghormati dan melindungi hak dokter, terutama dalam menyampaikan pendapat serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Mei 2025
PB IDI Protes Mutasi dan Pemberhentian Dokter Vertikal oleh Kemenkes, Dinilai Tidak Punya Alasan
Indonesia
Pengungsi Gempa Bandung Raya 5.400 Orang, IDI Terjunkan Tim Medis
Jumlah pengungsi tercatat saat ini sekitar 5.400 orang yang terdiri atasi anak, dewasa, dan lansia.
Wisnu Cipto - Jumat, 20 September 2024
Pengungsi Gempa Bandung Raya 5.400 Orang, IDI Terjunkan Tim Medis
Indonesia
RS Medistra Minta Maaf Terkait Syarat Diterima Kerja Harus Lepas Hijab
Dokter Diani Kartini melayangkan surat yang mempertanyakan soal kesediaan melepas hijab jika diterima di RS Medistra
Wisnu Cipto - Senin, 02 September 2024
RS Medistra Minta Maaf Terkait Syarat Diterima Kerja Harus Lepas Hijab
Indonesia
Kemenkes Bantah Terlibat Pemecatan Dekan FK Unair Penolak Dokter Asing
"Kabar itu tidak ada hubungannya dengan Kemenkes. Itu masalah internal Unair," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Juli 2024
Kemenkes Bantah Terlibat Pemecatan Dekan FK Unair Penolak Dokter Asing
Indonesia
Dekan FK Unair yang Tolak Dokter Asing Praktik di Indonesia Dipecat
Universitas berdalih pencopotan dekan FK Unair itu merupakan kebijakan internal untuk penguatan lembaga.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Juli 2024
Dekan FK Unair yang Tolak Dokter Asing Praktik di Indonesia Dipecat
Indonesia
IDI Ingatkan Dokter Tidak Boleh Beriklan Terutama Terkait Produk
Dokter menggunakan media sosial juga diwanti-wanti untuk menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien, serta membedakan akun pribadinya dan yang digunakan untuk kepentingan umum.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 03 Maret 2024
IDI Ingatkan Dokter Tidak Boleh Beriklan Terutama Terkait Produk
Indonesia
DPR Ungkap Tanpa Jaminan Kesejahteraan, Pemerataan Dokter Sulit Terpenuhi
Pemerintah diminta agar menyelesaikan tuntutan dokter spesialis di Papua soal kenaikan tunjangan. Hal itu lantaran mereka sudah secara sadar bersedia bekerja di Papua di tengah kompleksnya persoalan kesehatan di sana.
Mula Akmal - Rabu, 13 September 2023
DPR Ungkap Tanpa Jaminan Kesejahteraan, Pemerataan Dokter Sulit Terpenuhi
Indonesia
Buruknya Kualitas Udara Jakarta Berdampak ke Kesehatan Paru-Paru hingga Intelektual Anak
Polusi udara di seluruh Indonesia masuk ke dalam kategori berbahaya dan tidak sehat.
Zulfikar Sy - Selasa, 08 Agustus 2023
Buruknya Kualitas Udara Jakarta Berdampak ke Kesehatan Paru-Paru hingga Intelektual Anak
Bagikan