Hatta dan Zulkifli Calon Kuat Ketum PAN


Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa (tengah) bersama Ketua MPP PAN Amien Rais (kanan) dan Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan (kiri) menghadiri Rakernas di Jakarta, Rabu (7/1). (Foto:Reno Esnir/Antara)
Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:
MerahPutih, Politik - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa menyatakan salah satu hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tadi malam memutuskan Kongres IV PAN digelar di pulau dewata Bali pada 28 Februari 2015-2 Maret 2015. Adapun nama calon ketua umum partai yang lahir di era reformasi itu sudah mengerucut ke dua nama, Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan.
"Pemilihan waktu tersebut untuk menghindari kekosongan kepengurusan. SK pengurus PAN periode 2010-2015 berakhir pada 6 April 2015, " ujar Hatta.
Sementara itu, di antara kader PAN yang mengikuti Rakernas hadir Hengky Kurniawan, mantan pesinetron yang sudah 4 tahun belakangan ini aktif menjadi kader PAN secara tegas mendukung Hatta Rajasa. "Kalau pilihan saya figur Hatta masih yang terbaik, " ujar Ketua DPP Garda Muda Nasional PAN menjawab pertanyaan merahputih.
Pada kesempatan yang sama, kader PAN yang lain yaitu Dessy Ratnasari dan Primus Yustisio mempunyai jawaban yang sangat diplomatis menyoal kandidat ketua umum PAN mendatang. Menurut mereka, Zulkifli Hasan dan Hatta Rajasa adalah kader terbaik yang dimiliki PAN saat ini sehinga sulit untuk menentukan siapa yang pantas memimpin .
Seperti diketahui, jika Hatta Rajasa terpilih kembali sebagai ketua umum PAN maka mantan Menko Perekonomian itu adalah politikus PAN pertama yanhg dua periode memimpin partai tersebut. Sejak didirikan tahun 1998, PAN diketuai oleh Amien Rais, Soetrisno Bachir, dan Hatta Rajasa. (cpy)
Bagikan
Berita Terkait
Indonesia
Pegang SK Menkum, PPP Kubu Mardiono Ajak Agus Suparmanto Cs Gabung
Usman mengajak Agus dan Husnan Bey Fananie kembali bersatu di bawah komando Mardiono dan berjuang bersama-sama demi masa depan PPP.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Oktober 2025
Indonesia
Kata Menteri Hukum Soal Klaim 2 Ketum PPP Merasa Menang di Muktamar
Pemerintah pun tidak akan mencampuri urusan partai, termasuk adanya aksi kericuhan dalam munas PPP tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 September 2025

Indonesia
Nasib Dua Ketua Umum PPP di Tangan Menkum, AD/ART Jadi Penentu
Saat ini Kementerian Hukum (Kemenkum) menunggu dan memproses dokumen pendaftaran dari setiap kubu yang mengklaim sebagai pengurus sah.
Dwi Astarini - Selasa, 30 September 2025

Indonesia
Prabowo Sentil Fenomena Gontok-gontokan di Tingkat Atas, Tak Masalah Beda Partai
Rakyat kita tidak suka pemimpin yang penuh dendam saudara-saudara sekalian
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025

Indonesia
Agus dan Mardiono Saling Klaim Kemenangan, Menkum: Dualisme PPP Diselesaikan Sesuai AD/ART
Pemerintah akan mengacu kepada undang-undang dan memastikan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pendaftaran parpol.
?
Dwi Astarini - Senin, 29 September 2025

Indonesia
PPP Punya 2 Ketua Umum Hasil Muktamar ke-10 Ancol
Kini ada dua pihak yang menyatakan diri sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030 berdasarkan keputusan Muktamar ke-10 PPP.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 28 September 2025

Indonesia
Daftar Pengurus DPP PSI 2025-2030: Ketua Dewan Pembina Bapak 'J', 2 Politikus NasDem Jadi Petinggi
PSI masih merahasiakan identitas Ketua Dewan Pembina hanya menyebutnya dengan inisial 'Bapak J"
Wisnu Cipto - Sabtu, 27 September 2025

Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025

Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025

Indonesia
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
