Hatta dan Zulkifli Calon Kuat Ketum PAN
Noer Ardiansjah - Kamis, 08 Januari 2015
Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa (tengah) bersama Ketua MPP PAN Amien Rais (kanan) dan Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan (kiri) menghadiri Rakernas di Jakarta, Rabu (7/1). (Foto:Reno Esnir/Antara)
Ukuran:
14
Audio:
MerahPutih, Politik - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa menyatakan salah satu hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tadi malam memutuskan Kongres IV PAN digelar di pulau dewata Bali pada 28 Februari 2015-2 Maret 2015. Adapun nama calon ketua umum partai yang lahir di era reformasi itu sudah mengerucut ke dua nama, Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan.
"Pemilihan waktu tersebut untuk menghindari kekosongan kepengurusan. SK pengurus PAN periode 2010-2015 berakhir pada 6 April 2015, " ujar Hatta.
Sementara itu, di antara kader PAN yang mengikuti Rakernas hadir Hengky Kurniawan, mantan pesinetron yang sudah 4 tahun belakangan ini aktif menjadi kader PAN secara tegas mendukung Hatta Rajasa. "Kalau pilihan saya figur Hatta masih yang terbaik, " ujar Ketua DPP Garda Muda Nasional PAN menjawab pertanyaan merahputih.
Pada kesempatan yang sama, kader PAN yang lain yaitu Dessy Ratnasari dan Primus Yustisio mempunyai jawaban yang sangat diplomatis menyoal kandidat ketua umum PAN mendatang. Menurut mereka, Zulkifli Hasan dan Hatta Rajasa adalah kader terbaik yang dimiliki PAN saat ini sehinga sulit untuk menentukan siapa yang pantas memimpin .
Seperti diketahui, jika Hatta Rajasa terpilih kembali sebagai ketua umum PAN maka mantan Menko Perekonomian itu adalah politikus PAN pertama yanhg dua periode memimpin partai tersebut. Sejak didirikan tahun 1998, PAN diketuai oleh Amien Rais, Soetrisno Bachir, dan Hatta Rajasa. (cpy)
Bagikan
Berita Terkait
Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Indonesia
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Indonesia
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Parpol harus jadi tempat para pemimpin yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu berpihak, bekerja, dan berani mengambil risiko demi rakyat.
Frengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025
Indonesia
Kenang Sosok Kwik Kian Gie, Hatta Rajasa: Selalu Terbuka dalam Perbedaan Pendapat
Hatta Rajasa ceritakan kenangannya bersama Kwik Kian Gie saat menjabat Menteri Negara Riset dan Teknologi era Presiden Megawati Soekarnoputri.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 29 Juli 2025
Indonesia
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Indonesia
Jokowi Prediksi Perolehan Suara PSI Naik 3 Kali Lipat di 2029
Jokowi meminta PSI untuk mempersiapkan kadernya secara matang untuk maju di kontestasi 2929 nanti.
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
Indonesia
PSI Rebranding dengan Logo Gajah, Elite PDIP: Pemilih Kami Sudah Punya Basis Kuat
Warna merah-hitam pada logo baru PSI dinilai sejumlah pihak mirip dengan identitas visual milik PDI Perjuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 Juli 2025
Indonesia
10 Ribu Kader Diklaim Sudah Piih Calon Ketua Umum PSI
PSI mengumumkan 187.306 orang telah tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Raya PSI. Tim Data Centre DPP PSI telah melakukan verifikasi sejak Mei lalu dengan mengirim pesan WhatsApp.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 13 Juli 2025
Indonesia
PAN Kaji Dampak Putusan MK soal Pemilu Terpisah, Khawatirkan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Daerah
Putusan MK soal pemilu terpisah akan berdampak pada perpanjangan masa jabatan sejumlah pejabat publik di daerah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 02 Juli 2025
