Hatta dan Zulkifli Calon Kuat Ketum PAN 

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 08 Januari 2015
Hatta dan Zulkifli Calon Kuat Ketum PAN 

Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa (tengah) bersama Ketua MPP PAN Amien Rais (kanan) dan Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan (kiri) menghadiri Rakernas di Jakarta, Rabu (7/1). (Foto:Reno Esnir/Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:
MerahPutih, Politik - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa menyatakan salah satu hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tadi malam memutuskan Kongres IV PAN digelar di pulau dewata Bali pada 28 Februari 2015-2 Maret 2015. Adapun nama calon ketua umum partai yang lahir di era reformasi itu sudah mengerucut ke dua nama, Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan. 
 
"Pemilihan waktu tersebut untuk menghindari kekosongan kepengurusan. SK pengurus PAN periode 2010-2015 berakhir pada 6 April 2015, " ujar Hatta.
 
Sementara itu, di antara kader PAN yang mengikuti Rakernas hadir Hengky Kurniawan, mantan pesinetron yang sudah 4 tahun belakangan ini aktif menjadi kader PAN secara tegas mendukung Hatta Rajasa.  "Kalau pilihan saya figur Hatta masih yang terbaik, "  ujar Ketua DPP Garda Muda Nasional PAN menjawab pertanyaan merahputih.
 
Pada kesempatan yang sama, kader PAN yang lain yaitu Dessy Ratnasari dan Primus Yustisio mempunyai jawaban yang sangat diplomatis menyoal kandidat ketua umum PAN mendatang. Menurut mereka, Zulkifli Hasan dan Hatta Rajasa adalah kader terbaik yang dimiliki PAN saat ini sehinga sulit untuk menentukan siapa yang pantas memimpin .
 
Seperti diketahui, jika Hatta Rajasa terpilih kembali sebagai ketua umum PAN maka mantan Menko Perekonomian itu adalah politikus PAN pertama yanhg dua periode memimpin partai tersebut. Sejak didirikan tahun 1998, PAN diketuai oleh Amien Rais, Soetrisno Bachir, dan Hatta Rajasa. (cpy)
#Ketua Umum PAN #Hatta Rajasa #Partai Amanat Nasional #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Bagikan