Gubernur Papua : "Freeport Wajib Bangun Smelter di Papua"
Ana Amalia - Jumat, 06 Februari 2015
Menteri ESDM Sudirman Said bersama Gubernur Papua Lukas Enembe di gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/2). ANTARA FOTO
MerahPutih Bisnis - Jumat (6/2) Gubernur Papua Lukas Enembe menyambangi kantor Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Lukas bertemu dengan Menteri ESDM Sudirman Said. Dalam pertemuan tersebut dibahas banyak hal, khususnya terkait wacana pembangunan fasilitas pemurnian biji mineral (smelter) PT Freeport Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Papua, Lukas Enembe menegaskan bahwa smelter wajib di bangun di Papua.
"Wajib hukumnya bangun di Papua," kata Lukas di kantor Kementrian ESDM.
Lebih lanjut Lukas menambahkan bahwa pembangunan smelter harus dibangun di bumi cendrawasih bukan diluar Papua.
"Tidak ada alasan bagi Freeport untuk membangun smelter di luar Papua," tandas Lukas Enembe.
Sebelumnya wacana pembangunan smelter PT Freeport Indonesia akan dibangun di Gresik, Jawa Timur yang merupakan lahan PT. Petrokimia Gresik. Smelter akan dibangun dilahan seluas 60 hektare dengan kapasitas pengelohan dan pemurnian sebanyak 2 juta ton konsentrat pertahun dengan investasi senilai 2.3 miliar dollar AS. (bhd)
Bagikan
Berita Terkait
Freeport Indonesia Bakal Produksi Emas 43 Ton, Pendapatan Negara Rp 100 Triliun Per Tahun
6 Santri Tewas Di Danau Bekas Galian C, DPR Desak Perusahaan Tambang Harus Diusut
KPK Tidak Temukan SK Pencabutan 4 IUP Nikel Raja Ampat Yang Sempat Viral
Prabowo Ulang Tahun, PKB Dukung Komitmen Presiden Implementasikan Amanat Pasal 33
Permen Koperasi Bisa Kelola Tambang Hingga 2500 Hektar Segera Dikeluarkan, Syarat Tak Bakal Dipersulit
Keseruan Pameran Mineral dan Batu Bara Convention Expo (Minerba Convex) 2025 di Jakarta
Arsari Tambang Luncuran Envirotin Timah Ramah Lingkungan dalam Ajang Minerba Convex 2025
Imbas Demo Rusuh di PT Timah, Politikus Golkar Bambang Patijaya Laporkan Akun Media Sosial ke Polisi
Saham Indonesia di PT Freeport Bakal Bertambah, Pemerintah Bakal Punya Kendali Lebih Besar
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah Serius Basmi Penyelundupan dan Tambang Ilegal, Bukti Penegakan Pasal 33 UUD 1945
