Gubernur Papua : "Freeport Wajib Bangun Smelter di Papua"
Menteri ESDM Sudirman Said bersama Gubernur Papua Lukas Enembe di gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/2). ANTARA FOTO
MerahPutih Bisnis - Jumat (6/2) Gubernur Papua Lukas Enembe menyambangi kantor Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Lukas bertemu dengan Menteri ESDM Sudirman Said. Dalam pertemuan tersebut dibahas banyak hal, khususnya terkait wacana pembangunan fasilitas pemurnian biji mineral (smelter) PT Freeport Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Papua, Lukas Enembe menegaskan bahwa smelter wajib di bangun di Papua.
"Wajib hukumnya bangun di Papua," kata Lukas di kantor Kementrian ESDM.
Lebih lanjut Lukas menambahkan bahwa pembangunan smelter harus dibangun di bumi cendrawasih bukan diluar Papua.
"Tidak ada alasan bagi Freeport untuk membangun smelter di luar Papua," tandas Lukas Enembe.
Sebelumnya wacana pembangunan smelter PT Freeport Indonesia akan dibangun di Gresik, Jawa Timur yang merupakan lahan PT. Petrokimia Gresik. Smelter akan dibangun dilahan seluas 60 hektare dengan kapasitas pengelohan dan pemurnian sebanyak 2 juta ton konsentrat pertahun dengan investasi senilai 2.3 miliar dollar AS. (bhd)
Bagikan
Berita Terkait
Legislator Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Penganiayaan Lansia Pelawan Tambang di Pasaman
Prabowo Siap Sikat Habis Tambang Ilegal, Tegaskan Uang Rakyat Tak Boleh Hilang 1 Persen Pun
Polisi Tangkap Jurnalis di Morowali, Tegaskan Bukan Terkait Profesi Pers
Penyidikan Kasus Tambang Konawe Utara Dihentikan, KPK Ungkap Alasannya
KPK Hentikan Kasus Tambang Konawe Utara, MAKI Siap Gugat Praperadilan dan Minta Kejagung Ambil Alih
Ada Penambangan di Gunung Slamet. Pemprov Ajukan Jadi Kawasan Taman Nasional
Konsesi Tambang Picu Perpecahan PBNU, Gus Yahya Rela Kembalikan ke Negara dengan Syarat
Cuma Bikin Ribut, KH Said Aqil Suruh Pimpinan PBNU Lepas Konsesi Tambang Balik ke Negara
Freeport Indonesia Bakal Produksi Emas 43 Ton, Pendapatan Negara Rp 100 Triliun Per Tahun
6 Santri Tewas Di Danau Bekas Galian C, DPR Desak Perusahaan Tambang Harus Diusut