Gubernur Papua : "Freeport Wajib Bangun Smelter di Papua"


Menteri ESDM Sudirman Said bersama Gubernur Papua Lukas Enembe di gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/2). ANTARA FOTO
MerahPutih Bisnis - Jumat (6/2) Gubernur Papua Lukas Enembe menyambangi kantor Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Lukas bertemu dengan Menteri ESDM Sudirman Said. Dalam pertemuan tersebut dibahas banyak hal, khususnya terkait wacana pembangunan fasilitas pemurnian biji mineral (smelter) PT Freeport Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Papua, Lukas Enembe menegaskan bahwa smelter wajib di bangun di Papua.
"Wajib hukumnya bangun di Papua," kata Lukas di kantor Kementrian ESDM.
Lebih lanjut Lukas menambahkan bahwa pembangunan smelter harus dibangun di bumi cendrawasih bukan diluar Papua.
"Tidak ada alasan bagi Freeport untuk membangun smelter di luar Papua," tandas Lukas Enembe.
Sebelumnya wacana pembangunan smelter PT Freeport Indonesia akan dibangun di Gresik, Jawa Timur yang merupakan lahan PT. Petrokimia Gresik. Smelter akan dibangun dilahan seluas 60 hektare dengan kapasitas pengelohan dan pemurnian sebanyak 2 juta ton konsentrat pertahun dengan investasi senilai 2.3 miliar dollar AS. (bhd)
Bagikan
Berita Terkait
Berbagai Musisi Mundur dari Pestapora, Penyelenggara Akhiri Kerja Sama Dengan PT Freeport Indonesia

4,2 Juta Hektare Lahan Hutan Dijadikan Tambang Ilegal, Mulai 1 September Bakal Ditertibkan

Prabowo Mau Sikat ‘Orang Kuat’ di Balik Tambang Ilegal, DPD RI Beri Dukungan

Yusril Sebut Prabowo Tegas Berantas Tambang Ilegal hingga Judi Online Tanpa Pandang Bulu

DPD Dukung Prabowo Sikat Habis Oknum Jenderal TNI/Polri Pembeking Tambang Ilegal yang Rugikan Negara Rp 300 Triliun

Pemerintah Masih Cari Lahan Tambang Batu Bara Buat Muhammadiyah

PKPU PT Bara Prima Mandiri Cerminkan Risiko Sistemis dalam Investasi Tambang

Tahukah Kamu? Jika 70 Persen Pasokan Barubara Indonesia Berasal Dari Kalimatan!

Bekas Tambang Bakal Dijadikan Tempat Budidaya Perikanan, Dimulai di Maluku Utara

Patuhi Putusan MA, Kemenhut Batalkan PPKH Izin Tambang di Pulau Wawonii
