Grace Natali Tolak Pengurus PSI seperti Figur Hatta Radjasa

Fredy WansyahFredy Wansyah - Sabtu, 23 Mei 2015
Grace Natali Tolak Pengurus PSI seperti Figur Hatta Radjasa

etua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie saat ditanyai wartawan merahputih.com di Menteng, Jakarta, Sabtu (23/5). (Foto: MerahPutih/Achmad)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natali membatasi politikus lama untuk menjadi pengurus partai yang ia bangun. Partai yang baru terbentuk Maret 2015 ini mensyaratkan pengurusnya tidak boleh memiliki pengalaman sebagai pengurus di partai lain.

"Maksimal umur 45 tahun dan tidak boleh jadi pengurus di parpol lain, jadi (seperti) Pak Hatta enggak masuk," kata dia.

Grace khawatir, suasana yang sudah terbangun akan dirusak tokoh baru dengan perilaku lamanya. Dia memperkirakan politikus kutu loncat membawa tradisi lama ke tempat yang baru.

Salah satu budaya politikus tua, kata Grace, adalah keharusan bertemu untuk membicarakan sesuatu. Padahal, di era kini kecanggihan teknologi memudahkan koordinasi antar pengurus. Selain itu, tokoh tua biasanya akan pamer kepiawaiannya mengurus parpol lama. "Kita rapat pengurus DPP, 9 orang tidak lebih dari 3 jam loh," katanya.

Lebih jauh Grace menambahkan, partainya juga tidak akan mengikuti ajang pemilihan kepala daerah, baik yang diselenggarakan pada tahun 2015, 2017 mapun 2018. Sebab, target PSI adalah lolos verfikasi dari Kementerian Hukum dan HAM untuk mengikuti pemilu 2019. "Saat ini kami mengejar verifikasi Kemenkum HAM dan Pilkada belum berpartispasi," katanya.

Grace menegaskan setelah lolos verifikasi dan mendapat tiket untuk mengajukan calon presiden akan diberikan kepada masyarakat. Siapa yang dikehendaki publik itu yang akan didukung. Meskipun ia sudah berpartai, namun tidak mendapatkan restu dari partainya.

"Apakah yang muncul terakhir seperti Jokowi kemarin, kalau partainya enggak mau memberi tiket, PSI mau memberi dukungan," tandasnya. (mad)

Baca Juga:

Grace Natalie Siap Beradu di Pemilu 2019

Persiapkan Pilkada, Agung Laksono Abaikan Putusan PTUN

PPP Kubu Romahurmuziy Tolak Revisi UU Pilkada

#PSI #Grace Natali #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Berita
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Pria yang akrab disapa Pram itu pun mengaku tidak peduli jika ia dikritik terkait keputusannya untuk membersihkan spanduk dan bendera partai di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Desember 2025
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Indonesia
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
PSI berharap agar masyarakat lebih bijak dan kritis dalam mencerna setiap informasi yang diterima
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Mengacu kepada Perda (Peraturan Daerah) No 8/2007 tentang Ketertiban Umum, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan seks komersial di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Josephine mengungkapkan, ia sering menerima keluhan dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan pangan subsidi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Indonesia
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Kebijakan terbaru Pemerintah DKI itu tidak memberikan keringanan sama sekali apabila dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 23/2023
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Indonesia
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Banyak program yang terkesan hanya menghibur warga DKI Jakarta
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Indonesia
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Al Muzzammil berpesan kepada para kader PKS untuk menjadi negarawan sejati yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Bagikan