Gerindra Yakin Hak Angket KPK Gugur Sendiri Anggota DPR Fraksi Gerindra Khaidir Abdurrahman. (MP/Ponco Sulaksono)

Anggota DPR Fraksi Gerindra Khaidir Abdurrahman berkeyakinan bahwa panitia khusus (pansus) hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) takkan berjalan mulus. Ini tercermin dari belum adanya fraksi di DPR yang mengirimkan anggotanya untuk masuk tim ad hoc tersebut.

"Di bawah 50 persen (fraksi yang mendukung pansus), pasti enggak jadi. Dan itu, gugur dengan sendirinya," ujar Khaidir saat ditemui merahputih.com di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (19/5) malam.

Anggota Komisi IX ini menambahkan, berlarut-larutnya pengesahan pansus tersebut karena partai-partai juga tengah mempersiapkan diri menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Apalagi, isu itu membentuk opini negatif bagi publik.

"Mungkin kawan-kawan yang di fraksi lain berpikir bahwa kalau memang ini diteruskan dan melawan opini yang ada di masyarakat, mungkin mereka tidak akan mampu menahan opini itu dan menghancurkan mereka sendiri," beber Khaidir.

Semenjak disahkan melalui rapat paripurna, 28 April lalu, hingga kini DPR belum menindaklanjutinya dengan membentuk pansus angket. Hal ini terjadi, karena perbedaan pandangan fraksi-fraksi di parlemen.

"Mungkin pertimbangan mereka macam-macam. Tapi kita melihat bahwa kehadiran hak angket terhadap KPK akan berujung dengan mengobok-obok kekuatan KPK, yang selama ini menjadi palang pintu terakhir untuk menjaga agar tidak terjadi mewabahnya korupsi di Indonesia," jelasnya.

Kedua, perspektif fraksi-fraksi tersebut juga "terbelah" dalam menyikapi dasar hukum pembentukan pansus angket, sebagaimana tertuang dalam Pasal 171 ayat (2) Peraturan DPR No. 1/2014 dan Pasal 201 ayat (2) UU No. 17/2014.

Khaidir menegaskan, Fraksi Gerindra hingga kini tetap berkomitmen menolak hak angket yang ditujukan kepada KPK. Namun, lanjutnya, partainya akan mengirim perwakilan ke pansus sebagai upaya mengawal proses tersebut dari dalam.

"Kita tetap komitmen dan istiqomah. Kita menolak (hak angket), tapi kita harus kawal agar mereka tidak semena-mena terhadap KPK," tegasnya.

"Secara prinsip Gerindra mendukung untuk penguatan KPK, tapi tidak dalam rangka untuk mengobok-obok atau melemahkan KPK," pungkas legislator asal Aceh ini. (Pon)

Baca juga berita lain terkait hak angket KPK dalam artikel: Masinton Sebut Hak Angket Penting Untuk Awasi Kinerja KPK


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy