Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Gabung ke KIH, Sinar Kebesaran Golkar akan Memudar

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 05 Januari 2015
Gabung ke KIH, Sinar Kebesaran Golkar akan Memudar

sumber foto: lensaindonesia

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik- Pemikir Politik dan Hukum Tata Negara asal Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin menilai desakan Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional (Munas) Ancol, Agung Laksono untuk keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) justru akan merugikan posisi politik Partai Golkar. 

Sebagai pemimpin koalisi dari kelompok penyeimbang pemerintah, Golkar justru dapat memainkan peran politik yang jauh lebih besar. Bersama KMP Golkar bisa berperan optimal dalam  pengambilan keputusan di parlemen, seperti dalam penyusunan undang-undang, APBN, pemilihan pejabat negara, termasuk dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara.

"Nah, kalau Golkar harus bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) atau diarahkan menjadi pendukung pemerintah seperti keinginan fraksi Agung Laksono, maka partai itu justru akan mati gaya," kata Said kepada merahputih.com, Jakarta, Senin (5/1). 

Penggiat demokrasi yang tergabung dalam Forum Pasca Sarjana Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (Forpas HTN UI) menambahkan, dikatakan mati gaya karena saat masuk dalam KIH, posisi Golkar disubordinasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menjadi penyokong utama pemerintah. Selain itu partai politik berlambang pohon beringin juga akan dibayang-bayangi partai politik pendukung pemerintahan lainnya.   

"Sudah barang tentu PDI-P dan teman-teman koalisinya tidak akan mau dipengaruhi oleh Golkar yang menjadi new comer dalam koalisi itu. Gagasan-gagasan politik Golkar belum tentu akan diterima atau diakomodir oleh partai-partai dalam blok KIH yang telah lebih dahulu mendukung pemerintah," sambung Said. 

Masih kata Said yang juga mantan aktivis pergerakan 1998, kondisi yang sama juga bisa terjadi di parlemen. Jika di KMP Golkar menjadi pemimpin koalisi yang bisa memainkan peran besar di DPR, maka di KIH Golkar hanya akan menjadi pengikut PDI-P yang menjadi pemimpin koalisi.

"Dengan kondisi yang demikian itu, maka Golkar akan merasa kikuk berada di dalam blok KIH. Sinar kebesaran Golkar juga akan memudar, padahal mereka sesungguhnya adalah partai pemenang kedua Pemilu sekaligus pemilik kursi terbesar kedua setelah PDI-P," tandas Said. (BHD) 

 

#Golkar #Sigma #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Komisi IV DPR RI minta pemerintah evaluasi kebijakan ekspor sawit satu pintu lewat DSI.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Indonesia
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Golkar menilai fenomena viral lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ sebagai kreativitas netizen sekaligus bentuk apresiasi terhadap ketum mereka di Kabinet Merah Putih.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Bagikan