Fadli Zon: Presiden Itu Bukan Ketua RT


Fadli Zon saat peresmian patung Tan Malaka, 25 Februari 2014. (Foto: Facebook @Happy_Neldy)
MerahPutih Nasional - Waktu bagi presiden sangat mahal. Prediden seharusnya tidak lagi mengurusi hal remeh temeh. Demikian sindiran politikus Gerindra, Fadli Zon, mengenai kerja-kerja presiden.
"Presiden seharusnya tahu betul menempatkan diri sebagai presiden, bukan menteri, apalagi ketua RT (rukun tetangga)," kata Wakil Ketua DPR itu di DPR, Jakarta, Rabu (22/7).
Karena itu, kata Fadli, Presiden Joko Widodo hendaknya membuat sistem kinerja. Ia melihat Presiden yang seharusnya menjadi lokomotif pembangunan justru hanya mengurusi hal-hal bersifat mikro.
"Seperti bagi-bagi kartu, bagi-bagi kaos, menurut saya tidak perlu," tegasnya.
Ditambahkan mantan aktivis ini, presiden seharusnya dapat menyumbangkan pemikirannya. Menurutnya, presiden harus mengembangkan grand design janji-jani politiknya saat kampanye 2014 lalu. (mad)
Baca Juga:
Fadli Zon Sewot, Kritik Jokowi Planga-Plongo Soal Ekonomi
Fadli Zon Pamer Foto Menu Berbuka Puasa Bertanda Tangan Jokowi
Pengacara RA Sebut SB Layani Anggota Dewan, Fadli Zon Berang
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
Indonesia Tetapkan Hari Komedi Nasional Dirayakan Tiap 27 September

Kerusakan Museum dan Cagar Budaya di Tiga Kota Jadi Kerugian Besar Bagi Bangsa, Fadli Zon Minta Pelaku Kembalikan Koleksi yang Dijarah

Viral! Surat-Surat R.A. Kartini Masuk Daftar Memory of the World, Bukti Perempuan Indonesia Punya Kontribusi Penting untuk Peradaban Dunia

Rayakan HUT Ke-80 RI, Kembud Cetak Prangko Edisi Pendiri Bangsa secara Terbatas

Simfoni Delapan Dekade GBN 2025: Prince Poetiray dan Pembantu Prabowo Sukses Bikin Banjir Air Mata

Fadli Zon Ingatkan Pentingnya Musyawarah dan Keseimbangan Menyikapi Fenomena Sound Horeg

Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu

Uji Publik Penulisan Buku Sejarah Dilakukan 20 Juli 2025, Bentuknya Diskusi dan Seminar

2 Legislator PDIP Menangis Dengar Penjelasan Fadli Zon tentang Korban Perkosaan 1998

Rapat Komisi X DPR Ricuh, Koalisi Sipil Tolak Pemutihan Sejarah dan Gelar Pahlawan untuk Soeharto
