Dugaan Masa Lalu yang Kelam Ganjalan Sutiyoso Jadi Kepala BIN


Ketua Umum PKPI Letjen TNI (Purn) Sutiyoso bersama dengan rombongan mendaftarkan hasil Munas PKPI Medan ke Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (29/5). (Foto: MerahPutih/Bahaudin Marcopolo)
MerahPutih Nasional - Letjen (Purn) Sutiyoso dinilai tidak layak menduduki jabatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Sutiyoso dinilai tidak akan mudah menyelesaiakan masalah pembenahan HAM di dalam negeri. Bahkan dirinya diduga terganjal masa lalu yang kelam.
Demikian disampaikan Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, dalam konferensi pers "Menolak Sutiyoso sebagai Kepala BIN" di Jakarta, Minggu (21/6). "Banyak dugaan, terlibat catatan kelam," tutur Pigai.
Dalam penetapan nama Sutiyoso, Pigai menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bersikap objektif. Pasalnya, adanya indikasi titipan partai tertentu dalam pecalonan nama Sutiyoso. Meski demikian, ia Pigai tak mengungkap partai mana yang ia maksud.
Sejumlah aktivis yang hadir berharap, apabila benar-benar dilantik, Sutiyoso dapat menuntaskan kasus HAM. Hal ini sesuai dengan amanah Presiden Jokowi sesuai janji kampanye pilpres 2014. Meski dinilai sulit karena keterkaitan dengan partai tertentu, masalah HAM dapat diselesaikan dengan jalan rekonsiliasi, perdamaian, maupun jalan hukum. (fre)
Baca Juga:
Tunjuk Sutiyoso Jadi Kepala BIN, Jokowi Balas Budi?
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
Komnas HAM Minta Polda Buka Ruang Peninjauan Kembali Kasus Kematian Diplomat Arya

Temuan Komnas HAM di Balik Persekusi Retreat Kristen di Cidahu Sukabumi, Pengusiran hingga Perusakan

Pembubaran Retreat Keagamaan di Sukabumi Dinilai sebagai Bentuk Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Bantah Fadli Zon, Komnas HAM Ungkap Bukti Kekerasan Seksual saat Peristiwa Mei 98

Komnas HAM Bakal ke Raja Ampat, Selidiki Dugaan Intimidasi hingga Pelanggaran Tambang Nikel

Proyek Tambang Nikel di Raja Ampat Berpotensi Langgar HAM, Bisa Picu Konflik Horizontal

TNI AD Anggap 'Sentilan' Komnas HAM soal Insiden Ledakan Garut sebagai Masukan

Komnas HAM Temukan 21 Buruh Sipil Dibayar Rp 150 Ribu Saat Ledakan Garut, TNI Angkat Suara

Komnas HAM Investigasi Kasus Tragedi Pesta Miras Oplosan di Lapas Bukittinggi

Tunjuk Sutiyoso hingga Cak Lontong Jadi Komisaris Ancol, Pramono: Siapa Sih yang Meragukan?
