Dugaan Masa Lalu yang Kelam Ganjalan Sutiyoso Jadi Kepala BIN

Fredy WansyahFredy Wansyah - Minggu, 21 Juni 2015
Dugaan Masa Lalu yang Kelam Ganjalan Sutiyoso Jadi Kepala BIN

Ketua Umum PKPI Letjen TNI (Purn) Sutiyoso bersama dengan rombongan mendaftarkan hasil Munas PKPI Medan ke Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (29/5). (Foto: MerahPutih/Bahaudin Marcopolo)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Nasional - Letjen (Purn) Sutiyoso dinilai tidak layak menduduki jabatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Sutiyoso dinilai tidak akan mudah menyelesaiakan masalah pembenahan HAM di dalam negeri. Bahkan dirinya diduga terganjal masa lalu yang kelam.

Demikian disampaikan Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, dalam konferensi pers "Menolak Sutiyoso sebagai Kepala BIN" di Jakarta, Minggu (21/6). "Banyak dugaan, terlibat catatan kelam," tutur Pigai.

Dalam penetapan nama Sutiyoso, Pigai menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bersikap objektif. Pasalnya, adanya indikasi titipan partai tertentu dalam pecalonan nama Sutiyoso. Meski demikian, ia Pigai tak mengungkap partai mana yang ia maksud.

Sejumlah aktivis yang hadir berharap, apabila benar-benar dilantik, Sutiyoso dapat menuntaskan kasus HAM. Hal ini sesuai dengan amanah Presiden Jokowi sesuai janji kampanye pilpres 2014. Meski dinilai sulit karena keterkaitan dengan partai tertentu, masalah HAM dapat diselesaikan dengan jalan rekonsiliasi, perdamaian, maupun jalan hukum. (fre)

Baca Juga:

Tunjuk Sutiyoso Jadi Kepala BIN, Jokowi Balas Budi?

Bang Yos Didesak Tuntaskan Kasus Munir

Peristiwa Kudatuli Sudutkan Bang Yos

#Komnas HAM #Sutiyoso
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
Komnas HAM Minta Polda Buka Ruang Peninjauan Kembali Kasus Kematian Diplomat Arya
Polisi menyimpulkan bahwa Arya Daru meninggal dunia bukan karena pembunuhan atau tindak pidana lain
Wisnu Cipto - Kamis, 31 Juli 2025
Komnas HAM Minta Polda Buka Ruang Peninjauan Kembali Kasus Kematian Diplomat Arya
Indonesia
Temuan Komnas HAM di Balik Persekusi Retreat Kristen di Cidahu Sukabumi, Pengusiran hingga Perusakan
Tindakan persekusi terjadi karena adanya penolakan oleh sebagian warga sekitar yang merasa terganggu dengan kegiatan kerohanian.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 11 Juli 2025
Temuan Komnas HAM di Balik Persekusi Retreat Kristen di Cidahu Sukabumi, Pengusiran hingga Perusakan
Indonesia
Pembubaran Retreat Keagamaan di Sukabumi Dinilai sebagai Bentuk Pelanggaran HAM dan Intoleransi
Komnas HAM mengecam keras pengusiran dan pembubaran paksa retreat remaja Kristen.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 02 Juli 2025
Pembubaran Retreat Keagamaan di Sukabumi Dinilai sebagai Bentuk Pelanggaran HAM dan Intoleransi
Indonesia
Bantah Fadli Zon, Komnas HAM Ungkap Bukti Kekerasan Seksual saat Peristiwa Mei 98
Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyatakan tidak ada perkosaan dalam Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dinilai tidak tepat.
Frengky Aruan - Senin, 16 Juni 2025
Bantah Fadli Zon, Komnas HAM Ungkap Bukti Kekerasan Seksual saat Peristiwa Mei 98
Indonesia
Komnas HAM Bakal ke Raja Ampat, Selidiki Dugaan Intimidasi hingga Pelanggaran Tambang Nikel
Komnas HAM bakal menuju Raja Ampat. Tujuannya adalah menyelidiki dugaan intimidasi hingga pelanggaran tambang nikel.
Soffi Amira - Jumat, 13 Juni 2025
Komnas HAM Bakal ke Raja Ampat, Selidiki Dugaan Intimidasi hingga Pelanggaran Tambang Nikel
Indonesia
Proyek Tambang Nikel di Raja Ampat Berpotensi Langgar HAM, Bisa Picu Konflik Horizontal
Proyek tambang nikel di Raja Ampat berpotensi melanggar HAM. Bahkan, kasus ini bisa memicu konflik horizontal.
Soffi Amira - Jumat, 13 Juni 2025
Proyek Tambang Nikel di Raja Ampat Berpotensi Langgar HAM, Bisa Picu Konflik Horizontal
Indonesia
TNI AD Anggap 'Sentilan' Komnas HAM soal Insiden Ledakan Garut sebagai Masukan
Temuan Komnas HAM mengungkap, 21 warga sipil dipekerjakan bantu pemusnahan amunisi dengan upah harian Rp 150 ribu dan tidak dibekali alat pelindung diri (APD).
Frengky Aruan - Minggu, 25 Mei 2025
TNI AD Anggap 'Sentilan' Komnas HAM soal Insiden Ledakan Garut sebagai Masukan
Indonesia
Komnas HAM Temukan 21 Buruh Sipil Dibayar Rp 150 Ribu Saat Ledakan Garut, TNI Angkat Suara
Para pekerja sipil itu disebut sudah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun bekerja dalam proses pemusnahan amunisi, tetapi secara otodidak.
Wisnu Cipto - Sabtu, 24 Mei 2025
Komnas HAM Temukan 21 Buruh Sipil Dibayar Rp 150 Ribu Saat Ledakan Garut, TNI Angkat Suara
Indonesia
Komnas HAM Investigasi Kasus Tragedi Pesta Miras Oplosan di Lapas Bukittinggi
Lembaga HAM negara itu mendesak adanya investigasi lebih lanjut.
Wisnu Cipto - Jumat, 02 Mei 2025
Komnas HAM Investigasi Kasus Tragedi Pesta Miras Oplosan di Lapas Bukittinggi
Indonesia
Tunjuk Sutiyoso hingga Cak Lontong Jadi Komisaris Ancol, Pramono: Siapa Sih yang Meragukan?
Gubernur DKI Jakarta menjawab kritikan publik atas penunjukan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 29 April 2025
Tunjuk Sutiyoso hingga Cak Lontong Jadi Komisaris Ancol, Pramono: Siapa Sih yang Meragukan?
Bagikan