Dua Anak Megawati Masuk DPP PDIP

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Jumat, 10 April 2015
Dua Anak Megawati Masuk DPP PDIP

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kiri) mengumumkan pengurus inti PDIP dengan latar depan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) dan Ketua Bidang Ekonomi Kreatif Prananda Prabowo. (Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Kongres ke IV PDI Perjuangan di Bali akhirnya menetapkan susunan Dewan Pengurus Pusat periode 2015-2020. Tidak ada wajah baru, kecuali dua anak Megawati Soekarnoputri memperkuat posisi lingkaran elite PDIP.

Seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya, Megawati Soekarnoputri dikukuhkan kembali sebagai pimpinan tertinggi partai berlambang banteng moncong putih ini untuk periode 2015-2020. Putri proklamator Sukarno ini telah mengemban posisi ketua umum PDIP sejak 1999. Bahkan, lebih lama kalau
dihitung sejak Munas Surabaya 1993 yang mendaulat Megawati sebagai PDI Pro Mega untuk menandingi PDI Pro Soeryadi yang dibekingi rezim Soeharto.

Boleh jadi, Megawati adalah ketua umum partai politik terlama di dunia seperti halnya Fidel Castro di Kuba, Hugo Chavez di Venezuela, dan Kim Jong Ill di Korea Utara.

Megawati dikukuhkan dalam rapat pleno Kongres yang dipimpin Frans Lebu Raya, Kamis kemarin. Selain sebagai ketua umum terpilih, Megawati ditugaskan sebagai formatur tunggal untuk menyusun kepengurusan partai.(Baca: Megawati Kerap Ditikam Lawan Politiknya)

Adapun susunan DPP PDI Perjuangan 2015-2020 kali ini tidak mengalami banyak perubahan kecuali nama Puan Maharani kembali masuk jajaran kepengurusan, anak laki-laki Megawati, Prananda Prabowo akhirnya masuk dalam DPP PDIP sebagai Ketua bidang Ekonomi Kreatif. Tokoh muda PDIP Maruarar Sirait terpental dari kepengurusan inti DPP, begitu pula tidak ada nama Sidharto Danusubroto dan Effendi Simbolon. Posisi Sekjen akhirnya dipegang Hasto Kristiyanto menggantikan Tjahjo Kumolo.(Baca: Tiga Fakta tentang PDIP)

Berikut susunan lengkap pengurus DPP PDI Perjuangan 2015-2020:

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri
Kehormatan: Komarudin Watubun
Pemenangan Pemilu: Bambang DH
Ideologi dan Kaderisasi: Idham Samawi
Kenaggotaan: Djarot Syaiful Hidayat
Polkam: Puan Maharani
Hukum dan Perundang-undangan: Trimedya Panjaitan
Ekonomi: Prof Hendrawan Supratikno
Kehutanan dan Lingkungan Hidup: M Prakosa
Kemaritiman: Rokhmin Dahuri
Hubungan Internasional: Andreas Hugo Pareira
Sosial dan Penanggulangan Bencana: Dr Ribka Tjiptaning
Buruh Tani dan Nelayan: Mindo Sianipar
Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Sri Rahayu
Pendidikan dan Kebudayaan: I Made Urip
Koperasi dan UKM: Nusyirwan Soedjono
Pariwisata: Yanti Sukamdani
Pemuda dan Olah Raga: Sukur Nababan
Keagamaan dan Kepercayaan: Hamka Haq
Ekonomi Kreatif: Prananda Prabowo

Sekjen: Hasto Kristiyanto
Wasekjen bid Internal: Utut Adianto
Wasekjen bid Kerakyatan: Eriko Sotarduga
Wasekjen bid Program Pemerintahan: Ahmad Basarah

Bendahara: Olly Dodokambey
Wakil Bendahara bid Internal: Rudianto Tjen
Wakil Bendahara bid Eksternal: Juliari Batubara

 

#Partai Politik #Megawati Soekarnoputri #Kongres PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Indonesia
Megawati Tegaskan Indonesia Punya Posisi Di Tingkat Global, Kedaulatan Kelautan Jadi Kunci
Kekayaan biodiversitas laut Indonesia, dapat menjadi basis lahirnya industri farmasi, bioteknologi kelautan, energi baru terbarukan, ekonomi karbon biru, produksi pangan, dan berbagai inovasi masa depan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 23 Mei 2026
Megawati Tegaskan Indonesia Punya Posisi Di Tingkat Global, Kedaulatan Kelautan Jadi Kunci
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Bagikan