Fredy Wansyah
MerahPutih Nasional - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan, lembaga legislatif sama sekali tidak punya wewenang untuk mendorong dilakukannya reshuffle kabinet. Menurutnya, DPR hanya berwenang mengevaluasi kinerja kementerian yang bermitra dengan DPR.
"DPR tidak punya interest atau hasrat mendorong pemerintah untuk reshuffle," kata Fadli, di DPR, Jakarta, Rabu (22/7).
Namun, Fadli setuju dengan usulan para pengamat yang menyarankan agar Presiden Joko Widodo mendepak menterinya yang tidak cakap. Kata politikus Gerindra ini, dalam perjalananya selama 8 bulan, pemerintah belum mengoptimalkan harapan masyarakat.
Banyak sektor, mulai dari penyerapan anggaran yang lemah serta janji-janji poliitik Jokowi saat kampanye juga belum terealisasi. "Roadmapnya belum kelihatan," kata dia.
Fadli menyarankan, kalu pemerintah ingin memperbaiki adalah dengan mencari orang-orang profesional. Tidak cukup dari kalangan politisi saja, tetapi syarat profesional juga harus disertakan.
"Kalau berlatar belakang politik, tapi kurang profesional hanya jadi beban bagi presiden," kata dia.
Diakui Fadli beberapa menteri sudah memiliki kinerja yang bagus. Namun, beberapa diantaranya hanya melakukan pencitraan.
"Kalau mau fair tanya ke masyarakat, pemerintah adakan survey diam-diam yang masyarakat rasakan dampaknya," tandasnya. (mad)
Baca Juga:
PDIP Harap Ikut Beri Masukan Terkait Reshuffle Kabinet kepada Jokowi
