DPR Paksa Jokowi Turunkan Harga Kebutuhan Pokok

Muchammad YaniMuchammad Yani - Jumat, 02 Januari 2015
DPR Paksa Jokowi Turunkan Harga Kebutuhan Pokok

Foto: dpr.go.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Meski sudah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) premium dari Rp 8.500 menjadi Rp 7.600, pemerintah belum juga berwacana untuk menurunkan harga kebutuhan pokok masyarakat.

Belum adanya wacana pemerintah penurunkan harga kebutuhan pokok itu membuat Anggota DPR RI, Abu Bakar Al-Habsy yakin pemerintah tidak akan mendorong penurunan harga kebutuhan pokok. Hal itu didasarkan oleh Abu Bakar karena ia sudah membaca berita pernyataan Menteri Perdagangan yang mengatakan bahwa penurunan harga BBM tidak memengaruhi harga kebutuhan pokok masyarakat.

"Yang artinya beliau meyakini bahwa harga BBM yang turun tak akan bisa memengaruhi harga pasar yang ada. Memang opsi mendorong pasar untuk menurunkan harga setelah harga BBM turun merupakan kerja yang sangat berat," kata Abu Bakar kepada Merahputih.com, Jumat (2/15).

Menurut Abu Bakar, pemerintah seharusnya berpikir secara strategis sebelum menaikkan harga BBM. Apalagi harga BBM dinaikkan saat harga minyak dunia anjlok. Ini blunder yang luar biasa, harga minyak dunia turun hingga 30 persen, tapi pemerintah malah menaikkan harga BBM hingga 30 persen. Setelah harga baru memiliki dampak yang luar terhadap kebutuhan pokok, kini pemerintah tak punya kebijakan untuk menurunkan kembali harga barang di pasar.

"Ini kan seperti nasi yang telah jadi bubur, mau dikata apa lagi. Rakyat pasti akan mencatat kebijakan ini sebagai salah langkah pemerintah. Orang jawa bilang "pemerintah polah, rakyat kepradah"," katanya. (hur)

#Indonesia #Nasional #Komisi I DPR #Target Pertumbuhan Ekonomi Jokowi-JK #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Muchammad Yani

Lebih baik keliling Indonesia daripada keliling hati kamu

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo-Albanese Teken Kesepakatan Jaga Stabilitas Indo-Pasifik, Era Baru Hubungan 2 Negara
Komitmen bersama Indonesia dan Australia memperkuat perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.
Wisnu Cipto - Rabu, 12 November 2025
Prabowo-Albanese Teken Kesepakatan Jaga Stabilitas Indo-Pasifik, Era Baru Hubungan 2 Negara
Indonesia
Bertemu PM Australia, Prabowo Berbagi Falsafah Indonesia Tentang Tetangga yang Baik
“Dalam budaya Indonesia, kami memiliki pepatah, ketika menghadapi keadaan darurat, tetangga lah yang akan pertama kali menolong kita,” kata Prabowo
Wisnu Cipto - Rabu, 12 November 2025
Bertemu PM Australia, Prabowo Berbagi Falsafah Indonesia Tentang Tetangga yang Baik
Indonesia
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik
Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R Abdullah menilai kebijakan China yang mewajibkan influencer bersertifikat profesional patut dicontoh Indonesia untuk menata ekosistem media sosial dan memperkuat literasi digital nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik
Indonesia
Presiden Batasi Game Online untuk Anak-Anak, DPR: Akses ke Medsos Juga Harus Dibatasi
Anggota DPR RI Syamsu Rizal alias Deng Ical dukung rencana Presiden Prabowo membatasi akses game online dan media sosial bagi anak-anak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
Presiden Batasi Game Online untuk Anak-Anak, DPR: Akses ke Medsos Juga Harus Dibatasi
Indonesia
Soroti Pemotretan Pelari Tanpa Izin dan Penjualan Foto Komersial, DPR: Langgar Etika dan Privasi
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyoroti kasus fotografer yang menjual foto pelari tanpa izin. Ia menilai tindakan itu melanggar etika dan hak privasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
Soroti Pemotretan Pelari Tanpa Izin dan Penjualan Foto Komersial, DPR: Langgar Etika dan Privasi
Indonesia
Banyak WNI yang Jadi Korban Sindikat Online Scam di Kamboja, Komisi I DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas
Sejumlah WNI menjadi korban sindikat online scam di Kamboja. Komisi I DPR RI pun mendesak pemerintah untuk menindak tegas hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 27 Oktober 2025
Banyak WNI yang Jadi Korban Sindikat Online Scam di Kamboja, Komisi I DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas
Dunia
Dari Negara Pengamat Jadi Anggota Negara Penuh ASEAN, Perjalan Panjang 14 Tahun Timor Leste
Sejak melepas diri dari Indonesia dan merdeka sebagai negara berdaulat 20 Mei 2002, Timor Leste telah mengajukan diri untuk menjadi anggota ASEAN.
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
Dari Negara Pengamat Jadi Anggota Negara Penuh ASEAN, Perjalan Panjang 14 Tahun Timor Leste
Berita Foto
Realisasi Investasi Indonesia Triwulan III Tahun 2025 Tembus Rp491,4 Triliun
Suasana pembangunan gedung perkantoran di Kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (23/10/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 23 Oktober 2025
Realisasi Investasi Indonesia Triwulan III Tahun 2025 Tembus Rp491,4 Triliun
Berita Foto
Forum Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 Bahas RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofiq (dari kiri) bersama dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional & Kerjasama Multilateral Mari Elka Pangestu dan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno saat acara Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 21 Oktober 2025
Forum Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 Bahas RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
Indonesia
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Mantan Wali Kota Solo ini mendapatkan rumah pensiun hadiah dari negara di bangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Bagikan