DPR Hanya Sahkan 4 dari 37 RUU dalam Prolegnas 2015
Gedung DPR (Foto: bnpt.go.id)
MerahPutih Nasional - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak mencapai target pengesahan program legislasi nasional (Prolegnas). Dari 37 rancangan undang-undang (RUU) dalam program legislasi nasional (Prolegnas), DPR hanya mengesahkan 4 RUU.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyatakan, pencapaian target tersebut dirasa sulit. "Tapi paling tidak kita mendorong sebanyak-banyaknya," ujar Agus Hermanto di Jakarta, Kamis (27/8).
DPR sebenarnya telah mencanangkan hari legislasi, yakni Rabu dan Kamis. Namun, dua hari dalam seminggu tersebut dinilai belum optimal.
"Betul bahwa untuk pelaksanaan pembahasan uu masih jauh ketinggalan, belum maksimal," kata politikus Demokrat tersebut.
Untuk mendorong target legislasi tercapai, DPR kedepan juga akan memangkas masa reses. Dimana, reses yang sebelumnya satu bulan menjadi 3 minggu.
"Mungkin reses yang ke depan ini, kita akan menerapkan mengurangi hari resesnya yang sekarang bisa satu bulan lebih, bangsa 3 minggu kalau bangsa 2 minggu kita lihat daripada waktu yang tepat," tandasnya. (mad)
Baca Juga:
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
MKD Gelar Sidang Putusan Kasus Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota DPR