Diisi Orang Partai, Pengamat: Apa Gunanya DPD Diskusi di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (18/5). (MP/Fadhli)

Pengukuhan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) oleh MA menimbulkan polemik dalam sistem tata negara. Selain sangat rancu, pelantikan diklaim tidak sah alias ilegal. Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD dinilai sebagai orang partai yang menyusup ke DPD.

Pengamat politik Jerry Sumampouw mengatakan, persoalan semakin rumit dan repot karena sudah tidak ada bedanya antara DPR dan DPD.

"Kamar DPD dan DPR sudah tidak jelas, karena sudah dikuasai politisi. Sistemnya, kalau DPD perorangan, sementara DPR dari partai. Kalau sudah dikuasai dua lembaga ini, buat apa ada DPD?" katanya kepada awak media saat gelar diskusi di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (18/5).

Ia menilai, praktek-praktek seperti ini sama saja mengarahkan DPD di persimpangan jalan. Praktek yang tidak dikehendaki, orang partai semakin banyak di DPD.

"Seolah-olah DPD akan kuat kalau ada partai yang berkehendak menguatkan, ini logika ngawur, kacau balau. Ini tidak bisa dibiarkan," ujarnya.

Senada, pengamat Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salam menilai, kisruh DPD semakin memperjelas pembajakan lembaga DPD oleh politisi.

Alih-alih memperbaiki kewenangan, masuknya politisi ke DPD makin memperkeruh kewenangan dan disparitas antara DPR dan DPD.

"DPD seharus bukan dari parpol. Kalau kamar sebelah (DPR) iya. Kalau sudah dibajak parpol apa bedanya dengan DPR, untuk apa lagi dipertahankan," pungkasnya. (Fdi)

Dari kanan, Rai Rangkuti, GKR Hemas, Sebastian Salam, dua laga tidak dikenal. (Fdi)

Baca juga berita lain terkait DPD dalam artikel: Penghancuran Sistematis DPD Tak Bisa Dibiarkan


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

YOU MAY ALSO LIKE