Didampingi Bupati Wonosobo, Menaker Resmikan Jembatan Gantung

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 15 Januari 2015
Didampingi Bupati Wonosobo, Menaker Resmikan Jembatan Gantung

sumber foto: Antara

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri yang di dampingi Bupati Wonosobo, Abdul Kholik meresmikan jembatan gantung di desa Slukatan, kecamatan Mojotengah, kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (15/1). 

Jembatan gantung besi dengan panjang 62 meter dan berat 8 ton dibangun oleh 500 orang warga desa setempat. Jembatan gantung tersebut adalah salah satu pilot project (proyek percontohan) kegiatan padat karya berbasis lokal. 

"Pemerintah memprioritaskan program padat karya yang langsung bersentuhan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat," kata Hanif melalui siaran pers Humas Kemnaker, Kamis (15/1). 

Lebih lanjut Hanif yang juga politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menambahkan kegiatan padat karya disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat dengan basis sumber daya lokal. 

"Program padat karya pembangunan infrastruktur ini juga diarahkan pada upaya perencanaan yang baik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan material lokal secara optimal," tandas Hanif. 

Untuk diketahui selain di Wonosobo, pembangunan jembatan padat karya juga dilakukan di beberapa daerah yaitu Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, dan Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat. (BHD)

 

#PKB #Bupati #Kementerian Tenaga Kerja
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, PKB Nilai Program MBG Implementasi Pasal 33 UUD 1945
Disebut bentuk nyata pelaksanaan amanah Pasal 33 UUD 1945 dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, PKB Nilai Program MBG Implementasi Pasal 33 UUD 1945
Indonesia
PKB Desak Trans7 Sowan Langsung ke Lirboyo, Bagaimana Nasib Alumni Santri yang Sudah Sambangi Kantor Redaksi?
Permintaan maaf ini bukan sekadar formalitas
Angga Yudha Pratama - Selasa, 14 Oktober 2025
PKB Desak Trans7 Sowan Langsung ke Lirboyo, Bagaimana Nasib Alumni Santri yang Sudah Sambangi Kantor Redaksi?
Indonesia
DPR Desak Trans7 Akui Dosa Tayangan Xpose Buntut Kharisma Kiai Jadi Guyonan
Anggia menegaskan bahwa penggambaran semacam itu adalah bentuk pemberitaan yang tidak proporsional dan menyesatkan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 14 Oktober 2025
DPR Desak Trans7 Akui Dosa Tayangan Xpose Buntut Kharisma Kiai Jadi Guyonan
Indonesia
Telisik Dugaan Kasus Korupsi Antam, KPK Jadwalkan Periksa Ayah Eks Menpora Dito Ariotedjo
Selain Arie, KPK juga memanggil tiga saksi lainnya terkait kasus ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 14 Oktober 2025
Telisik Dugaan Kasus Korupsi Antam, KPK Jadwalkan Periksa Ayah Eks Menpora Dito Ariotedjo
Indonesia
Sekjen PKB: Wacana Penutupan Ponpes Al Khoziny Usulan Asbun
Tidak paham peran besar pesantren bagi pendidikan, moral, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.
Wisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
Sekjen PKB: Wacana Penutupan Ponpes Al Khoziny Usulan Asbun
Indonesia
Cak Imin Jadikan Korban Musibah Al-Khoziny Anak Angkat
Cak Imin menegaskan akan menanggung pendidikan mereka hingga perguruan tinggi.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Cak Imin Jadikan Korban Musibah Al-Khoziny Anak Angkat
Indonesia
Legislator PKB Desak Investigasi Ambruknya Ponpes Al-Khoziny di Sidoarjo
Keselamatan manusia harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan lembaga pendidikan
Wisnu Cipto - Selasa, 30 September 2025
Legislator PKB Desak Investigasi Ambruknya Ponpes Al-Khoziny di Sidoarjo
Indonesia
Cak Imin Instruksikan Kader PKB Bantu Tangani Musibah Musala Roboh di Al-Khoziny
Bantu tenaga maupun kebutuhan mendesak para santri terdampak.
Dwi Astarini - Selasa, 30 September 2025
Cak Imin Instruksikan Kader PKB Bantu Tangani Musibah Musala Roboh di Al-Khoziny
Indonesia
Setuju Revisi UU BUMN Ubah Status Kementerian, F-PKB Beri Sejumlah Catatan Khusus
Fraksi PKB menekankan sejumlah catatan penting yang harus diperhatikan pemerintah agar arah pengelolaan BUMN sejalan dengan amanat konstitusi.
Wisnu Cipto - Sabtu, 27 September 2025
Setuju Revisi UU BUMN Ubah Status Kementerian, F-PKB Beri Sejumlah Catatan Khusus
Indonesia
PKB Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat demi Cegah Konflik Horizontal
Dalam konstitusi, keberadaan masyarakat adat dijamin sebagai warga negara Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 26 September 2025
PKB Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat demi Cegah Konflik Horizontal
Bagikan