Didampingi Bupati Wonosobo, Menaker Resmikan Jembatan Gantung
sumber foto: Antara
MerahPutih Nasional- Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri yang di dampingi Bupati Wonosobo, Abdul Kholik meresmikan jembatan gantung di desa Slukatan, kecamatan Mojotengah, kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (15/1).
Jembatan gantung besi dengan panjang 62 meter dan berat 8 ton dibangun oleh 500 orang warga desa setempat. Jembatan gantung tersebut adalah salah satu pilot project (proyek percontohan) kegiatan padat karya berbasis lokal.
"Pemerintah memprioritaskan program padat karya yang langsung bersentuhan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat," kata Hanif melalui siaran pers Humas Kemnaker, Kamis (15/1).
Lebih lanjut Hanif yang juga politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menambahkan kegiatan padat karya disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat dengan basis sumber daya lokal.
"Program padat karya pembangunan infrastruktur ini juga diarahkan pada upaya perencanaan yang baik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan material lokal secara optimal," tandas Hanif.
Untuk diketahui selain di Wonosobo, pembangunan jembatan padat karya juga dilakukan di beberapa daerah yaitu Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, dan Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat. (BHD)
Bagikan
Berita Terkait
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, PKB Nilai Program MBG Implementasi Pasal 33 UUD 1945
PKB Desak Trans7 Sowan Langsung ke Lirboyo, Bagaimana Nasib Alumni Santri yang Sudah Sambangi Kantor Redaksi?
DPR Desak Trans7 Akui Dosa Tayangan Xpose Buntut Kharisma Kiai Jadi Guyonan
Telisik Dugaan Kasus Korupsi Antam, KPK Jadwalkan Periksa Ayah Eks Menpora Dito Ariotedjo
Sekjen PKB: Wacana Penutupan Ponpes Al Khoziny Usulan Asbun
Cak Imin Jadikan Korban Musibah Al-Khoziny Anak Angkat
Legislator PKB Desak Investigasi Ambruknya Ponpes Al-Khoziny di Sidoarjo
Cak Imin Instruksikan Kader PKB Bantu Tangani Musibah Musala Roboh di Al-Khoziny
Setuju Revisi UU BUMN Ubah Status Kementerian, F-PKB Beri Sejumlah Catatan Khusus
PKB Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat demi Cegah Konflik Horizontal