Dianggap Pemeras, Hengky Kurniawan Curhat ke DPR
Hengky Kurniawan (Foto: Instagram @Hengkykurniawan
MerahPutih Artis - Datang ke gedung DPR RI untuk berdiskusi prihal produksi kreative. Selebritis Hengky Kurniawan menyampaikan keluh kesahnya kepada pemangku jabatan. Terutama masalah hak cipta yang selama ini dilanggar karena kasus pembajakan.
Baginya banyak kesalahan berpikir dari masyarakat Indonesia. Terutama perihal melakukan download secara ilegal di media sosial.
"Saya juga ada curhatan tentang hak cipta, saya juga mulai jadi produser musik, ketika kita ingin diskusi baik-baik, justru yang kita dapatkan kurang enak bahwa mereka menyampaikan 'Kita bebas mengambil di YouTube. Karena di YouTube milik umum' logika berpikir seperti itu yang bikin saya bingung," ketus Hengky saat ditemui di gedung DPR RI, Senayan, Senin (18/1).
Karena respon yang kurang positive dari pihak karaoke tersebut. Hengky pun berencana untuk melaporkan ke pihak terkait.
"Kalau orang melihat YouTube mungkin umum dan bebas. Tapi mengambil, mendownload, dan mengubah menjadi milik itu salah. Makanya sebelum saya melangkah ke jalur hukum, saya ingin mencoba jalan ini," tegasnya.
Apalagi Hengky pun tidak terima disebut pemeras. Karena itu dirinya berharap pemerintah bisa menjadi penengah atas kasus ini.
"Pencipta dituduh pemerasan. Hari ini diskusi, supaya komisi III memberikan kontrol terhadap penegak hukum agar ada jalan tengahnya lah menguntungkan kedua belah pihak. Mengambil tanpa izin adalah pidana. Tapi selalu diputar-putar ranahnya dan memakan waktu," pungkasnya Hengky. (rky)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
DPR Dukung Menkes Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Sistem Lama Disebut Merepotkan dan Memberatkan Keuangan
Prabowo Subianto Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Sinyal Kuat Negara Hadir Lindungi Guru Honorer dari Ketidakadilan
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
DPR Akui Tidak Semua Masukan Diakomodir di RUU KUHAP, Pilih Mekanisme Kompromi
14 Subtansi RUU KUHAP Versi DPR, Klaim Transparan dan Berkeadilan
Selain Diberikan KUR, Buruh Migran Perlu Pelatihan Kerja Biar Punya Daya Saing
Ribuan Desa Masuk Kawasan Hutan dan Berkonflik, DPR Sebut Dosa Negara
Komisi III DPR dan Pemerintah Setujui RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan
Ada Puluhan Poin Bermasalah, Komisi III DPR Bedah Lagi Draf RUU KUHAP
RDP Badan Gizi Nasional dengan Komisi IX DPR Bahas Penyerapan Anggaran Tahun 2025