Di Tengah Kegaduhan Politik, Mungkinkah TNI Ambil Alih Kekuasaan?

MerahPutih Politik - Jumat malam (23/1) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menghubungi Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Samad menghubungi pucuk pimpinan TNI melalui sambungan seluler dan meminta bantuan TNI untuk menjaga dan mengamankan KPK setelah beredar kabar aparat penyidik Bareskrim Polri akan datang menggeledah ruang kerja Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto yang ditangkap atas tuduhan menghadirkan saksi palsu dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2010 silam.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal M Fuad Basya, membenarkan bahwa insitusi TNI telah menerjunkan personel TNI untuk mengawal perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

"Sudah kita terjunkan ada satuan intelejen kemudian korps Sandi Yuda (Kopassus_red) dan satuan teritorial," kata Jenderal bintang dua ini, saat dihubungi merahputih.com, Jakarta, Sabtu (24/1).

Fuad menjelaskan, para personel TNI yang diterjunkan tidak untuk menjaga KPK dan tidak pula melindungi Korps Polri hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar KPK dan Polri tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

"Iya hal tersebut sesuai arahan Presiden, kita hanya mengejewantahkan saja," sambung Fuad.

Banyak pihak khawatir keterlibatan TNI dalam menjaga konflik panas KPK VS Polri adalah celah masuk TNI untuk masuk dalam ranah politik. Sebab, sepanjang sejarah Orde Baru TNI mempunyai andil besar dalam ranah politik dan pemerintahan.

Menanggapi hal tersebut pemikir politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro meminta kepada publik untuk tidak menaruh curiga terkait keterlibatan TNI dalam menjaga dan mengamankan perseteruan sengit antara KPK dan Polri.

"Gak perlu dicurigai dong," kata Siti saat dihubungi merahputih.com, Selasa (27/1).

Analis politik yang akrab disapa Wiwiek menambahkan, di Era Orde Baru keterlibatan TNI dalam ranah politik memang dominan. Melalui konsep Dwifungsi saat itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) mempunyai dua fungsi utama yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara dan memegang kekuasaan untuk mengatur negara. Konsep Dwifungsi ABRI juga digunakan militer untuk meningkatkan pengaruhnya di ranah politik dan pemerintah.

Seiring dengan perubahan zaman dan masuknya era Reformasi, konsep Dwifungsi ABRI secara perlahan-lahan mulai dihapuskan pada tahun 2000. Sejak era reformasi TNI dituntut menjadi militer profesional dan menjauhi diri dari ranah politik.

"Yang jadi soal usai pemilu presiden 2014 kondisi negara belum stabil. Dan instabilitas tersebut membuat banyak pihak khawatir akan munculnya TNI dalam panggung politik," sambung analis politik yang akrab disapa Wiwiek.

Doktor ilmu politik Alumnus Curtin University, Perth, Australia menambahkan dalam era reformasi TNI menjunjung tinggi semangat profesionalisme dan menjauhi ranah politik. Sebaliknya demokratisasi dan kekuatan partai politik menjadi kekuatan dominan dalam era reformasi. Sayangnya proses demokratisasi dan penataan sistem politik tanah air belum berjalan ideal dan sesuai harapan. Partai politik yang dipersepsikan sebagai salah satu pilar demokrasi pengemban aspirasi rakyat juga belum berjalan sesuai harapan.

"Jadi tidak ada itu kudeta militer. Tugas kita semua adalah merapatkan barisan untuk mengukuhkan proses demokratisasi dan menjalankan semangat reformasi dengan tujuan Bangsa Indonesia segera maju," tandas Wiwiek. (Bhd) 

BERITA LAINNYA:

Kebun Binatang ini Sediakan Layanan Pijat Ular

Pemenang 'Best Teacher Award' Terlibat Skandal dengan Muridnya