Demonstran: Abraham dan BW Jadi Pemantik Perseteruan KPK Vs Polri

MerahPutih Nasional - Aksi demonstrasi menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar diselamatkan dari kepentingan politik pimpinannya terus bergulir di sejumlah daerah. Kali ini adalah di Jogjakarta. Aksi damai ini diselenggarakan di Titik Nol Kilometer Jogjakarta. Mereka mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Anti Pembodohan.

Sejumlah perlengkapan alat praga demonstrasi mereka bawa, seperti bendera merah putih, spanduk, poster dan pengeras suara untuk menyuarakan aspirasi agar masyarakat Jogjakarta tahu bahwa KPK belakangan ini tidak steril dari kepentingan politik elitnya. Hal itu terlihat dari perseteruan antra KPK dan Polri sejak Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan rekening gendut.

BACA JUGA: Ini Alasan Iwan Fals Kunjungi KPK

"Kegegabahan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto adalah pemantik dari perseteruan KPK dan Polri. Penetapan tersangka terhadap Komjen Budi Gunawan tidak tepat dan menyalahi aturan. KPK telah melakukan tindakan yang jauh dari aturan dan prosedur hukum yang berlaku," kata Koordinator lapangan Aliansi Masyarakat Anti Pembodohan Afidha Amrullah melalui siaran persnya yang diterima Merahputih.com, Senin (26/1).

Budi Gunawan disangka melanggar pasal 12 huruf a atau b, pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau 12 B UU Nomor 31/1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang di atas digunakan KPK untuk menjerat Budi Gunawan. Padahal, jika dibaca dan dipahami dengan teliti dan cermat, Budi Gunawan sama sekali jauh dari apa yang dituduhkan dan disangkakan KPK. Hanya saja, Samad dan Bambang, yang notabene elit KPK nampaknya lebih menggunakan asumsi untuk menghakimi Budi Gunawan.

"Toh, Budi Gunawan juga tidak tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi. Penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka sarat dengan nuansa politis. Elit KPK telah terlibat politik praksis dalam penetapan tersebut," katanya.

Menurut Afidha, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto harus diseret ke Dewan Etik KPK dan Pansus DPR. Masyarakat harus mulai cerdas dan terbuka bahwa elit KPK bukanlah individu-individu yang kebal hukum dan lembaga rasuah itu harus mulai terbiasa dengan kritik demi berjalannya pembertantasan korupsi di negeri ini. (hur)

BERITA LAINNYA:

Wanita Ini Tawarkan Diri Untuk Disewa Pada Hari Valentine

Almarhum Zainal Abidin Domba akan Dimakamkan Besok