Dana Reses DPR Capai Rp 994 Miliar

Raden Yusuf NayamenggalaRaden Yusuf Nayamenggala - Senin, 08 Desember 2014
Dana Reses DPR Capai Rp 994 Miliar

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Pengamat politik anggaran Uchok Sky Khadafi mengatakan  dana reses untuk anggota DPR RI terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Uchok menjelaskan pada tahun 2012, anggaran reses DPR  dalam bentuk "rangka penyerapan aspirasi DPR" sebesar Rp.539.481.045.000, dan pada tahun 2013 sebesar Rp.678.431.305.000. Jadi, alokasi anggaran reses kenaikan dari tahun 2012 ke 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp.138.950.260.000.

"Sedangkan alokasi anggaran reses pada tahun 2014 sebesar Rp.994.904.572.000," kata Uchok dalam siaran pers kepada redaksi, Senin (8/12).

Lebih lanjut penggiat demokrasi yang tergabung dalam Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menambahkan dari tahun 2013 ke 2014, ada kenaikan anggaran reses sebesar Rp.316.471.267.000, atau kenaikan alokasi anggaran dari tahun 2013 ke 2014 cukup tinggi dan mahal, sebanyak 44 persen atau sebesar Rp316.4 milyar. Sedangkan kenaikan alokasi anggaran reses dari tahun 2012 ke 2013, hanya sebesar Rp.138.9 milyar.

Kemudian, bila disimulasikan, alokasi anggaran reses sebesar Rp.994.9 milyar dibagi sebanyak 560 orang anggota dewan, maka setiap orang akan menerima sebanyak Rp.1,7 milyar pertahun.

"Dan, setiap tahun ada 11 reses, maka setiap reses atau berkunjung ke dapil masing-masing, maka anggota dewan akan membawa uang kegiatan reses sebesar Rp.161.510.158 juta pergiatan," tambah Uchok menegaskan.

Untuk saat ini, Tinggi dan mahal biaya reses ini hanya akan menambah mubajir anggaran pajak rakyat  ini. Dikatakan mubazir karena, tujuan dan fungsi reses itu sudah mandul.

Sebab  kegiatan para wakil rakyat  juga membosankan konstituen, dan  dewan tidak bisa membawa aspirasi rakyat ke tingkat nasional, lantaran bagimana mau memperjuangkan aspirasi rakyat. Terlebih saat ini DPR tengah dilanda kemelut berkepanjangan.

"Akan lebih baik disediakan oleh pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla  sebuah "Ring Tinjau" saja di DPR  agar "pertarungan berantem" ini, tidak liar, dapat ditonton oleh seluruh rakyat, dan pemerintah Jokowi juga puas adu dombanya," pungkas Uchok. 

 

Foto : dpr.go.id 

#Nasional #News #Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Raden Yusuf Nayamenggala

I'm not perfect but special
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Giring Ganesha Mundur dari PSI, Sebut Ada Hal yang Tak Lagi Sejalan
Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha mengumumkan mundur dari PSI. Ia menyebut ada hal yang tidak lagi sejalan dengan perjuangannya sejak awal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Giring Ganesha Mundur dari PSI, Sebut Ada Hal yang Tak Lagi Sejalan
Indonesia
Stabilitas Politik Prabowo jangan cuma Untungkan Elite, Rakyat Tunggu Bukti Kesejahteraan
Jangan sampai elite politik sibuk dengan pertarungan kekuasaan, sedangkan persoalan ekonomi dan kebutuhan dasar masyarakat terabaikan,
Dwi Astarini - Rabu, 21 Oktober 2026
Stabilitas Politik Prabowo jangan cuma Untungkan Elite, Rakyat Tunggu Bukti Kesejahteraan
Indonesia
2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Dukungan Politik Kuat tapi Ada Bahaya Pengawasan Lemah
Stabilitas politik tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi kritik, mengabaikan oposisi, atau menyeragamkan pandangan politik.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Oktober 2026
2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Dukungan Politik Kuat tapi Ada Bahaya Pengawasan Lemah
Indonesia
Bongkar Isi Pertemuan 2 Jam dengan Prabowo, Jokowi: Bahas Bola, Ekonomi, hingga Politik
Jokowi mengungkap isi pertemuan dua jam dengan Prabowo di Kertanegara. Mereka membahas sepak bola, ekonomi, politik, hingga isu Pemilu 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Bongkar Isi Pertemuan 2 Jam dengan Prabowo, Jokowi: Bahas Bola, Ekonomi, hingga Politik
Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Indonesia
Prabowo Sebut Pakar Pesan Pemimpin Tidak Boleh Joget, Rakyat Kita Suka Joget
“Saya sudah dipesan saya tidak boleh joget. Jadi, pakar-pakar itu, mereka merasa tidak pantas pemimpin Indonesia joget. Gimana? Rakyat kita suka joget kok,” kata Prabowo
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Prabowo Sebut Pakar Pesan Pemimpin Tidak Boleh Joget, Rakyat Kita Suka Joget
Berita Foto
Nyatakan Sikap, Gerakan Pemuda Islam Tolak Aksi yang Memecah Belah
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP - GPI) Khoirul Amin menyampaikan pernyataan sikap dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (25l6/8/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 26 Agustus 2026
Nyatakan Sikap, Gerakan Pemuda Islam Tolak Aksi yang Memecah Belah
Indonesia
Advokat Prabu Sutisna Imbau Tokoh Publik Jaga Persatuan, Sampaikan Pengaduan ke Bareskrim Polri
Advokat Prabu Sutisna mengimbau tokoh publik lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan agar tidak memicu polemik di masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
Advokat Prabu Sutisna Imbau Tokoh Publik Jaga Persatuan, Sampaikan Pengaduan ke Bareskrim Polri
Olahraga
Timnas Argentina Terancam Sanksi FIFA Akibat Bentangkan Spanduk Politik Kontroversial Usai Kalahkan Inggris
Hukuman masa lalu tersebut jatuh setelah sejumlah pemain berpose menggunakan spanduk politik serupa menjelang laga persahabatan melawan Slovenia
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Juli 2026
Timnas Argentina Terancam Sanksi FIFA Akibat Bentangkan Spanduk Politik Kontroversial Usai Kalahkan Inggris
Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
KPK mengungkap dugaan intervensi politik dalam kasus outsourcing di Pemkab Pekalongan. Pegawai outsourcing disebut diduga diarahkan mendukung Fadia Arafiq dalam pilkada.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
Bagikan