Dana Reses DPR Capai Rp 994 Miliar

Raden Yusuf NayamenggalaRaden Yusuf Nayamenggala - Senin, 08 Desember 2014
Dana Reses DPR Capai Rp 994 Miliar

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Pengamat politik anggaran Uchok Sky Khadafi mengatakan  dana reses untuk anggota DPR RI terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Uchok menjelaskan pada tahun 2012, anggaran reses DPR  dalam bentuk "rangka penyerapan aspirasi DPR" sebesar Rp.539.481.045.000, dan pada tahun 2013 sebesar Rp.678.431.305.000. Jadi, alokasi anggaran reses kenaikan dari tahun 2012 ke 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp.138.950.260.000.

"Sedangkan alokasi anggaran reses pada tahun 2014 sebesar Rp.994.904.572.000," kata Uchok dalam siaran pers kepada redaksi, Senin (8/12).

Lebih lanjut penggiat demokrasi yang tergabung dalam Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menambahkan dari tahun 2013 ke 2014, ada kenaikan anggaran reses sebesar Rp.316.471.267.000, atau kenaikan alokasi anggaran dari tahun 2013 ke 2014 cukup tinggi dan mahal, sebanyak 44 persen atau sebesar Rp316.4 milyar. Sedangkan kenaikan alokasi anggaran reses dari tahun 2012 ke 2013, hanya sebesar Rp.138.9 milyar.

Kemudian, bila disimulasikan, alokasi anggaran reses sebesar Rp.994.9 milyar dibagi sebanyak 560 orang anggota dewan, maka setiap orang akan menerima sebanyak Rp.1,7 milyar pertahun.

"Dan, setiap tahun ada 11 reses, maka setiap reses atau berkunjung ke dapil masing-masing, maka anggota dewan akan membawa uang kegiatan reses sebesar Rp.161.510.158 juta pergiatan," tambah Uchok menegaskan.

Untuk saat ini, Tinggi dan mahal biaya reses ini hanya akan menambah mubajir anggaran pajak rakyat  ini. Dikatakan mubazir karena, tujuan dan fungsi reses itu sudah mandul.

Sebab  kegiatan para wakil rakyat  juga membosankan konstituen, dan  dewan tidak bisa membawa aspirasi rakyat ke tingkat nasional, lantaran bagimana mau memperjuangkan aspirasi rakyat. Terlebih saat ini DPR tengah dilanda kemelut berkepanjangan.

"Akan lebih baik disediakan oleh pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla  sebuah "Ring Tinjau" saja di DPR  agar "pertarungan berantem" ini, tidak liar, dapat ditonton oleh seluruh rakyat, dan pemerintah Jokowi juga puas adu dombanya," pungkas Uchok. 

 

Foto : dpr.go.id 

#Nasional #News #Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Raden Yusuf Nayamenggala

I'm not perfect but special

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
KPK mengungkap dugaan intervensi politik dalam kasus outsourcing di Pemkab Pekalongan. Pegawai outsourcing disebut diduga diarahkan mendukung Fadia Arafiq dalam pilkada.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
Indonesia
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Putusan MK soal kewajiban 30 persen caleg perempuan mendapat dukungan dari Sufmi Dasco Ahmad. DPR memastikan aturan tersebut akan masuk dalam revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Isu reshuffle Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin santer terdengar.
Wisnu Cipto - Senin, 27 April 2026
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
Cegah Korupsi Politik, KPK Usul Masa Jabatan Ketua Umum Partai Dibatasi 2 Periode
KPK usulkan ketua umum partai maksimal 2 periode untuk cegah korupsi politik. Simak 16 rekomendasi lengkap perbaikan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 April 2026
Cegah Korupsi Politik, KPK Usul Masa Jabatan Ketua Umum Partai Dibatasi 2 Periode
Indonesia
Bukan Cuma Janji, PKB Tekankan Peran Partai Hadir untuk Masyarakat
PKB Jakarta Barat menekankan peran penting partai yang hadir untuk masyarakat. Kepercayaan masyarakat tidak bisa dibangun lewat narasi politik saja.
Soffi Amira - Senin, 20 April 2026
Bukan Cuma Janji, PKB Tekankan Peran Partai Hadir untuk Masyarakat
Indonesia
Arahan Presiden Prabowo ke Seluruh Ketua DPRD Dilakukan Tertutup
Prabowo menekankan, para Ketua DPRD yang hadir, meski berasal dari latar belakang politik berbeda, tetap memiliki semangat kebangsaan yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 April 2026
Arahan Presiden Prabowo ke Seluruh Ketua DPRD Dilakukan Tertutup
Indonesia
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menegaskan kondisi internal partainya tetap solid meskipun sejumlah kader diketahui berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Indonesia
Seskab Teddy Kenalkan Istilah Inflasi Pengamat, Banyak Bicara Tanpa Data Tak Sesuai Bidang
Istilah baru yang diperkenakan Seskab itu merujuk kepada banyak pihak yang memberikan analisis di berbagai bidang tanpa didukung latar belakang maupun data yang sesuai fakta.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 April 2026
Seskab Teddy Kenalkan Istilah Inflasi Pengamat, Banyak Bicara Tanpa Data Tak Sesuai Bidang
Indonesia
Mantan Bupati dan Kader PDIP Loncat ke PSI, Datang ke Jokowi Minta Restu
Ketua DPW PSI Jawa Barat (Jabar), Abang Ijo Hapidin mengatakan, kedatangan Nina ke kediaman Jokowi untuk meminta restu bergabung dengan PSI.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 26 Februari 2026
Mantan Bupati dan Kader PDIP Loncat ke PSI, Datang ke Jokowi Minta Restu
Bagikan