Buruh Nilai Pemerintah Berpihak ke Asing
Tanggapan buruh terhadap PHK akibat kenaikan nilai dolar terhadap rupiah serta Permenaker No.16 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Tenaga Kerja Asing. ANTARA FOTO/R. Rekotomo
MerahPutih Nasional - Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir Khamid menilai pemerintah saat ini tak berpihak kepada kaum buruh di Indonesia. Pernyataan tersebut diungkapkan mengingat respon pemerintah terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran sebagai akibat melemahnya nilai tukar rupiah yang malah membuka ruang kerja bagi warga negara asing (WNA).
"Kami menolak kedatangan tenaga kerja asing yang unskill. Karena di satu sisi PHK terus terjadi diburuh Indonesia. Tentunya pemerintah harus memproteksi buruh Indonesia," terangnya pada aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (2/8).
Sebenarnya, Mudhofir melanjutkan, serikat buruh Indonesia tak menolak WNA yang ingin bekerja di Indonesia dengan syarat memiliki kemampuan untuk bersaing.
"Saya berharap tenaga kerja yang ada disini adalah tenaga kerja ahli. Itu aturan Undang-Undang. Kita harus bertindak. Tentunya kami menolak," lanjut Mudhofir.
Dalam aksi hari ini, ribuan buruh datang ke depan Istana Negara untuk melakukan demonstrasi. Ribuan buruh tersebut membawa sepuluh tuntutan untuk pemerintah. (yni)
Baca Juga:
Rupiah Melemah, Buruh Tuntut Kenaikan Upah
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
KSPI Batalkan Aksi Buruh 24 November, Tunggu Keputusan Upah Minimum 2026
Antisipasi Demo Buruh, Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta
Aksi Buruh Siap Geruduk Istana dan DPR, Kenaikan Upah Rp 90 Ribu Dinilai Terlalu Rendah
Kawasan Monas Macet Total, Buruh Tuntut UMP Naik Jadi Rp 6 Juta di Balai Kota
Hampir 2.000 Porsonel Kawal Demo di Monas, Orator Buruh Ingat-Ingat Pesan Kapolres!
Kemenaker Dorong Multistrada Mengedepankan Dialog Bipartit Terkait Rencana Penyesuaian Tenaga Kerja
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Aksi Buruh di DPR Dilarang Bakar Ban, Warga Diimbau Menghindar Cari Jalur Alternatif
Kekosongan BBM di SPBU Shell Berpotensi Picu PHK, Istana Negara ‘Putar Otak’ untuk Cari Solusi