Budi Gunawan Jadi Tersangka, Kompolnas Patut Dicurigai

Raden Yusuf NayamenggalaRaden Yusuf Nayamenggala - Selasa, 13 Januari 2015
Budi Gunawan Jadi Tersangka, Kompolnas Patut Dicurigai

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Ditetapkannya Komisaris Jenderal polisi Budi Gunawan sebagai tersangka kepemilikan rekening gendut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat banyak pihak terkejut. Betapa tidak, Budi Gunawan adalah calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Joko Widodo ke DPR RI untuk memimpin korps Bhayangkara.

Sejumlah pihak, mulai dari kalangan internal Polri hingga pengamat Kepolisian mengatakan, bahwa bekas ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri adalah sosok perwira tinggi (pati) polri yang bersih dari kasus hukum. Namun fakta berkata lain, Selasa siang (13/1), KPK menetapkan jenderal bintang 3 tersebut sebagai tersangka.

Menanggapi hal tersebut, pemikir hukum tata negara asal Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin menilai, salah satu pihak yang paling bertanggung jawab atas hal tersebut adalah Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Sejak awal Kompolnas mendukung penuh pencalonan Budi Gunawan sebagai pucuk pimpinan Polri. Komisioner Kompolnas menyatakan bahwa bekas Kapolda Bali sebagai sosok polisi bersih dan tidak terlibat kasus.

"Kompolnas sebagai pihak yang mengusulkan nama Budi Gunawan kepada Presiden patut dicurigai tidak bekerja secara profesional," kata Said saat dihubungi merahputih.com, jakarta, Selasa sore (12/1).

Said yang juga penggiat demokrasi dan bekas aktivis pergerakan 1998 menambahkan, seharusnya Kompolnas melakukan kajian mendalam untuk mengetahui detail sosok Budi Gunawan. Dengan melakukan klarifikasi optimal maka kejadian seperti diatas tidak terjadi.

"Seharusnya mereka terlebih dahulu melakukan kajian yang mendalam untuk mengetahui detail dari sosok seorang Budi Gunawan sehingga sampai pada kesimpulan bahwa orang tersebut sebetulnya tidak layak diusulkan kepada Presiden sebagai calon Kapolri," tandas Said.

Sebelumnya, Komisioner Kompolnas Edi Hasibuan mendukung penuh sikap presiden Joko Widodo mengangkat Komjen Budi Gunawan sebagai calon kapolri. Menurut Edi, Budi Gunawan adalah sosok perwira polisi yang bersih dan mempunyai banyak prestasi.

"Prestasinya juga banyak. Kami mengharapkan Budi Gunawan akan lolos di DPR dan dilantik jadi Kapolri," tegas Edi beberapa waktu lalu. (bhd)

#Rekening Gendut #Budi Gunawan Tersangka #Jokowi #Budi Gunawan #Pro Kontra Budi Gunawan #Komjen Budi Gunawan
Bagikan
Ditulis Oleh

Raden Yusuf Nayamenggala

I'm not perfect but special

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Larang Jokowi Pergi ke Luar Negeri karena Kasus Dugaan Ijazah Palsu
Larangan itu disebut terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu yang menimpa Jokowi.
Dwi Astarini - Senin, 01 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Larang Jokowi Pergi ke Luar Negeri karena Kasus Dugaan Ijazah Palsu
Indonesia
Disebut Resmikan Bandara IMIP Morowali, Jokowi: Semua yang Tidak Baik Dikaitkan dengan Saya
Jokowi disebut pernah meresmikan bandara ilegal. Namun, ia menegaskan tidak pernah meresmikan bandara tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 28 November 2025
Disebut Resmikan Bandara IMIP Morowali, Jokowi: Semua yang Tidak Baik Dikaitkan dengan Saya
Indonesia
Polda Metro Terima Aduan Roy Suryo, Gelar Perkara Khusus atas Kasus Hoax Ijazah Jokowi
Polda Metro menerima aduan Roy Suryo. Polisi pun segera menggelar perkara khusus dalam kasus hoaks ijazah Jokowi.
Soffi Amira - Jumat, 28 November 2025
Polda Metro Terima Aduan Roy Suryo, Gelar Perkara Khusus atas Kasus Hoax Ijazah Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Beredar video yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah kepada Menkeu Purbaya karena menolak bayar utang Whoosh menggunakan APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
ANRI Pastikan tak Terima Salinan Ijazah Jokowi
ANRI menegaskan tidak berwenang untuk meminta dokumen yang bakal diarsipkan. ?
Dwi Astarini - Senin, 24 November 2025
ANRI Pastikan tak Terima Salinan Ijazah Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bobby Nasution Sebut Hanya Iblis yang Tak Bisa Dipanggil Penegak Hukum
Bobby Nasution viral di medsos karena pernyataan menyinggung ke aparat. Cek kebenaran infonya!
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Bobby Nasution Sebut Hanya Iblis yang Tak Bisa Dipanggil Penegak Hukum
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Roy Suryo Akhirnya Akui Keaslian Ijazah dan Meminta Maaf kepada Jokowi
Akun TikTok 'Voxa File Media' menyebut Roy Suryo mengaku keliru soal ucapannya menuding ijazah Jokowi palsu dan meminta meminta maaf.
Dwi Astarini - Minggu, 23 November 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Roy Suryo Akhirnya Akui Keaslian Ijazah dan Meminta Maaf kepada Jokowi
Indonesia
Jokowi Pidato Forum Bloomberg New Economy Forum 2025, Paparkan Revolusi Ekonomi Cerdas
Jokowi merefleksi satu dekade pembangunan Indonesia sekaligus peta jalan menuju intelligence economy, ekonomi berbasis kecerdasan, babak baru persaingan global.
Dwi Astarini - Minggu, 23 November 2025
Jokowi Pidato Forum Bloomberg New Economy Forum 2025, Paparkan Revolusi Ekonomi Cerdas
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Dana Bansos Rp 500 Triliun Dipakai untuk Bayar Buzzer Kampanye Buat Jokowi
Beredar informasi yang menyebut dana Bantuan Sosial senilai Rp 500 triliun diisukan dipakai untuk membayar Buzzer dan kampanye pro Jokowi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 22 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Dana Bansos Rp 500 Triliun Dipakai untuk Bayar Buzzer Kampanye Buat Jokowi
Bagikan