Budi Gunawan Batal Dilantik, Analis: Megawati Orang yang Paling Kecewa
Noer Ardiansjah - Kamis, 19 Februari 2015
Presiden Joko Widodo ( kanan) menyantap soto bersama (kiri ke kanan) Ketua Umum PDI Perjuangan, Ketua Umum PPP hasil muktamar Surabaya M. Romahurmuziy, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (Antara Foto)
Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:
MerahPutih Nasional - Pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana menilai bahwa Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri adalah orang paling kecewa dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri.
"Saya kira orang yang paling kecewa adalah ibu Mega (Megawati Soekarnoputri_red)," kata Tjipta dalam sebuah diskusi publik di salah satu televisi swasta nasional terkemuka pada Kamis (19/2).
Bekas Ketua Komite Banding Pemilihan Ketua Umum PSSI pada tahun 2011 menambahkan, meski sudah menjadi Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri masih memandang Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai. Sebagai petugas partai, tentu saja Presiden Joko Widodo harus tunduk kepada perintah Ketua Umum Partai. (Baca: Jokowi Dukung Megawati Jadi Ketum PDI Perjuangan)
Namun demikian Tjipta menilai, usai terpilih sebagai Presiden, Joko Widodo sudah bukan lagi sebagai petugas partai PDIP, melainkan sudah menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan.
"Pak Jokowi sudah bukan petugas partai dong. Ia sudah menjadi pemimpin, pemimpin kita semua dan pemimpin rakyat Indonesia," tandasnya. (bhd)
Bagikan
Berita Terkait
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Berita Foto
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan), Anggota Fraksi Banyu Biru (kedua kanan), menerima audiensi pengurus asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di antaranya Armand Maulana (kiri) dan Ariel NOAH (tengah), di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
