Budayawan Sebut Jokowi Mirip Dengan Petruk

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Jumat, 23 Januari 2015
 Budayawan Sebut Jokowi Mirip Dengan Petruk

Foto: Bahaudin Marcopolo

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih, Politik - Spiritualis Gunung Lawu Ki Hardono mengaku kecewa dengan sikap Presiden Joko Widodo yang tidak tegas dalam melerai pertikaian antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. 

Bukan hanya itu Ki Hardono menyamakan Presiden Joko Widodo dengan tokoh Punakawan Wayang Purwa yaitu Petruk. Dalam lakon pewayangan Petruk adalah simbol punakawan (orang kecil) yang kemudian menjadi raja besar. 

"Iya Jokowi itu seperti Petruk yang ketika jadi raja tidak membawa perubahan apapun," kata Ki Hardono saat dihubungi merahputih.com, Jumat malam (23/1). 

Lebih lanjut Budayawan asal Gunung Lawu  menambahkan saat Petruk menjadi raja dan menyandang gelar Prabu  Wel Geduelbeh ia sama sekali tidak menorehkan prestasi. Bukan hanya itu Petruk juga tidak membawa kebaikan bagi rakyat yang dipimpin.

"Saat itu masyarakat resah, tidak ada perbaikan dan negara dilanda banyak praha serta peperangan, sama dengan kondisi Indonesia yang dipimpin Jokowi," tambah ki Hardono. 

Dalam kisah pewayangan memang ada satu cerita tentang Petruk, judulnya: Petruk Dadi Ratu. Kisah punakawan Petruk yang tampil sebagai pucuk pimpinan terjadi saat pusaka tanah Jawa bernama 'Keris Jamus Kalimasada'. 

Pusaka ampuh tanah jawa yang hilang menjadi rebutan di Tanah Jawa, sehingga menimbulkan keriuhan politik dan instabilitas di mana-mana. Petruk sendiri berhasil mendapatkan pusaka Jamus Kalimasada, kemudian ia menyimpannya. 

Berbekal pamor Jamus Kalimasada Petruk dapat mengalahkan Prabu Lojitengara dan menduduki singgasana kerajaan dengan gelar Prabu Wel Geduelbeh. Berbagai aksi eksepedisi militer juga dirancang oleh Petruk, bahkan Petruk menyerang kerajaan Hastina yang saat itu dipimpin Para Pandawa. 

Dalam penyerbuan ke Hastina Petruk bertarung dengan sudaranya Bagong dan Gareng. Dalam pertarungan tersebut tidak ada pihak yang menang, sampai akhirnya ketiga punakawan berkeringat. 

Gareng dan Bagong sangat mengenali bau keringat Petruk sehingga keduanya tidak lagi mengajak bertarung dan mengadu kesaktian. Gareng dan Bagong malah mengajak Petruk bercanda, berjoged bersama dengan berbagai lagu dan tari. 

Akhirnya, tanpa sadar Prabu Wel Geduwelbeh kembali ke habitatnya sebagai orang yang jenaka dan lupa telah memakai pakaian kerajaan. Setelah sadar, dia segera lari meninggalkan Gareng dan Bagong karena malu. Tapi Prabu Wel Geduwlbeh dikejar oleh Gareng dan Bagong. Setelah tertangkap langsung dipeluk dan digelitik oleh Bagong sampai Petruk kembali ke wujud aslinya.

Setelah terbuka semua, Petruk ditanya oleh Kresna mengapa ia bertindak seperti itu. Petruk beralasan tindakan itu untuk mengingatkan tuannya bahwa segala perilaku harus diperhitungkan terlebih dahulu.  (BHD) 

 

#Penangkapan Bambang Widjojanto #Bambang Widjajanto #KPK Vs Polri #Polri
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Bareksrim Bongkar Peredaran Narkoba Jelang DWP 2025 Bali, Amankan Citra Indonesia di Ranah Internasional
Dari hasil pengungkapan tersebut, aparat menangkap 17 orang tersangka, dengan 7 orang lainnya masih berstatus DPO.
Dwi Astarini - Senin, 22 Desember 2025
Bareksrim Bongkar Peredaran Narkoba Jelang DWP 2025 Bali, Amankan Citra Indonesia di Ranah Internasional
Indonesia
4.217 Polis Jaga Perayaan Natal 2025, Sejumlah Gereja di Jabodetabek Jadi Fokus Pengamanan
Terdiri dari 4.217 personel Polri, 394 personel TNI Kodam Jaya, dan 433 personel Pemprov DKI Jakarta, serta didukung elemen potensi masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 22 Desember 2025
4.217 Polis Jaga Perayaan Natal 2025, Sejumlah Gereja di Jabodetabek Jadi Fokus Pengamanan
Indonesia
DPR Ingatkan Rencana PP Penugasan Polri di Luar Struktur Tidak Tabrak UU
Terkait rencana revisi UU Polri, Soedeson memastikan pembahasan tersebut tetap akan dilakukan dan materi yang diatur dalam Perpol nantinya akan diperkuat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Desember 2025
DPR Ingatkan Rencana PP Penugasan Polri di Luar Struktur Tidak Tabrak UU
Indonesia
Modus Operandi Sistem Tempel dalam Peredaran Narkoba Jelang DWP 2025 di Bali, seperti Apa?
Bareskrim Polri mengungkap modus peredaran gelap narkotika menjelang pelaksanaan Djakarta Warehouse Project (DWP) 2025 di Bali.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Modus Operandi Sistem Tempel dalam Peredaran Narkoba Jelang DWP 2025 di Bali, seperti Apa?
Indonesia
Kapolri Perintahkan Anak Buah Waspadai Cuaca Ektrem Saat Libur Nataru, Jangan Menyepelekan
Ancaman cuaca ekstrem hingga bencana yang bisa terjadi saat musim mudik Natal dan Tahun Baru 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Desember 2025
Kapolri Perintahkan Anak Buah Waspadai Cuaca Ektrem Saat Libur Nataru, Jangan Menyepelekan
Indonesia
Pemerintah Sepakat Susun PP Pelaksanaan UU Kepolisian
Putusan MK hanya menguji sebagian penjelasan Pasal 28 UU Kepolisian, tanpa menyentuh ketentuan dalam UU ASN.
Dwi Astarini - Sabtu, 20 Desember 2025
Pemerintah Sepakat Susun PP Pelaksanaan UU Kepolisian
Indonesia
Ganti Citra Pengamanan Nataru 2026, Polri Fokus Perkuat Branding Penjaga Kedamaian Spiritual Sosial
Pengamanan Natal dan Tahun Baru tahun ini dirancang sebagai bentuk pelayanan menyeluruh kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
Ganti Citra Pengamanan Nataru 2026, Polri Fokus Perkuat Branding Penjaga Kedamaian Spiritual Sosial
Indonesia
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Putusan MK No 114/2025 yang tiba-tiba menutup celah penugasan di luar struktur Polri menciptakan kekhawatiran bagi struktur SDM Polri yang ditugaskan di luar institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Mahkamah Konstitusi justru menekankan pentingnya penataan dan pembatasan kewenangan agar praktik penugasan dilakukan jelas, terukur, dan tidak tumpang tindih.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Bagikan