Bertambahnya Uang Muka Mobil Pejabat, Presiden Paling Bertanggung Jawab

MerahPutih Nasional - Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, Perpres Nomor 39 tahun 2015 tentang kenaikan tunjangan pembelian mobil pejabat ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi bukan menteri keuangan. (Baca: Menpan RB Klaim Peningkatan Uang Muka Mobil Pejabat Efisien)

"Kok teganya menyalahkan Menkeu ketika publik memojokkan Jokowi. Orang Istana ini pada aneh semua, tidak punya tanggung jawab, tidak mau bertanggungjawab atas apa yang sudah diperbuat," ujar Uchok ketika dihubungi merahputih.com, di Jakarta, Minggu (5/4).

"Sekretaris Kabinet menyalahkan Ketua DPR, dan Jokowi menyalahi Menkeu."Untuk itu, Uchok menyarankan, apabila Presiden Jokowi ingin menandatangani surat keputusan penting agar dibaca dan ditelaah lebih dulu. "Karena kalau sudah ditandatangani, you tanggung jawab presiden," tegas Uchok.

Uchok menjelaskan, jika setiap kebijakan telah diputuskan tetapi ditolak Presiden, maka menggerus kepercayaan bawahan presiden. "Kalau setiap kebijakan selalu ditolak, maka presiden tidak bisa mengendalikan kekuasaan, tidak bisa mengatur bawahan, atau tidak percaya dengan menteri atau orang dekat presiden. Lebih baik mengundurkan diri saja, pak Jokowi," tandas Uchok. (Baca: 753 Pejabat Negara Berpotensi Korupsi Uang Muka Mobil)

Seperti diketahui, Presiden menyetujui penaikan uang muka mobil pejabat, dari Rp116.500.000 menjadi Rp210.890.000. Aturan ini tertuang di dalam Peraturan Presiden No 39/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 68/ 2010 Tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. 

Namun, Presiden Jokowi, hari ini, justru ingin mengkaji ulang kebijakan ini karena merasa tidak pas momentumnya serta tidak pernah dibahas di rapat kabinet. "Saya enggak mungkin mengecek satu per satu. Saya tidak bisa disorong-sorong seperti ini," kata Presiden kepada wartawan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (5/4). (fre)