Banyaknya Birokrasi Beri Ruang Mafia Migas

Dery RidwansahDery Ridwansah - Jumat, 19 September 2014
Banyaknya Birokrasi Beri Ruang Mafia Migas

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Rumitnya birokrasi di sektor migas dengan banyaknya lembaga yang mengelola industri itu menjadi salah satu penyebab terjadinya aksi mafia migas. "Terlalu banyak birokrasi yang rumit di migas. Ada Kementerian ESDM, SKK Migas, dan BPH Migas. Ini yang membuat orang bingung mau minta keputusan atau melihat peraturan," ujar peneliti Indonesia for Global Justice Salamudin Daeng dalam diskusi mengenai ma? a migas di Jakarta, kemarin.

Kerumitan birokrasi tersebut, menurut Salamudin, telah menimbulkan praktik mafia untuk memuluskan kepentingan kelompok tertentu. Disebutkan pula, ruang bermain mafia migas itu pun semakin terbuka lebar karena sistem pengelolaan migas diserahkan kepada pasar.

Dengan sistem tersebut, swasta diberi kebebasan dalam mengelola bisnis migas sehingga negara tidak mampu mengontrol dan mengatur bisnis itu. Untuk bisa memberantas mafia migas, pemerintah harus mengembalikan kontrol pengelolaan bisnis migas pada negara. Posisi negara harusnya lebih mendominasi bisnis migas daripada swasta.

"Pengelolaan sumber daya alam sebaiknya diserahkan kembali ke BUMN untuk dikontrol seperti di masa lalu. Pertamina diberi dominasi mengelola sektor migas," usul Salamudin. Menurutnya, apabila ingin berbisnis, kontraktor migas harus bekerja sama dengan Pertamina. Ia memberi contoh negara yang berhasil dengan cara itu, yaitu Arab Saudi dengan Aramco dan Malaysia dengan Petronas.

Pengamat energi Hendrajit melihat sulitnya memberantas mafia migas karena mafia masuk dengan cara pola kaderisasi. "Seseorang dipupuk jadi calon agen mafia ketika masuk ke suatu perusahaan," tandasnya. Pola kaderisasi tersebut, menurut Hendrajit, termasuk untuk mempersiapkan orang-orang yang akan memegang jabatan penting di kementerian.

Mantan Deputi SKK Migas Ahmad Syahroza mengatakan mafia sudah menjadi cara pandang umum bagi masyarakat dan menimbulkan ketakutan tersendiri. "Kita, kalau mau kasih dana subsidi BBM, semangat. Namun, kalau mau bangun in frastruktur energi seperti kilang, SPBG, geotermal, enggak semangat." (Media Indonesia)

BACA JUGA:

#Mafia Migas #Birokrasi Pemerintah #Skk Migas
Bagikan
Ditulis Oleh

Dery Ridwansah

Kucing itu indah kaya kamu

Berita Terkait

Indonesia
10 Ladang Minyak Berkapasitas 51 Juta Barel Mangkrak, SKK Migas Bergerak Cari Sponsor
10 WK yang berstatus sebagai aset mangkrak itu memiliki potensi investasi sebesar 1,8 miliar dolar AS
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Mei 2025
10 Ladang Minyak Berkapasitas 51 Juta Barel Mangkrak, SKK Migas Bergerak Cari Sponsor
Indonesia
Pemerintah Tawarkan Blok Migas Cadangan Besar ke Perusahaan AS, Termasuk Wilayah Blok Bali
Pemerintah Indonesia yang menawarkan 60 blok minyak dan gas baru untuk dieksplorasi pada 2025 hingga 2027.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Mei 2025
Pemerintah Tawarkan Blok Migas Cadangan Besar ke Perusahaan AS, Termasuk Wilayah Blok Bali
Indonesia
Ajukan Praperadilan, MAKI Desak KPK Tuntaskan Kasus Korupsi Petral dan SKK Migas
Ajukan Praperadilan, MAKI Minta KPK Tuntaskan Kasus Korupsi Petral dan SKK Migas
Frengky Aruan - Selasa, 18 Maret 2025
Ajukan Praperadilan, MAKI Desak KPK Tuntaskan Kasus Korupsi Petral dan SKK Migas
Indonesia
Pengamat Nilai Publik Sudah Menunggu Ketegasan Prabowo Soal Birokrasi Ribet
Memang harus seperti itu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 24 Oktober 2024
Pengamat Nilai Publik Sudah Menunggu Ketegasan Prabowo Soal Birokrasi Ribet
Indonesia
Menpan RB Katakan Digitalisasi Birokrasi Buat ASN Bekerja Lebih Baik
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dam Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan digitalisasi birokrasi menjadi kunci untuk mendorong kinerja aparatur sipil negara (ASN) agar lebih baik.
Mula Akmal - Sabtu, 18 Februari 2023
Menpan RB Katakan Digitalisasi Birokrasi Buat ASN Bekerja Lebih Baik
Indonesia
Payung Hukum SKK Migas Timbulkan Kerancuan Status Pegawai dan Penggajian
“Setelah BP migas berubah menjadi SKK Migas, sebenarnya telah terjadi perubahan status jabatan pegawai dengan mengikuti struktur ASN, karena dikoordinasikan pada kementerian ESDM," kata Gunhar dalam keterangannya, Kamis (17/11).
Andika Pratama - Kamis, 17 November 2022
Payung Hukum SKK Migas Timbulkan Kerancuan Status Pegawai dan Penggajian
Indonesia
Komisi VII DPR RI dan SKK Migas Sepakat Revisi UU Migas
Komisi VII DPR telah bersepakat dengan Kepala SKK Migas agar Revisi Undang-undang Migas segera diselesaikan selambat-lambatnya pada Juni 2023.
Mula Akmal - Kamis, 17 November 2022
Komisi VII DPR RI dan SKK Migas Sepakat Revisi UU Migas
Indonesia
SKK Migas Temukan 'Harta Karun' di Sumatera Selatan
'Harta karun' itu ditemukan melalui pengeboran sumur Sungai Anggur Selatan-1 (SAS-1) di Desa Melilian Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sabtu (5/11).
Andika Pratama - Minggu, 06 November 2022
SKK Migas Temukan 'Harta Karun' di Sumatera Selatan
Bagikan