Anggota DPRD DKI Dipastikan tidak Dapat Mobil Dinas

Rendy NugrohoRendy Nugroho - Selasa, 23 Desember 2014
Anggota DPRD DKI Dipastikan tidak Dapat Mobil Dinas

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dipastikan tidak mendapatkan mobil dinas. Mobil dinas tersebut hanya diperuntukan untuk lima pimpinan DPRD DKI.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim memastikan jika para anggota DPRD tidak mendapatkan mobil dinas. Sebab, dalam Anggaran Prioritas dan plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) tidak disebutkan pembelian mobil dinas.

"Kami pastikan anggota dewan tidak dapat mobil dinas, yang dapat hanya pimpinan," kata Nur Afni Sajim saat dihubungi Selasa (23/12/2014).

Afni menjelaskan, untuk pimpinan dewan saja apabila mobil dinas tersebut tidak diperlukan nantinya bisa saja dikembalikan. Menurutnya, saat ini pihaknya sedang fokus menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015.

Sejauh ini, kata anggota komisi B fraksi Demokrat itu pembahasan APBD terus berjalan lancar. Bahkan ia memastikan, pada minggu pertama Januari mendatang, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan membacakan KUAPPAS.

"Paling tidak minggu kedua APBD 2015 sudah diketuk," ujarnya.

Seperti diketahui, 106 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dipastikan akan mendapatkan mobil dinas baru. Pasalnya, lima mobil dinas baru Toyota Camry untuk para pimpinan dewan telah terparkir di halaman parkir kantor DPRD DKI.

Mobil seharga Rp 698 juta per unit itu siap dibagikan kepada Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi dan para wakilnya yakni Muhammad Taufik, Abraham Lunggana, Triwicaksana dan Ferrial Sofyan.

Berdasarkan pantauan, lima unit kendaraan dinas berkelir hitam itu belum dilengkapi nomor polisi. Seluruh interior dalamnya masih dilapisi plastik.

‎Sekretaris DPRD DKI, Mangara Pardede mengatakan, lima unit mobil dinas untuk para pimpinan dewan telah berada di lahan parkir gedung DPRD DKI. Namun, mobil-mobil tersebut belum bisa dioperasikan lantaran surat-suratnya masih dalam proses kelengkapan.

"Semua pimpinan akan dapat mobil Toyota Camry Hybrid. Sedangkan untuk para anggota mendapatkan Toyota Corolla Altis. Untuk kelima unit mobil dinas Camry akan kami berikan setelah suratnya selesai Diurus BPKD DKI," kata Mangara Pardede saat dihubungi, Senin (22/12/2014). (MP/BMS)

#Mobil Dinas DPRD #DPRD
Bagikan
Ditulis Oleh

Rendy Nugroho

Berita Terkait

Indonesia
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Gerakan Rakyat menilai usulan Pilkada via DPRD sebagai langkah mundur reformasi dan permufakatan elit yang mengancam demokrasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Pilkada langsung yang digelar setiap lima tahun dinilai menyerap biaya besar yang berdampak pada anggaran negara.
Dwi Astarini - Selasa, 06 Januari 2026
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menilai, jika Pilkada dilakukan melalui DPRD, potensi politik transaksional justru semakin besar.
Frengky Aruan - Minggu, 04 Januari 2026
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Indonesia
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Mekanisme pemilihan melalui DPRD membuka peluang dominasi partai penguasa dalam menentukan calon kepala daerah tanpa melibatkan penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Januari 2026
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Terkait anggapan bahwa usulan tersebut tidak konstitusional, Eddy menegaskan telah tersedia mekanisme hukum untuk mengujinya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Desember 2025
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Indonesia
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Partai Gerindra mengikuti jejak Golkar, yakni mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Indonesia
Gerakan Rakyat Tolak Pilkada Lewat DPRD, Ongkos Politik Jangan Dijadikan Alasan
Penolakan ini merespons wacana yang digulirkan oleh Partai Golkar dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) baru-baru ini.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Desember 2025
Gerakan Rakyat Tolak Pilkada Lewat DPRD, Ongkos Politik Jangan Dijadikan Alasan
Indonesia
Ritel Moderen Jual Makanan Berfomalin, Pengawasan Pangan Jadi Sorotan
DPRD menduga temuan ini bukan kasus tunggal, melainkan berpotensi menjadi fenomena gunung es.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Desember 2025
Ritel Moderen Jual Makanan Berfomalin, Pengawasan Pangan Jadi Sorotan
Bagikan