Anggota DPR : Sistem DPR Berikan Kesempatan Untuk korupsi

Raden Yusuf NayamenggalaRaden Yusuf Nayamenggala - Selasa, 09 Desember 2014
Anggota DPR : Sistem DPR Berikan Kesempatan Untuk korupsi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Aksi unjuk rasa yang dilakukan Indonesia Coruption Watch (ICW) di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta Pusat tadi siang membuahkan hasil. Sebab, saat aksi berlangsung, salah satu anggota DPR ikut bergabung.

Anggota DPR tersebut adalah Maman Imanulhaq yang merupakan Anggota DPR Komisi VIII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurutnya, dukungan seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah paraktik korupsi yang menjadi penyebab hancurnya sebuah megara seperti apa yang dikatakan Mantan Presiden RI, Abdurahman Wahid.

"Seperti kata almarhum Gusdur, negara Indonesia tidak akan hancur meski diserang negara lain. Indonesia akan hancur dengan praktik korupsi didalamnya," kata Maman Imanulhaq kepada wartawan di Depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2014).

Maman menjelaskan, setelah masuk kedalam Gedung DPR, pihaknya banyak menemukan kesempatan untuk dapat menyelewengkan anggaran. Untuk itu, dia sangat berharap agar seluruh elemen masyarakat dapat mengawasinya agar tidak ada lagi orang yang pergi haji berkali-kali tetapi tetap melakukan praktik korupsi.

Maman pun berjanji jika dirinya dan sejumlah fraksi yang mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak akan berupaya menjegal kewenangan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Seidealis apapun, apabila sudah masuk dalam gedung DPR dipastikan akan tergiur korupsi karena sistemnya memudahkan untuk menjerumuskan anggota dewan untuk melakukan praktik korupsi," tegasnya.

Seperti diketahui sebelumnya,  Indonesia Coruption Watch gelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta Pusat tadi siang. Aksi tersebut sekaligus memperingati hari anti korupsi Internasional yang jatuh hari ini.

Peneliti ICW, Abdullah Dahlan mengatakan, dalam peringatan hari anti korupsi yang jatuh hari ini, pihaknya menggelar aksi teatrikal bertema Demokrasi Bebas Korupsi. Alasanya, selain banyak menemukan money politic (politik uang) dalam penyelenggaraan pemilu legislatif dan eksekutif pada 2014 ini, pihaknya juga ingin mengingatkan kepada anggota DPR agar jangan seperti kacang yang lupa kulitnya.

"Kami seringkali menemukan upaya-upaya penjegalan kewenangan KPK. Kami akan terus mengawasi pergerakan anggota DPR," kata Abdullah kepada wartawan didepan Gedung DPR, Selasa (9/12/2014).

 

Foto : dpr.go.id 

#Politik #News #Anggota Dewan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Raden Yusuf Nayamenggala

I'm not perfect but special
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
KPK mengungkap dugaan intervensi politik dalam kasus outsourcing di Pemkab Pekalongan. Pegawai outsourcing disebut diduga diarahkan mendukung Fadia Arafiq dalam pilkada.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
Indonesia
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Putusan MK soal kewajiban 30 persen caleg perempuan mendapat dukungan dari Sufmi Dasco Ahmad. DPR memastikan aturan tersebut akan masuk dalam revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Isu reshuffle Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin santer terdengar.
Wisnu Cipto - Senin, 27 April 2026
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
Cegah Korupsi Politik, KPK Usul Masa Jabatan Ketua Umum Partai Dibatasi 2 Periode
KPK usulkan ketua umum partai maksimal 2 periode untuk cegah korupsi politik. Simak 16 rekomendasi lengkap perbaikan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 April 2026
Cegah Korupsi Politik, KPK Usul Masa Jabatan Ketua Umum Partai Dibatasi 2 Periode
Indonesia
Bukan Cuma Janji, PKB Tekankan Peran Partai Hadir untuk Masyarakat
PKB Jakarta Barat menekankan peran penting partai yang hadir untuk masyarakat. Kepercayaan masyarakat tidak bisa dibangun lewat narasi politik saja.
Soffi Amira - Senin, 20 April 2026
Bukan Cuma Janji, PKB Tekankan Peran Partai Hadir untuk Masyarakat
Indonesia
Arahan Presiden Prabowo ke Seluruh Ketua DPRD Dilakukan Tertutup
Prabowo menekankan, para Ketua DPRD yang hadir, meski berasal dari latar belakang politik berbeda, tetap memiliki semangat kebangsaan yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 April 2026
Arahan Presiden Prabowo ke Seluruh Ketua DPRD Dilakukan Tertutup
Indonesia
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menegaskan kondisi internal partainya tetap solid meskipun sejumlah kader diketahui berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Indonesia
Seskab Teddy Kenalkan Istilah Inflasi Pengamat, Banyak Bicara Tanpa Data Tak Sesuai Bidang
Istilah baru yang diperkenakan Seskab itu merujuk kepada banyak pihak yang memberikan analisis di berbagai bidang tanpa didukung latar belakang maupun data yang sesuai fakta.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 April 2026
Seskab Teddy Kenalkan Istilah Inflasi Pengamat, Banyak Bicara Tanpa Data Tak Sesuai Bidang
Indonesia
Mantan Bupati dan Kader PDIP Loncat ke PSI, Datang ke Jokowi Minta Restu
Ketua DPW PSI Jawa Barat (Jabar), Abang Ijo Hapidin mengatakan, kedatangan Nina ke kediaman Jokowi untuk meminta restu bergabung dengan PSI.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 26 Februari 2026
Mantan Bupati dan Kader PDIP Loncat ke PSI, Datang ke Jokowi Minta Restu
Bagikan