Amandemen UUD 1945 Jadi Pemicu Utama Kerusakan Bangsa Indonesia

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Rabu, 16 September 2015
Amandemen UUD 1945 Jadi Pemicu Utama Kerusakan Bangsa Indonesia

Sejumlah pekerja membersihkan patung Proklamtor Bung Karno dan Bung Hatta di Tugu Proklamasi, Jakarta, Jumat (7/8). (MerahPutih Foto/Rizki Fitrianto)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Peristiwa - Bendahara Umum Perisai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) Iyet Rahmawati Maier mengungkapkan keperihatinannya, terhadap bangsa dan negara, maka untuk ikut terlibat dalam kancah perjuangam arah bangsa Parsindo di bentuk.

Menurutnya, yang terlibat jadi pengurus Ormas Parsindo datang dari berbagai kalangan dan sejumlah tokoh yang merasa memiliki dan peduli terhadap kondisi bangsa untuk bergandengan tangan dengan melepas perbedaan suku, kelompok, golongan dan agama.

"Tujuannya hanya satu bagaimana kondisi bangsa bisa pulih dan jangan sampai terus terpuruk. Langkah ini merupakan bentuk keprihatinan dan sekaligus kepedulian melihat kondisi bangsa yang dirasa. Apalagi bila melihat nilai rupiah yang kian tertekan oleh dollar dan sulitnya rakyat yang dikepung dengan meroketnya harga kebutuhan pokok," beber Iyet di Jakarta, Rabu (16/9).

Parsindo hadir, saat sekelompok pemangku kepentingan sudah buta dan tuli. Rasa nasionalisme yang digaungkan, restorasi, nurani dan wong cilik yang jadi jargon semua sudah terbelenggu kepentingan dan kekuasaan. Tidak ada lagi idealisme.

“Yang kaya makin kaya, Yang miskin makin miskin. Tidak peduli apa kata rakyat, yang diperlukan menimbun kekayaan pribadi dan kelompoknya meski harus menjual bangsa. Kedudukan telah membutakan banyak orang yang mengaku pemimpin dan dulunya mengemis suara dan dukungan rakyat," jelasnya.

Ia mengaku salah satu pemicu kerusakan bangsa Indonesia adalah amandemen UUD 1945 yang sudah mencapai 4 kali sejak era reformasi. Menurutnya imbas dari Amandemen UUD 1945 bangsa Indonesia tidak memiliki pegangan dalam menata dan mengatur negara. Untuk mengatasi problematika itu solusinya adalah kembali kepada UUD 1945 yang murni dan konsekuen.

"Karena liberalisasi demokrasi yang menciptakan raja-raja kecil koruptor dan pilkada yang justru lebih banyak membuang uang, tapi tidak menjamin lahirnya pemimpin yang berkualitas. Telah memicu lakhirnya konflik horisontal diakar rumput saat ini," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketum Ormas Kebangsaan Rumah Pergerakan Rakyat Perisai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) pernah mengadukan kegelisahannya tentang masalah bangsa ini dan dibicarakan kepada mantan Wapres Try Sutrisno, Rahmawati Soekarno (Putri sang Proklamator, Soekarno), Ryas Rasyid, KH. Mutawakkil (Ketua PWNU) Jawa Timur, Slamet Subiyanto (Mantan KSAU), Syarwan Hamid (Mantan Mendagri) dan lain-lain. Mantan Presiden BJ. Habiebie dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta putra mantan Presiden Soeharto, Tommy Soeharto juga akan diajak menjadi bagian dari gerakan penyelamat bangsa.

BACA JUGA:  

  1. Konflik di Indonesia Tak Akan Timbulkan Perpecahan 
  2. Indonesia Diprediksi Bakal Pecah Jadi 12 Negara Bagian 
  3. Fuad Basya: Ada Negara yang Senang Indonesia Terpecah Belah 
  4. Tahun 2050 Indonesia Hilang dari Peta Bumi 
  5. Presiden Dibilang Lelah, #SudahlahJokowi Jadi Trending Topic
#UUD 1945 #Pendidikan Bela Negara
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PKB Minta Semua Pihak Wujudkan Pidato Prabowo Pasal 33 Benteng Ekonomi Nasional
Bukan hanya sebatas omongan, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan demi kesejahteraan semua rakyat Indonesia.
Wisnu Cipto - Sabtu, 16 Agustus 2025
PKB Minta Semua Pihak Wujudkan Pidato Prabowo Pasal 33 Benteng Ekonomi Nasional
Indonesia
Terkait Hak Praperadilan, Hasto Sebut KPK Langgar UUD 1945 hingga KUHAP
Hasto menyebut KPK melanggar UUD 1945 hingga KUHAP. Hal itu terkait KPK yang dianggap mengabaikan hak untuk mengajukan praperadilan.
Soffi Amira - Jumat, 21 Maret 2025
Terkait Hak Praperadilan, Hasto Sebut KPK Langgar UUD 1945 hingga KUHAP
Indonesia
Pujian Paus Terhadap UUD 1945
Paus ingin meningkatkan dialog antar umat beragama
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 September 2024
Pujian Paus Terhadap UUD 1945
Indonesia
Ketua DPD Minta Dukungan Forum Doktor Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli
DPD RI meminta dukungan seluruh komponen bangsa untuk berjuang all out mengembalikan UUD 45 kepada naskah asli
Zulfikar Sy - Rabu, 27 September 2023
Ketua DPD Minta Dukungan Forum Doktor Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli
Indonesia
Muncul Usulan Amanden UUD 1945, DPR Khawatir Ganggu Tahapan Pemilu 2024
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman berpendapat, pembahasan terkait dengan amandemen UUD NRI Tahun 1945 sebaiknya setelah perhelatan Pemilu 2024.
Mula Akmal - Selasa, 22 Agustus 2023
Muncul Usulan Amanden UUD 1945, DPR Khawatir Ganggu Tahapan Pemilu 2024
Berita
Jimly Sebut Amandemen UUD 1945 Harus Perkuat Sistem Presidensial
Pakar Hukum Tata Negara yang juga Anggota DPD RI Periode 2019–2014 Prof. Jimly Asshiddiqie menilai usulan amendemen UUD 1945 harus dipahami sebagai kesempatan memperbaiki sistem ketatanegaraan sekaligus sistem presidensial di Indonesia.
Mula Akmal - Sabtu, 19 Agustus 2023
Jimly Sebut Amandemen UUD 1945 Harus Perkuat Sistem Presidensial
Indonesia
La Nyalla Ungkap Potensi Ancaman jika UUD 1945 Tidak Kembali ke Naskah Asli
"Ancaman tersebut dimulai dengan penghancuran ingatan kolektif suatu bangsa dengan metode damai atau non-militer. Yaitu menjauhkan generasi bangsa itu dari Ideologinya. Untuk kemudian dipecah belah persatuannya dan dipengaruhi, dikuasai dan dikendalikan pikirannya," ujarnya.
Andika Pratama - Rabu, 14 September 2022
La Nyalla Ungkap Potensi Ancaman jika UUD 1945 Tidak Kembali ke Naskah Asli
Bagikan