Muchammad Yani
MerahPutih Nasional - Alasan batalnya pertemuan antara Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dengan Presiden RI, Joko Widodo Senin kemarin (25/5), dijawab langsung Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno.
Menurutnya, jadwal yang padat membuat Jokowi tak bisa menemui BEM SI. Namun Pratikno mengatakan bahwa dialog antara Presiden dan mahasiswa bisa dilakukan lain waktu. Sedangkan Jokowi juga sudah menjawab tuntutan yang telah diajukkan oleh Mahasiswa.
Seperti diketahui sebelumnya, BEM meminta agar pemerintah mencabut subsidi BBM, nasionalisasi Blok Mahakam dan Freeport, pengadilan Ad hoc HAM, serta masa perkuliahan dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang disampaikan perwakilan mahasiswa dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat di Bina Graha, Jakarta, Kamis lalu (21/5).
Seperti dilansir setkab.go.id, Mensesneg mengatakan bahwa dana subsidi migas sebesar Rp 60 triliun sudah dialaihkan untuk program-program pembangunan yang bermanfaat untuk masyarakat luas.
“Dengan pengurangan subsidi, pemerintah di APBNP 2015 dapat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 186 triliun untuk program-program yang lebih produktif,” jelas Pratikno.
Sedangkan untuk masalah Blok Mahakam, menurut Mensesneg Pratikno, Presiden Jokowi menegaskan kembali bahwa pemerintah telah memutuskan pengelolaan Blok Mahakam sepenuhnya akan diambil alih oleh Pertamina. Untuk Freeport yang kontraknya baru akan habis tahun 2021, Kementerian ESDM akan menjaga agar secara bertahap kepemilikan Indonesia semakin besar.
Terkait pengadilan Ad hoc HAM, Mensesneg menjelaskan jika Presiden Jokowi berkomitmen menyelesaikan pelanggaran berat HAM masa lalu dengan tuntas, sehingga tidak lagi menjadi hutang negara.
Baca Juga:
Meme Sindiran untuk BEM Seluruh Indonesia Beredar
Presiden Jokowi Jadi 'Pinokio' di Meme #JokowiBohong
Batalkan Pertemuan, #JokowiBohong Jadi Trending Topic
Usai Jumpa Luhut Panjaitan, BEM SI Bubar dan Makan Nasi Kotak
