Ahok Terus Manjakan TNI-Polri
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/7). (ANTARA FOTO/Reno Esnir)
MerahPutih Megapolitan - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akrab disapa Ahok terus melakukan pendekatan dengan TNI-Polri. Usai memberikan hibah hingga puluhan miliar rupiah kepada kedua institusi keamanan tersebut, kini orang nomor satu di DKI Jakarta berjanji akan membangun rumah susun (rusun) untuk korps TNI-Polri. Pembangunan ini dilakukan guna meningkatkan taraf hidup personel kedua institusi tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, pembangunan rusun yang setara apartemen ini dilakukan menggunakan tanah milik kepolisian. Apabila tidak mencukupi, Pemprov juga membantu akan membebaskan lahan tambahan.
"Lalu kita akan beli tanah, kita gabungkan sehingga nanti anggota kepolisian bisa tinggal di rumah susun miliknya DKI," ujar Ahok di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (29/7).
Menurut mantan Bupati Belitung Timur tersebut, hal ini penting dilakukan. Mengingat, belum lama ini ia mengetahui adanya anggota polri yang terganggu mentalnya akibat tempat kerja dan tempat tinggal yang tak ideal.
"Kita juga tidak ingin misalnya (anggota) kepolisian hampir gila gara-gara tinggal di tempat yang sempit. Nggak mungkin kan polisi pulang ke Bogor, Depok, keluar lagi bertugas beberapa hari, (kemudian kembali ke) tempat tidur, istirahat mandi nggak ada, kayak kasus di Polres Jakarta Pusat ya," demikian Ahok.
Seperti diberitakan MerahPutih.com sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok menggelontorkan dana hingga miliaran rupiah. Dana tersebut dibagi-bagi kepada TNI dan Polri dari alokasi dana APBD DKI Jakarta. Dalam hibah tersebut ada enam lembaga yang memperolah hibah. Keenam lembaga itu adalah Mabes TNI mendapat Rp 15,2 miliar , Mabes TNI AD (Rp 3,2 miliar), Kopassus (Rp 750 juta), Koarmabar TNI AL (Rp 5,9 miliar), Koops TNI AU (Rp 4,8 miliar), Kostrad (Rp 30 miliar), dan Brimob Polda Metro Jaya Rp 3,1 miliar.
Ahok juga berencana merancang peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta untuk membantu peningkatan kesejahteraan bagi personel TNI/Polri. Menurut dia, TNI/Polri banyak berperan dalam perkembangan Ibu Kota. Namun, masih banyak personel TNI/Polri yang belum dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.
"Oleh karena itu, saya buat pergub agar TNI/Polri dikasih uang saku Rp 250.000 tiap harinya dan uang makan Rp 48.000 per hari. Saya rasa itu layak diberikan," kata Basuki seusai mengikuti apel dan halalbihalal di Makodam Jaya, Senin (27/7).
Rencana Ahok memberikan uang saku kepada TNI-Polri juga dikecam keras oleh politikus Partai Golkar M. Taufik. Wakil Ketua DPRD tersebut menilai keinginan Ahok yang berniat memberikan uang saku kepada kedua korps pemegang senjata telah melanggar aturan.
"Kalau pemberian uang makan itu langgar aturan dong," kayanya kepada Merahputih.com, Rabu (29/7).
Taufik melanjutkan baha pemberian honor tanpa melewati dana hibah akan menyebabkan double anggaran. "Saya khawatir kalau jadinya uang transportasi dan uang makan, itu menurut saya double budget. Sebaiknya dimasukan ke hibah," demikian Taufik. (gms/bhd)
BACA JUGA:
Sambangi Polda Metro Jaya, Ahok Samakan Persepsi Bangun Jakarta
Dugaan Korupsi UPS, Ahok Siap Diperiksa Bareskrim
Bagikan
Bahaudin Marcopolo
Berita Terkait
Gubernur Pramono Sambangi KPK, Bahas Penguatan Upaya Antikorupsi di Jakarta
Tanggapi BMKG soal Cuaca Ekstrem, Gubernur Pramono: Jakarta Aman, yang Penting Hatinya Enggak Panas
Jakarta Peringkat ke-18 Kota Paling Bahagia di Dunia, Gubenur Pramono: Semangat Kebersamaan Jadi Kuncinya
Antusiasme Warga Membludak ke Wisata Malam Ragunan, Pramono Janji Tata Ulang Parkir
Gubernur Pramono Targetkan Jembatan Cincin Donat di Dukuh Atas Rampung pada 2026
Pramono Tegaskan hanya Jadi Gubernur DKI Satu Periode
LRT Jakarta akan Diperpanjang hingga PIK 2, Gubernur Pramono: Proyeknya Sudah Disetujui
RDF Plant Rorotan Masih Belum Beroperasi, Gubernur Pramono: Masih Uji Coba Olah Sampah Jadi Bahan Bakar Alternatif
Hadiri Rakornas APIP, Gubernur Pramono Dorong Kemandirian Fiskal Daerah
APBD DKI Jakarta 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono akan Kurangi Kuota Rekrutmen PJLP Tahun Depan