20 Tahun Mengabdi, Guru Honorer di Makassar Hanya Digaji Rp 200 ribu Perbulan

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Sabtu, 02 Mei 2015
20 Tahun Mengabdi, Guru Honorer di Makassar Hanya Digaji Rp 200 ribu Perbulan

Sejumlah guru yang tergabung dalam Ikatan Guru Honor Indonesia melakukan aksi di Monomen Mandala Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (2/5). (antara foto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Pendidikan - Sejumlah guru yang tergabung dalam Ikatan Guru Honor Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di Monumen Mandala, Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu (2/5). Sejumlah guru honorer menggelar aksi unjuk rasa bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

Aksi unjuk rasa dilakukan buruh lantaran mereka sudah mengabdi selama 10 hingga 20 tahun lebih namun tidak kunjung juga diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagian besar dari guru honorer itu meminta pemerintah agar memperhatikan nasib dan kesejahteraan mereka. Sebab dalam sebulan mereka hanya memperoleh gaji sebesar Rp 200 ribu.

Sementara itu di Provinsi DKI Jakarta sendiri upah guru honorer berada di bawah angka Rp 2 juta dengan kisaran Rp 1,2 juta hingga Rp 1,5 juta.

Salah seorang guru honorer di Provinsi DKI Jakarta Neneng Malimi (28) menceritakan keluh kesahnya kepada merahputih.com. Guru honorer di SDN Duren Tiga 13 Jakarta itu amat berharap agar pemerintah segera memperhatikan nasib dan kesejahteraan guru honorer. Salah satu harapan yang diidamkan dirinya adalah dapat segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Itu harapan saya dan harapan semua guru honorer," kata Neneng saat dijumpai merahputih.com di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Sabtu (2/5).

Neneng melanjutkan, upah yang diterima ia perbulan sebagai seorang guru dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi DKI Jakarta. Ia juga mengaku dengan upah tersebut sangat sulit sekali memenuhi kebutuhan hidup di DKI Jakarta.

"Kalau jadi PNS kan sudah aman," tandas Neneng. (bhd/rfd)

BACA JUGA:

Curhat Guru Honorer, Ngarep Diangkat Jadi PNS 

Cegah Pesta Bikini Terulang, Dinas Pendidikan DKI Kirim Surat Edaran 

UN Tingkat SMP, Kepala Dinas DKI Jakarta Optimistis Capai Peringkat Ke 2 

Meski Sekolah Terbakar, Siswa SMPN 65 Jakarta Tetap Ikut UN 

149.172 Siswa SMP di Jakarta Siap Ikuti UN

 

#Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta #Guru Honorer
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Disdik DKI Siapkan Ujian Susulan bagi Siswa Korban Kebakaran Jiung Kemayoran
Disdik DKI Jakarta akan menggelar ujian susulan bagi siswa yang terdampak kebakaran Jiung, Kemayoran. Pendataan masih dilakukan untuk mengetahui jumlah pelajar
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Disdik DKI Siapkan Ujian Susulan bagi Siswa Korban Kebakaran Jiung Kemayoran
Indonesia
Bukan Lagi Wewenang Daerah, Pengangkatan dan Distribusi Guru Diusulkan Dilakukan Pemerintah Pusat
Selain itu, agar pengangkatan guru, pamong belajar, penilik, dan pengawas sekolah dilakukan pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Mei 2026
Bukan Lagi Wewenang Daerah, Pengangkatan dan Distribusi Guru Diusulkan Dilakukan Pemerintah Pusat
Indonesia
Disdik DKI Cabut KJP 60 Siswa karena Terlibat Tawuran, Tetap Dipastikan Tak Putus Sekolah
Puluhan siswa di Jakarta kehilangan bantuan KJP akibat terlibat tawuran. Disdik DKI menegaskan pencabutan dilakukan bertahap dan siswa tetap mendapat pembinaan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 25 Mei 2026
Disdik DKI Cabut KJP 60 Siswa karena Terlibat Tawuran, Tetap Dipastikan Tak Putus Sekolah
Indonesia
Pemprov DKI Siapkan LPDP Versi Jakarta, Target 100 Penerima Kuliah ke Luar Negeri
Pemprov DKI Jakarta tengah menggodok program beasiswa mirip LPDP untuk kuliah ke luar negeri. Sedikitnya 100 penerima ditargetkan berangkat mulai 2027.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 25 Mei 2026
Pemprov DKI Siapkan LPDP Versi Jakarta, Target 100 Penerima Kuliah ke Luar Negeri
Indonesia
Krisis 480 Ribu Guru Hantui Indonesia, Nasib Honorer Malah Digantung Regulasi
Sebagai langkah konkret, pemerintah harus memberikan rekognisi khusus bagi guru dengan masa pengabdian minimal lima hingga sepuluh tahun
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Krisis 480 Ribu Guru Hantui Indonesia, Nasib Honorer Malah Digantung Regulasi
Indonesia
DPR Tolak Skema PPPK Paruh Waktu, Pemerintah Diharap Segera Beri Kepastian Hukum Guru Non ASN Jadi Pegawai Tetap
Esti mendesak pemerintah memastikan kecukupan tenaga pendidik di daerah-daerah melalui pengangkatan yang sesuai aturan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
DPR Tolak Skema PPPK Paruh Waktu, Pemerintah Diharap Segera Beri Kepastian Hukum Guru Non ASN Jadi Pegawai Tetap
Indonesia
Nasib Guru Honorer di Ujung Tanduk? DPR Minta Skema Terukur Selesaikan Masalah Pendidik
Ia meminta para guru non-ASN tetap tenang dan melihat kebijakan terbaru ini sebagai momentum percepatan status menjadi PNS atau PPPK
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
Nasib Guru Honorer di Ujung Tanduk? DPR Minta Skema Terukur Selesaikan Masalah Pendidik
Indonesia
SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 Picu Keresahan Guru Honorer, DPR Dorong Manajemen ASN Secara Total
Kekhawatiran mendalam menyelimuti sekitar 237.146 guru honorer yang merasa terancam kehilangan pekerjaan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 Picu Keresahan Guru Honorer, DPR Dorong Manajemen ASN Secara Total
Indonesia
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Pemerintah perlu segera melakukan pendataan ulang terhadap tenaga non-ASN yang belum terdaftar dalam basis data BKN guna mempercepat proses administrasi penyerapan formasi ASN secara sistematis
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Indonesia
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Kemendikdasmen dan lembaga terkait juga sedang membahas mekanisme seleksi bagi ratusan ribu guru non-ASN tersebut yang sudah masuk sistem Dapodik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Bagikan