14 RS Penerima Vaksin Palsu Tersebar di Jabotabek
Luhung Sapto - Kamis, 14 Juli 2016
Menteri Kesehatan RI, Nila Moeloek. (Foto: depkes.go.id)
Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:
MerahPutih Nasional - Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek akhirnya merilis daftar rumah sakit penerima vaksin palsu. Berdasarkan data, sebanyak 14 rumah sakit penerima vaksin palsu tersebut tersebar di wilayah Jabodetabek.
Data tersebut dipaparkan Menkes Nila F Moeloek di depan Komisi IX DPR RI dalam rapat kerja bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Bareskrim Polri, Biofarma, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) di Gedung DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/7).
"Pengungkapan 14 fasyankes (fasilitas dan layanan kesehatan) ini sudah disepakati dengan Bareskrim Polri," kata Nila. Berikut ini datanya:
1. RS DR Sander Cikarang
2. Bhakti Husada, Terminal Cikarang
3. Sentral Medika, jalan Industri Pasit Gombong
4. RSIA Puspa Husada
5. RS Karya Medika, Tambun.
6. RS Kartika Husada Jl. MT Haryono Setu, Bekasi.
7. RS. Sayang Bunda, Pondok Ungu Bekasi
8. RS Multazam Bekasi
9. RS Permata Bekasi
10. RSIA Gizar Villa Mutiara Cikarang
11. RS Harapan Bunda Kramat Jati, Jakarta Timur
12. RS Elisabeth Narogong, Bekasi.
13. RS Hosana Lippo Cikarang
14. RS Hosana, Bekasi di Jalan Pramuka
Satuan Tugas Penanggulangan Vaksin Palsu yang dipimpin oleh Menkes Nila F Moeloek telah melakukan penelusuran di seluruh wilayah, terdapat 37 fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di sembilan provinsi yang mendapatkan vaksin dari sumber yang tidak resmi dengan jumlah sampel sebanyak 39 jenis.
Sementara itu anggota Komisi IX DPR Roberth Rouw meminta pihak Kementerian Kesehatan dan BPOM memeriksa keberadaan vaksin palsu di seluruh Indonesia. Sejauh ini menemukan peredaran vaksin palsu di sembilan provinsi yakni Riau (Pekanbaru), Sumatera Selatan (Palembang), Lampung (Bandar Lampung), Banten (Serang), Jakarta, Jawa Barat (Bandung), Jawa Timur (Surabaya), Bangka Belitung (Babel) dan Batam.
Dari sembilan provinsi itu, ada 37 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) mendapatkan vaksin dari sumber tidak resmi. Sementara itu, data Kementerian Kesehatan menunjukkan 14 rumah sakit terlibat dalam distribusi vaksin palsu.
"Saya meminta Menteri Kesehatan dan BPOM menjawab kegelisahan masyarakat. Bukan hanya Jawa dan Sumatera, harus ada pemeriksaan menyeluruh di semua provinsi Indonesia. Itu yang perlu disampaikan pada rakyat Indonesia," katanya.
BACA JUGA:
- 197 Balita Diduga Jadi Korban Vaksin Palsu Bidan ME
- Pekan Depan Kemenkes Beri Vaksin Ulang Kepada Anak-Anak di Ciracas
- Bareskrim Temukan 14 Rumah Sakit Berlangganan Vaksin Palsu
- 12 Rumah Sakit di Jawa dan Sumatera Diduga Gunakan Vaksin Palsu
- Di Sembilan Provinsi Ini Vaksin Palsu Ditemukan
Bagikan
Berita Terkait
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Antisipasi Ancaman Super Flu, Dorong Kemenkes Terbitkan Vaksin Pencegah
Dikhawatirkan, penyakit ini berdampak pada beban layanan kesehatan.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Januari 2026
Indonesia
Waspada Super Flu, 62 Kasus Terkonfirmasi di Indonesia Terbanyak di Jawa Timur
Subclade K telah terdeteksi di Indonesia sejak Agustus 2025 melalui sistem surveilans sentinel ILI-SARI di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Januari 2026
Indonesia
Super Flu Masuk ke Indonesia, Kemenkes Imbau Kenali Gejala dan Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia menjadi salah satu negara yang terpapar jenis virus ini.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Januari 2026
Indonesia
Kematian Mahasiswi Unima Jadi Sorotan DPR, Dugaan Pelecehan oleh Dosen Diselidiki
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI mendesak aparat mengusut tuntas kematian mahasiswi Unima di Tomohon yang diduga terkait tekanan psikologis dan pelecehan seksual.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 31 Desember 2025
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Indonesia
Jelang Penetapan UMP 2026, DPR Tekankan Keseimbangan Kepentingan Pekerja dan Pengusaha
Komisi IX DPR menanggapi rencana pemerintah yang akan segera menetapkan UMP 2026. DPR meminta ada keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Indonesia
RS Akhirnya Beroperasi setelah Banjir, DPR Ingatkan Optimalkan Layanan
Kementerian Kesehatan diminta memastikan seluruh aspek layanan benar-benar siap dan optimal.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Indonesia
Pengawasan Dinilai Longgar, DPR Kritik BGN soal Insiden Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini mengatakan, bahwa pengawasan SOP MBG masih rendah. Hal itu setelah mobil MBG menabrak belasan siswa.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Indonesia
Etomidate Resmi Masuk Narkotika Golongan II, Penyalahgunaan Bisa Dijerat UU Narkotika
Pemerintah menetapkan etomidate sebagai narkotika golongan II melalui Permenkes 15/2025. Penyalahgunaan dapat dijerat UU Narkotika dan memperoleh rehabilitasi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Desember 2025
Indonesia
Kondisi Pengungsi Memburuk, DPR Minta Kemenkes Kirim Tenaga Kesehatan Tambahan ke Sumatra
Anggota Komisi IX DPR meminta Kemenkes segera mengirimkan nakes tambahan, obat-obatan, dan peralatan medis untuk mengatasi lonjakan penyakit di posko pengungsian.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
