Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

14 RS Penerima Vaksin Palsu Tersebar di Jabotabek

Luhung SaptoLuhung Sapto - Kamis, 14 Juli 2016
14 RS Penerima Vaksin Palsu Tersebar di Jabotabek

Menteri Kesehatan RI, Nila Moeloek. (Foto: depkes.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek akhirnya merilis daftar rumah sakit penerima vaksin palsu. Berdasarkan data, sebanyak 14 rumah sakit penerima vaksin palsu tersebut tersebar di wilayah Jabodetabek.  

Data tersebut dipaparkan Menkes Nila F Moeloek di depan Komisi IX DPR RI dalam rapat kerja bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Bareskrim Polri, Biofarma, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) di Gedung DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/7).

"Pengungkapan 14 fasyankes (fasilitas dan layanan kesehatan) ini sudah disepakati dengan Bareskrim Polri," kata Nila. Berikut ini datanya:

1. RS DR Sander Cikarang 
 
2. Bhakti Husada, Terminal Cikarang
 
3. Sentral Medika, jalan Industri Pasit Gombong 
 
4. RSIA Puspa Husada 
 
5. RS Karya Medika, Tambun. 
 
6. RS Kartika Husada Jl. MT Haryono Setu, Bekasi. 
 
7. RS. Sayang Bunda, Pondok Ungu Bekasi
 
8. RS Multazam Bekasi 
 
9. RS Permata Bekasi 
 
10. RSIA Gizar Villa Mutiara Cikarang 
 
11. RS Harapan Bunda Kramat Jati, Jakarta Timur
 
12. RS Elisabeth Narogong, Bekasi. 
 
13. RS Hosana Lippo Cikarang 
 
14. RS Hosana, Bekasi di Jalan Pramuka
 
Satuan Tugas Penanggulangan Vaksin Palsu yang dipimpin oleh Menkes Nila F Moeloek telah melakukan penelusuran di seluruh wilayah, terdapat  37 fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di sembilan provinsi yang mendapatkan vaksin dari sumber yang tidak resmi dengan jumlah sampel sebanyak 39 jenis.
 
Sementara itu anggota Komisi IX DPR Roberth Rouw meminta pihak Kementerian Kesehatan dan BPOM memeriksa keberadaan vaksin palsu di seluruh Indonesia. Sejauh ini menemukan peredaran vaksin palsu di sembilan provinsi yakni Riau (Pekanbaru), Sumatera Selatan (Palembang), Lampung (Bandar Lampung), Banten (Serang), Jakarta, Jawa Barat (Bandung), Jawa Timur (Surabaya), Bangka Belitung (Babel) dan Batam.
 
Dari sembilan provinsi itu, ada 37 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) mendapatkan vaksin dari sumber tidak resmi. Sementara itu, data Kementerian Kesehatan menunjukkan 14 rumah sakit terlibat dalam distribusi vaksin palsu. 
 
"Saya meminta Menteri Kesehatan dan BPOM menjawab kegelisahan masyarakat. Bukan hanya Jawa dan Sumatera, harus ada pemeriksaan menyeluruh di semua provinsi Indonesia. Itu yang perlu disampaikan pada rakyat Indonesia," katanya. 
 
BACA JUGA:
  1. 197 Balita Diduga Jadi Korban Vaksin Palsu Bidan ME
  2. Pekan Depan Kemenkes Beri Vaksin Ulang Kepada Anak-Anak di Ciracas
  3. Bareskrim Temukan 14 Rumah Sakit Berlangganan Vaksin Palsu
  4. 12 Rumah Sakit di Jawa dan Sumatera Diduga Gunakan Vaksin Palsu
  5. Di Sembilan Provinsi Ini Vaksin Palsu Ditemukan
 
 
#Rumah Sakit #Komisi IX DPR #Vaksin Palsu #Nila F Moeloek #Kemenkes
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kemenkes Rampungkan Pembangunan 20 Rumah Sakit di Seluruh Indonesia
Kemenkes juga tidak hanya membantu pembangunan infrastruktur seperti gedung, tetapi fasilitas Kesehatan juga perlu untuk dibantu.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 Juli 2026
Kemenkes Rampungkan Pembangunan 20 Rumah Sakit di Seluruh Indonesia
Indonesia
Menkes Buka-Bukaan Penghasilan Dokter Ada yang Setara Tukang Parkir, Cuma Ratusan Ribu
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap fakta mengejutkan soal ketimpangan penghasilan dokter di Indonesia yang bagaikan bumi dengan langit.
Wisnu Cipto - Kamis, 25 Juni 2026
Menkes Buka-Bukaan Penghasilan Dokter Ada yang Setara Tukang Parkir, Cuma Ratusan Ribu
Indonesia
Kasus Penyekapan dan Penganiayaan di Kab. Bandung, Komisi IX DPR: Perhatian terhadap Korban Jangan Berhenti pada Proses Hukumnya
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memastikan korban mendapatkan layanan kesehatan dan rehabilitasi secara optimal.
Frengky Aruan - Rabu, 24 Juni 2026
Kasus Penyekapan dan Penganiayaan di Kab. Bandung, Komisi IX DPR: Perhatian terhadap Korban Jangan Berhenti pada Proses Hukumnya
Indonesia
Cakupan Imunisasi Daerah 3T Anjlok, Legislator Desak Kemenkes Jemput Bola
Pemerintah tidak bisa lagi menggunakan pendekatan seragam yang menyamakan wilayah perkotaan dengan daerah terpencil dalam urusan pelayanan kesehatan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
Cakupan Imunisasi Daerah 3T Anjlok, Legislator Desak Kemenkes Jemput Bola
Indonesia
Perempuan Korban Penyekapan dan Penyiksaan 3 Tahun di Bandung Bakal Alami Rekonstruksi Wajah
Korban dugaan kekerasan dan penyekapan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat dirawat hingga mendapatkan rekonstruksi wajah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Juni 2026
Perempuan Korban Penyekapan dan Penyiksaan 3 Tahun di Bandung Bakal Alami Rekonstruksi Wajah
Berita Foto
Raker Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR Bahas Capaian Imunisasi Nasional
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) menyampaikan paparan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 23 Juni 2026
Raker Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR Bahas Capaian Imunisasi Nasional
Indonesia
Presiden Prabowo Targetkan Renovasi 400 RS dan Modernisasi 10 Ribu Puskesmas dalam 3 Tahun
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menyusun rencana besar untuk meningkatkan kualitas infrastruktur kesehatan nasional, terutama di daerah-daerah yang masih membutuhkan penguatan layanan kesehatan.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Juni 2026
Presiden Prabowo Targetkan Renovasi 400 RS dan Modernisasi 10 Ribu Puskesmas dalam 3 Tahun
Indonesia
Cegah Perokok Muda, Kemenkes Seragamkan Desain Bungkus Rokok Konvensional dan Elektrik
Kebijakan baru ini bertujuan menekan daya tarik produk bagi anak dan remaja serta menekan prevalensi perokok muda.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 Juni 2026
Cegah Perokok Muda, Kemenkes Seragamkan Desain Bungkus Rokok Konvensional dan Elektrik
Indonesia
DPR Dorong Kepala BGN Nanik S. Deyang Benahi MBG, Soroti 3 Tantangan Utama
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, didorong segera membenahi program Makan Bergizi Gratis. DPR soroti transparansi anggaran hingga pengawasan keamanan pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
DPR Dorong Kepala BGN Nanik S. Deyang Benahi MBG, Soroti 3 Tantangan Utama
Indonesia
Anggaran MBG Dipangkas Rp 67 Triliun, DPR Minta Kualitas Makanan Tetap Terjaga
Komisi IX DPR RI meminta pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis 2026 tidak mengurangi kualitas nutrisi dan higienitas makanan bagi penerima.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Anggaran MBG Dipangkas Rp 67 Triliun, DPR Minta Kualitas Makanan Tetap Terjaga
Bagikan